Ternyata Korupsi Merupakan Komponen Pemerintah

Korupsi lazim didefinisikan sebagai penyalahgunaan kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Walaupun terdapat perdebatan tentang batas sebuah aktivitas yang dapat diklasifikasikan sebagai korupsi. Namun telah banyak tokoh yang memberikan definisi terhadap korupsi dan juga kita sudah sangat sering melihat dan mendengar ilustrasi-ilustrasi dalam media dan percakapan yang menggambarkan diskusi-diskusi tentang apa yang disebut korupsi. 

Pemerintah dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan otoritas melalui tradisi dan institusi formal dan informal bagi kebaikan bersama. Istilah pemerintah sendiri mencakup proses pemilihan, pemantauan, dan pergantian pemerintah. Juga mencakup kemampuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang mantap, dan rasa hormat warga negara dan negara terhadap institusi yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial diantara mereka Dari pendapat ini, pemerintahan dapat dibagi menjadi enam komponen, yang diorganisasikan menurut tiga kategori besar sebagai berikut (Kaufmann, Kraay, dan Zoido Lobaton 1999a,b):

Korupsi merupakan salah satu diantara komponen pemerintahan yang saling terjalin erat. Pemerintahan mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbaikan komponen pemerintahan dapat menjadi sebuah input langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Pemerintah yang sewenang-wenang dan korup secara tidak langsung dapat merusak tingkat pertumbuhan pendapatan dan modal serta sumber daya alam.

Negara yang pemerintahannya “tidak benar” cenderung memperlihatkan kebijakan ekonomi dan institusional yang terdistorsi, sehingga menumpulkan produktivitas kerja, pertumbuhan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan hal yang vital untuk mengimplementasikan dan melestarikan kebijakan-kebijakan ekonomi dan institusional yang mantap untuk mempromosikan pembangunan serta pengentasan kemiskinan.

Telah banyak penelitian empiris yang menyatakan pentingnya institusi dan pemerintahan bagi hasil-hasil pembangunan. Ada beberapa indikator yang dipakai oleh para pakar dalam menilai suatu pemerintahan. Indikator itu antara lain: stabilitas politik, iklim bisnis, pelayanan publik, kepastian hukum. Dari indikator yang dipakai tersebut dapat dianalisa untuk menunjukkan efek langsung dari pemerintahan yang lebih baik terhadap terhadap hasil-hasil pembangunan.

dari :Lestari News