Kementerian Agama Dinilai Buruk, Suryadarma ke KPK

Menteri Agama Suryadarma Ali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertanyakan hasil survei yang dirilis lembaga pemberantas korupsi ini pada Senin lalu, 28 November. Surya datang ke KPK sekitar pukul 15.00 WIB, Jumat, 2 Desember.

“Saya belum paham (hasil survei itu), makanya saya minta penjelasan,” katanya di depan kantor KPK. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini tidak membeberkan materi penjelasannya yang dibutuhkannya dari KPK. “Ya, nanti kami lihatlah,” kata dia singkat. Dia mengatakan datang atas inisiatif sendiri.

Pada hasil survei integritas, Komisi Antikorupsi menemukan ada tiga kementerian yang ditemukan masih melakukan praktek suap dalam memberikan layanan publik. Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

“Mereka belum melakukan perbaikan sejak 2009,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin saat konferensi pers pada Senin lalu.

Jasin mengatakan praktek suap terletak pada unit layanan masyarakat masing-masing kementerian. Untuk Kementerian Tenaga Kerja pada layanan izin menggunakan tenaga kerja asing.

Adapun Kementerian Agama pada perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji dan pendaftaran ataupun perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sementara Kementerian Koperasi pada pelayanan data akses pasar domestik.

Jasin mengatakan temuan itu mengindikasikan pencegahan korupsi di instansi pemerintah masih rendah. “Pemicunya terjadi pada perilaku pengguna layanan yang memberi duit lebih kepada petugas,” ujar Jasin.

Survei integritas dilakukan KPK selama April sampai Oktober 2011, bekerja sama dengan lembaga survei PT Surveyor Indonesia. Survei dilakukan di seluruh kota, ditambah 36 kabupaten dan beberapa kementerian serta instansi vertikal. Dari dasil survei itu ditemukan 43 persen di antaranya berada di bawah nilai rata-rata indeks integritas nasional sebesar 6,31.

Terkhusus instansi pemerintah pusat, KPK menyimpulkan indeks intergritas Kementerian Agama terendah dengan penilaian 5,37. Menyusul Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,44) dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (5,52).

Menurut Jasin, penilaian di bawah rata-rata indeks integritas nasional dikategorikan praktek suap masih terjadi. “Ini berarti masih ada transaksi suap-menyuap di layanan itu,” katanya menegaskan.

Jasin juga mengatakan Kementerian Agama yang dinilai terus mendapat penilaian buruk. “Bagi instansi yang membandel, kami bersurat ke Presiden,” katanya. KPK, kata Jasin, sudah mengirim surat ke Presiden ihwal penilaian terhadap Kementerian Agama.