Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Istana: Presiden Belum Dilapori KPK Soal Tiga Kementerian Rawan Korupsi
Rabu, 30 November 2011
RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku belum menerima laporan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, terkait tiga kementerian yang dinilai rawan penyimpangan anggaran.
"Belum ada pertemuan resmi pemimpin KPK dan Presiden, saya belum mendengar ada rencana pertemuan yang dimaksud," kata Jurubicara Presiden, Julian Pasha, di Istana Presiden, Jakarta, Senin (3/10).
Sepengetahuan Julian, surat dari KPK juga belum ada yang masuk ke Presiden. Kendati begitu, rumusan dalam penanganan korupsi tetap sama seperti yang presiden pernah katakan sebelumnya, yakni tidak boleh ada ruang penyalahgunaan wewenang.
"Sudah diketahui bersama imbauan dari presiden tidak boleh ada ruang penyalahgunaan kewenangan," jelasnya.
Sebelumnya, Busyro mengaku telah melaporkan tiga Kementerian ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai "nakal" dalam pengelolaan anggaran keuangan.
Hal itu diutarakan Busyro Muqqodas sesaat sebelum meninggalkan kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/9). Menurut Busyro, pihak yang dilaporkan ialah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Nasional.
Sementara, di beberapa media massa nasional, Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku Presiden SBY sudah menanggapi laporan KPK itu. Bahkan dia menyatakan, Kementeriannya bersikap terbuka terhadap kritik KPK yang meminta perbaikan tata kelola keuangan agar lebih transparan.[ald]
"Belum ada pertemuan resmi pemimpin KPK dan Presiden, saya belum mendengar ada rencana pertemuan yang dimaksud," kata Jurubicara Presiden, Julian Pasha, di Istana Presiden, Jakarta, Senin (3/10).
Sepengetahuan Julian, surat dari KPK juga belum ada yang masuk ke Presiden. Kendati begitu, rumusan dalam penanganan korupsi tetap sama seperti yang presiden pernah katakan sebelumnya, yakni tidak boleh ada ruang penyalahgunaan wewenang.
"Sudah diketahui bersama imbauan dari presiden tidak boleh ada ruang penyalahgunaan kewenangan," jelasnya.
Sebelumnya, Busyro mengaku telah melaporkan tiga Kementerian ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai "nakal" dalam pengelolaan anggaran keuangan.
Hal itu diutarakan Busyro Muqqodas sesaat sebelum meninggalkan kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/9). Menurut Busyro, pihak yang dilaporkan ialah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Nasional.
Sementara, di beberapa media massa nasional, Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku Presiden SBY sudah menanggapi laporan KPK itu. Bahkan dia menyatakan, Kementeriannya bersikap terbuka terhadap kritik KPK yang meminta perbaikan tata kelola keuangan agar lebih transparan.[ald]
