Menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tertentu, tidak halal. Ketidakhalalan ini sering terlupakan. Akibatnya, ingin kaya mendadak, ingin mendapatkan pengakuan kilat, ingin menjadi tokoh terkenal tanpa proses. Ingin menjadi orang hebat dan berwibawa secara instan.  Tanpa melalui proses dan perjuangan.

Bagi saya, tidak ada cara instan dan mudah. Semua harus melalui proses dan perjuangan panjang. Perjuangan tentu tak akan mulus. Selalu ada rintangan dan halangan. Jika tanpa rintangan bukan perjuangan namanya.

Mungkin, kita masih ingat kepada proklamator Islam, Nabi Muhammad. Sebelum menjadi Nabi dan dipercaya penguasa alam sebagai utusan Allah, Muhammad melalui rintangan dan berbagai ujian yang tidak mudah.

Mulai dari jadi pengembala kambing, pedagang, hingga berperang melawan musuh-musuh kaum kafir. Menjadi pengembala kambing, barangkali tak pernah terjadi pada pemimpin kita di negeri ini. Memang, tidak perlu harus menjadi begitu dan bertindak demikian. Sebab, kita seringkali lebih tinggi rasa gengsi dibandingkan dengan realitas diri yang membutuhkan. Tapi, paling tidak bisa meniru semangat Muhammad dalam berjuang sebelum menjadi tokoh dunia yang disegani.

Ya begitulah, semua tidak bisa instan. Butuh proses dan perjuangan. Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Allah SWT dalam ajaran Islam telah menjanjikan bahwa dalam setiap kesulitan akan datang kemudahan. Setiap ada kesukaran akan tiba kemudahan (QS al-Insyiraah:5).  Tentu, kemudahan  itu datang tidak secepat membaca tulisan ini. Sekali lagi, butuh perjuangan yang cukup panjang.

Saya teringat dengan kisah Imam Ibnu Hajar, ’Anak Batu’. Ibnu Hajar Al Asqalani,  dilahirkan pada 22 sya’ban 773 H, memiliki semangat belajar luar biasa. Meski dia seorang anak yatim piatu, tak mematahkan semangat Ibnu Hajar. Ayahnya meninggal ketika Ibnu Hajar masih berumur 4 tahun dan ibunya menghadap Ilahi ketika tokoh hadis ini masih balita.

Namun, setelah cukup umur, meski dilahirkan dipinggiran Sungai Nil Mesir, tak menyurutkan semangat untuk belajar. Beliau pun mengikuti proses belajar mengajar di salah satu Madrasah. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun, beliau masih tetap menjadi murid terbodoh di kelas itu. Semangat pun mulai kendor. Akhirnya, dia berhenti dan pamitan kepada sang guru untuk pulang dan tidak belajar lagi di Madrasah.

Dalam perjalanan pulang, hujan cukup lebat. Sehingga dia pun harus berhenti dan berteduh disalah satu gua. Saya tidak tahu apa nama guanya. Ketika dalam gua Ibnu Hajar dikejutkan dengan tetesan air pada batu secara terus menerus. Akibat tetesan itu, batu menjadi berlubang. Ibnu Hajar pun berfikir, batu keras jika ditetesi air secara terus menerus, istiqomah, konsisten bisa berlubang. Kerasnya batu bisa dihancurkan hanya dengan tetesan air. Otak manusia tak sekeras batu. Lalu, dia kembali lagi ke Madrasah dengan kobaran semangat baru.

Luar biasa, perjuangan Ibnu Hajar untuk meraih kesuksesan bukan dengan jalan mulus. Kini dengan karya lebih dari 280 kitab, bukan hasil dari plagiat tetapi murni dari perjuangan tiada henti. Hasil karyanya masih tetap dibaca hingga saat ini. Di pesantren-pesantren, selalu menjadi rujukan seperti Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari, al Ishabah fi Tamyizish Shahabah, Tahdzibut Tahdzib, Bulughul Marom min Adillatil Ahkam, dan lain-lain.

Ini kemudian mengingatkan saya pada pemberitaan di Kompas, 24 Agustus 2011 silam. Dalam berita itu, seorang guru besar di republik ini terbukti melakukan plagiat. Menyedihkan. Saya tidak akan berbicara soal guru besar yang mampu menulis puluhan buku dalam jeda waktu lima tahun itu.

Namun, penting diketahui bahwa mendapatkan pengakuan sebagai tokoh, penulis, ulama dan ahli-ahli dalam bidang-bidang tertentu bukanlah mudah. Bagi saya, siapapun yang ingin menjadi tokoh harus memberikan contoh baik. Salah satunya menerapkan sifat kejujuran. Kejujuran adalah kunci mencapai kesuksesan. Plagiat adalah tindakan ketidakjujuran.

Tak jauh beda dengan persoalan korupsi yang telah masuk pada semua ranah di negeri ini. Semua itu, karena kejujuran tak lagi menjadi pegangan dan prinsip. Jujur pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jujur memang sulit dilakukan dan gampang diucapkan.

Dialog Nabi Muhammad dengan Setan ketika ditanya tentang orang yang paling dibenci oleh Setan, Setan menjawab Nabi Muhammad, pemuda bertaqwa, orang alim dan orang yang selalu bersuci. Lalu, kadang saya berfikir, Setan lebih jujur dari manusia.

Ungkapan terus terang dan blak-blakan dihadapan Nabi Muhammad, merupakan bagian dari bentuk kejujuran Setan. Termasuk, permintaan akan mengganggu manusia selama hidup kepada Tuhan, adalah kejujuran Setan.

Atau barangkali setan harus turun tangan membimbing dan mengajari koruptor tentang arti kejujuran. (BUSRI TOHA)

Read more…

 Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.

Negara-negara yang memiliki proses politik yang tidak stabil, sistem pemerintahan yang dikembangkan dengan tidak baik, dan rakyat yang miskin terbuka untuk disalahgunakan kaum oportunis yang menjanjikan pembangunan sumber daya atau infrastruktur dengan cepat, namun tidak mau bersaing dengan terbuka secara demokratis, mereka yang membawa janji-janji dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik, namun cara mereka untuk menjalankan bisnis politiknya adalah merusak negerinya dengan korupsi.

Untuk negara kita sekalipun dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari UU No.3 tahun 1971 Jo. UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 yang dalam pertimbangan UU tersebut telah menegaskan bahwa “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghabat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”. namun faktanya korupsi telah mewabah kemana-mana dan telah mengganggu pembangunan nasional. Otonomi Daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dijalankan telah memindahkan korupsi yang ada di tingkat pusat ke daerah-daerah yang secara kuantitasnya justeru jauh lebih besar dari yang ada di tingkat pusat.

Korupsi merupakan kejahatan sosial (extra ordinary crime) yang harus diberantas melalui proses peradilan tindak pidana korupsi. Agar efektif upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan-peraturan baik yang bersifat domestik maupun internasional akan tetapi harus terlebih dahulu membangun orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri, tanpa membangun sumber daya manusia yang akan memberantas korupsi mustahil korupsi dapat dikurangi apalagi diberantas.. Dalam theory korupsi dapat terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang serentak terjadi, yaitu adanya faktor “kesempatan” dan adanya faktor “rangsangan”, dimana faktor kesempatan selalu berhubungan dengan lemahnya sistem pengawasan, sedang faktor rangsangan selalu berhubungan dengan lemahnya sikap mental dan moralitas sumber daya manusianya.

Pendek kata korupsi sulit terjadi dalam sistem dan kualitas pengawasan yang baik dan SDM yang yang bermental baik. Namun kalau perbuatan korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini, sementara nilai-nilai budaya itu cenderung abadi, maka dipastikan korupsi akan sulit untuk diberantas, sekalipun perangkat hukum dan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi sudah begitu lengkap, namun korupsi tetap saja terjadi.

Mengingat sekarang ini kita telah begitu disibukkan memerangi dan mengadili tindak pidana korupsi yang terjadi di era pemerintahan Soeharto tanpa memperhatikan aspek kepentingan rakyat yang crusial, sehingga biasnya secara politik dan ekonomi telah sangat mengganggu pembangunan nasional kita, dimana para koruptor di era Soehato tersebut baik di kalangan elit politik dan elit ekonomi jauh hari sebelumnya telah mengantisipasi dengan mengamankan aset-aset hasil korupsinya ke luar negeri, sehingga memberantasnya memerlukan energi yang besar dan waktu yang sangat panjang.

Prioritas kita dalam pemberantasan korupsi tanpa disadari telah membuat kita lalai dan lupa mengurusi dengan serius masalah pembangunan bangsa yang telah begitu semrawut di tengah-tengah kemiskinan yang absolut yang dialami mayoritas bangsa Indonesia. Demi kepentingan rakyat mau tidak mau sebaiknya kita mundur dulu ke belakang dan mengkaji ulang kebijakan yang ada. Mulailah dengan menghentikan perseteruan di kalangan elit politik dan tokoh reformis di negeri ini dengan tidak saling tuding melakukan korupsi, karena tidak ada gading yang tak retak, karena kalau diperturutkan mayoritas elit politik di negeri ini dapat menjadi penghuni penjara.

Oleh karenanya ciptakan dulu stabilitas politik, ekonomi, dan stabilitas keamanan di negeri ini. Bangun pendidikan dengan mengedepankan pembangunan akhlak dan nasionalisme bangsa, arahkan pemberantasan korupsi kepada era pemerintahan reformasi sekarang ini karena yang sangat perlu dikontrol dan diawasi adalah pemerintahan yang sekarang ini, sedang untuk para koruptor di era pemeritahan soeharto perlu ada solusi politis yang membuat mereka tertarik untuk mau membawa kembali aset-aset yang ada di luar negeri dalam bentuk penanaman modal atau membangun perusahaannya di Indonesia yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat banyak.

Benahi pembangunan nasional yang terlantar yang dimulai dengan memfungsikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) dengan merumuskan pembangunan nasional dalam Rencana Pembanguna Lima Tahunan (REPELITA) agar pembangunan tersebut dapat dikontrol oleh rakyat banyak dan dapat diukur sejauh mana suatu era pemerintahan yang lagi berkuasa telah melakukan permbangunan terhadap bangsanya, karena secara jujur yang lebih dibutuhkan rakyat sekarang ini adalah cukupnya sandang, pangan dan papan, serta adanya rasa aman berusaha dalam kehidupan sehari-hari ketimbang janji-janji politik melulu ditengah-tengah prahara dan ketidakpastian masa depan !. (judul asli: "Korupsi, Demokrasi & Pembangunan" dari kantorhukum-lhs.com)

Read more…

(Antara/setkab.go.id)

Branatas KKN,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal menangani kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dihukum mati pemerintah Arab Saudi. Jokowi diminta belajar dari SBY dalam mencegah hukuman mati terhadap pahlawan devisa yang terjerat kasus hukum.

“Pemerintahan Jokowi kalah dari Pemerintahan SBY. SBY luar biasa cepat dan produktif serta tanggap dalam merespon ketika TKI akan dihukum mati. Sedangkan, Jokowi kurang merespon dalam menyikapi soal eksekusi mati TKI, tertetunya Presiden perlu banyak belajar,” ujar Pakar Hukum dan Tata Negara Margarito Kamis dikonfirmasi Okezone, Sabtu (18/4/2015).

Diketahui, secara berturut-turut dalam waktu dua hari saja, dua tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi.

Siti Zaenab asal Bangkalan, Jawa Timur, dieksekusi mati pada Selasa 14 April 2015. Belum hilang duka tersebut, Karni binti Medi Tarsim asal Brebes, Jawa Tengah, kembali dieksekusi mati pada Kamis 16 April 2015. Eksekusi mati itu tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

“Harus diakui pemerintahan Jokowi terlambat melakukan lobi dan fungsi diplomasi Kementerian Luar Negeri tidak bisa diandalkan, sehingga kedua TKI dieksekusi mati,” kata Margarito.

Margarito menjelaskan, pemerintah saat ini perlu melakukan upaya semaksimal dan mempunyai taktik baru dalam diplomasi terhadap pemerintah Arab Saudi agar eksekusi mati terhadap TKI tidak lagi terjadi di kemudian hari.

“Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemlu perlu melakukan perubahan dalam melakukan diplomasi,” tandasnya.

Eksekusi mati terhadap Zaenab dan Karni merupakan pukulan berat bagi rakyat Indonesia, khususnya para TKI. Namun, Margarito meminta pemerintah tidak perlu mengusir Duta Besar Arab Saudi dari Indonesia.

“Dubes Arab Saudi tidak perlu diusir karena banyak warga negara kita yang bekerja di Arab. Kalau diusir bagaimana dengan nasib warga negara kita yang bekerja di sana. Yang dilaksanakan pemerintah dan Presiden adalah meletakan garis dan pondasi dalam masalah ini,” ujar Margarito. (http://news.okezone.com)

Read more…

JAKARTA--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak akan melakukan intervensi perihal proses hukum yang tengah membelit beberapa kader partai itu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bhatoegana di Gedung DPR, Senin (16/1). "Pak SBY tidak akan melindungi atau melakukan intervensi pada proses hukum. Meskipun Nazar menyebut Anas sebagai bos besar dan Mirwan Amir sebagai ketua besar, tapi tetap semua harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada," ujar Sutan.

Sutan menjelaskan bahwa Nazarudin boleh mengeluarkan siapaun nama yang diingikannya, namun semuanya kembali pada fakta dan bukti apakah nama-nama tersebut memang terlibat dalam kasus wisma atlet. Jika memang mereka berdua (Anas dan Mirwan), Sutan menyerahkan semuanya kepada hukum, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Tidak hanya Anas dan Mirwan yang tidak akan dibela SBY jika terbukti bersalah. Begitupun kader lain PD Angelina Sondakh, yang disebut dalam kesaksian Rosa Mondo Manulang ikut berperan dalam kasus wisma atlet. "Jangan kan mereka, kalau saya yang tersangkut, pasti SBY tidak akan membela saya," tegasnya.

Sebagai bukti Sutan memberikan contoh kasus Gubernur Bengkulu yang menang di pengadilan kemudian jaksa melakukan banding yang membuat gubernur kalah dianggap Sutan sebagai bukti ketegasan SBY dalam menindak koruptor meskipun itu berasal dari partai sendiri.

Di kasus lain, yaitu kasus megakorupsi Bank Century yang menyeret adik kandung Ani Yudhoyono, Hartanto Edi Wibowo pernah bercerita kepada Sutan yang heran namanya tersangkut dalam kasus tersebut. "Dia ( Hartanto Edi Wibowo) bilang, dirinya tidak tahu apa-apa. Dia simpan uang di situ karena bunganya besar, sama kayak yang lain. Kenapa saya harus dikait-kaitkan dengan kasus ini," ungkap Sutan.

Sutan menjelaskan lebih jauh bahwa Hertanto masih berpikir untuk melakukan klarifikasi kepada media perihal namanya yang disebut di hasil audit forensik lanjutan BPK. "Kenapa baru diributkan sekarang? Padahal kan HEW sudah disebut dalam audit pertama BPK," pungkasnya. (HZ/OL-2)

Read more…

Jakarta, PelitaOnline -- PENILAIAN Publik terhadap upaya penegakan hukum pada 2011 merupakan yang terburuk dalam tujuh tahun terakhir, kata lembaga survey Lembaga Survey Indonesia yang mengumumkan publikasi survey terakhir mereka kemarin (8/1).

Menurut survey yang menggunakan 1.220 orang sebagai responden di seluruh Indonesia ini, persepsi publik sempat menempati posisi tertingginya sejak survey dimulai tahun 2005, yang diterjemahkan sebagai dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah positif yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu untuk memberantas korupsi, termasuk dengan mengesahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2003.

Dalam survey yang dirilis Desember tahun 2005, persentase publik yang memandang dengan positif upaya penegakan hukum terhadap korupsi (mereka yang menilai upaya penegakan hukum antara 'sangat baik' dan 'baik') masih lebih tinggi ketimbang publik yang berpendapat kondisi penegakan hukum 'buruk' dan 'sangat buruk'.

Selisih antara pemilih dari dua kelompok kategori itu makin menyempit dalam beberapa tahun terakhir, kata Direktur LSI, Dodi Ambardi. Tetapi hingga tahun lalu, selisihnya masih selalu positif, atau berarti masih lebih banyak publik yang berpandangan kondisi penegakan hukum terhadap korupsi lebih baik ketimbang lebih buruk.

Efek Elektoral

Tahun ini untuk pertama kalinya, selisih dua kelompok ini menjadi negatif, atau berarti lebih banyak orang menilai upaya mengatasi korupsi lebih buruk ketimbang lebih baik.

"Persepsi itu merata tidak hanya di kelas menegah perkotaan, ini gejala umum yang kita temukan di masyarakat,"kata Dody.

LSI menyebut kunci penurunan persepsi positif ini adalah skandal dan kontroversi kasus korupsi terutama menyangkut dana talangan Bank Century, skandal korupsi M Nazarudin serta kasus korupsi, Nunun Nurbaeti.

"Dari survei kondisi penegakan hukum secara nasional sekarang ini 31,3% responden mengatakan kondisi baik, 32,6% mengatakan kondisinya buruk, 18,0% lagi menyebut kondisinya sedang,"tambah Dodi.

Konsisten dengan hasil ini, menurut LSI, juga penilaian publik atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang mencapai hasil paling rendah pada tahun 2011 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Publik, menurut LSI, secara umum menilai lembaga-lembaga publik strategis tidak bersih dan korupsi, dengan titik tekan keparahan tingkat korupsi tertinggi pada Partai politik dan DPR.

Terkait peluang partai penguasa atau partai oposisi untuk menggunakan situasi ini bagi kepentingan kampanye mereka saat ini atau menjelang pemilu 2014, LSI menyebut peluangnya terbuka luas.

"Penilaian negatif atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini punya efek elektoral negatif sangat besar pada partai utama yang sedang berkuasa, yakni Partai Demokrat,"tegas Dodi.

Salah satu faktor penentu kemenangan periode kedua Demokrat dan Presiden Yudhoyono pada pemilu dan pilpres 2009, seperti diyakini berbagai kalangan termasuk LSI, adalah keyakinan publik akan baiknya kondisi penegakan hukum terhadap tindak korupsi pada lima tahun sebelumnya.

Read more…

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, banyaknya terdakwa korupsi yang divonis bebas selama  2011 menandakan Mahkamah Agung (MA) memang diragukan dalam hal pemberantasan korupsi. Menurut data ICW, sudah ada 45 terdakwa koruptor yang divonis bebas di Pengadilan Tipikor.

"Sulit kita berharap kepada MA ke depan, apalagi nanti akan ada pergantian ketua MA baru dan calon-calon yang ada patut diragukan," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yunto di Jakarta, Minggu (1/1).

Emerson mengatakan, fenomena maraknya Vonis bebas selama Tahun 2011 itu menandakan indikasi keberadaan mafia peradilan nyata dan bukan isapan jempol. "Dugaan-dugaan adanya mafia peradilan itu masih ada. Kalau isu soal itu kan masih dugaan yang harus dibuktikan, tapi kalau bau-bau "amis" itu masih ada," ujar Emerson.

Dari hasil penelitian ICW, dakwaan untuk terdakwa korupsi itu sudah benar dan layak diterapkan. Hanya saja, hasil akhirnya saja yang tidak jelas sehingga dikeluarkanya vonis bebas. "Permainannya di hakim dan celakanya tidak dilakukan pemeriksaan, belum tentu kalau diuji lagi oleh publik itu hasilnya sama (vonis bebas)," ucapnya.

Bahkan, ICW memprediksi pada 2012 akan lebih banyak terdakwa korupsi yang dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor. Karena itu, dia menyatakan, ICW akan terus mengawal dan menelusuri rekam jejak hakim Tipikor baik karier atau non karier.

Diberitakan sebelumnya, selama 2011, Mahkamah Agung telah menerima 956 perkara korupsi. Dari jumlah tersebut ada 388 perkara yang telah diputus. Dari 388 perkara yang telah diputus, sebanyak 40 perkara membebaskan terdakwa korupsi di tingkat kasasi atau setara dengan 10,31 persen.

"Putusan bebas terutama dalam perkara Tipikor secara teknis tidak ada yang salah. Pada praktik dan teorinya tidak ada salahnya memutus bebas suatu perkara korupsi," ujar Harifin belum lama ini. (kyd/jpnn)

http://www.padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=33695

Read more…

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan pernyataan keras bahwa uang hasil korupsi haram untuk membangun masjid. Hal ini menyikapi terdakwa korupsi Sofyan Usman, politisi PPP, yang mengaku menyumbangkan uangnya untuk pembangunan masjid.

"Hukumnya itu tidak boleh. Yang artinya tujuan itu tidak mentolerir cara. Kalau tujuannya baik harus dengan cara yang baik," ujar Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj, usai bertemu Menteri Kesehatan di Kantor PBNU, Jakarta, dalam rilisnya Jumat (6/1/2012).

Menurut Kiai Said, tak bisa dibenarkan melakukan segala macam cara guna tujuan yang baik. Katanya, sebuah tujuan baik harus dilandasi dengan niat dan cara yang baik pula. "Tidak kemudian kita bertujuan baik tapi menghalalkan segala cara. Tidak bisa begitu," tegasnya.

Dikatakan pria yang akrab disapa Kang Said ini, korupsi merupakan sebuah perbuatan dosa dan hendaknya mereka yang melakukan korupsi segera bertobat. Hanya dengan tobat, Allah akan membukakan pintu maaf kepadanya. "Tuhan itu maha pemaaf jika dia menyesali perbuatannya," tandasnya.

Sofyan divonis satu tahun dua bulan penjara karena terbukti bersalah menerima gratifikasi saat membantu menggolkan pengajuan anggaran APBN Otorita Batam-Perubahan Tahun Anggaran 2004-2005. Ia diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim menyebut Sofyan meminta Rp 150 juta saat pengajuan alokasi anggaran tambahan Otorita Batam tahun 2004 sebesar Rp 10 miliar agar disetujui. Dana ini ia gunakan untuk membangun masjid di Kompleks DPR, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Menurut hakim, penggunaan dana untuk membangun masjid tersebut tidak serta merta menghilangkan pidana korupsi yang dilakukan Sofyan. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 11 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Usai sidang, Sofyan mengakui uang hasil korupsi untuk membangun masjid. Ia berdalih uang itu telah dikembalikan ke KPK. Menurutnya, apapun yang terjadi ini adalah yang terbaik bagi Allah dan terbaik bagi dirinya. Karena semua ini untuk pembangunan masjid.

"Kalau masjid itu hasil korupsi panas, yah silakan bisa datang ke masjid saya, orang bisa tidur. Kalau salat Jumat, bisa 1000 orang. Ini jamaah saya semua. Kalau saya korupsi, saya enggak akan didekati oleh jemaah saya," kata Sofyan yang dikerubungi belasan ibu pengajian yang mengenakan gamis putih

http://www.tribunnews.com/2012/01/06/pbnu-haramkan-sumbangan-masjid-hasil-korupsi

Read more…

NAFSU DPR menghamburkan uang rakyat buat kemewahan pribadi benar-benar tak terbendung. Untuk merenovasi toilet di gedung dewan saja, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tak ragu menyiapkan dana Rp2 miliar.

Menurut Humas Setjen DPR Jaka Winarko, anggaran sebanyak itu dialokasikan untuk memperbaiki toilet di Gedung Nusantara I, Senayan. "Renovasi toilet Gedung Nusantara I sudah dianggarkan di tahun 2012 ini. Alokasi anggarannya Rp2 miliar," ujarnya, kemarin.

Namun, imbuh dia, Setjen DPR akan lebih dulu mengecek berapa banyak toilet di 24 lantai yang perlu diperbaiki. "Itu baru alokasi. Satu lantai kan ada empat toilet, nah nanti akan dicek berapa yang perlu direnovasi. Kita anggarkan Rp2 miliar. Kalau lebih, kita akan minta anggaran perubahan dan jika kurang, akan dikembalikan ke kas negara.''

Ia berdalih, renovasi perlu dilakukan lantaran toilet sudah banyak yang rusak sehingga menimbulkan bau. Alasan yang sama dikemukakan Kepala Biro Pemeliharaan, Pembangunan, dan Instalasi DPR Sumirat. "Faktor kesehatan di gedung ini sudah tak layak. Anda bisa lihat sendiri kondisinya seperti apa. Kita juga akan membenahi saluran airnya agar tidak bau,'' ungkapnya.

Meski anggaran sudah disiapkan, Sumirat tidak bisa memberikan data spesifikasi renovasi. Yang pasti, toilet-toilet tersebut akan diganti dengan variasi kloset duduk dan jongkok. Begitu juga wastafel dan tempat buang air kecil. "Renovasi bisa seluruhnya atau hanya perbaikan kecil. Dana Rp2 miliar hanya cukup untuk belasan toilet."

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi menilai anggaran Rp2 miliar hanya untuk perbaikan toilet sangat mengada-ada. "Masyarakat sudah sesak dengan kondisi seperti ini, menghamburkan duit. Ini tidak rasional," cetusnya.

Dia menegaskan, agenda renovasi toilet layaknya perencanaan yang sesat. "Tingkah DPR sudah berlebihan. Duduk di DPR bukan buat cari duit dengan proyek-proyek, melainkan untuk mengabdi kepada masyarakat."

Masih nyaman

Dari pantauan Media Indonesia di beberapa lantai Gedung Nusantara I, kondisi toilet sebenarnya masih sangat layak meski beberapa pintu terkunci dan terpajang tulisan 'Toilet Rusak, Tidak Ada Air'. Kloset pun masih bagus dan siap pakai.

Bahkan, di beberapa toilet tersedia shower dengan fasilitas air panas untuk mandi. Soal bau yang menjadi alasan renovasi pun patut dipertanyakan. Sebab, faktanya, kondisi toilet nyaman tanpa bau yang mengganggu.

Ketua DPR Marzuki Alie enggan mengomentari proyek tersebut. "Itu urusan sekjen, tidak ada urusan dengan anggota. Coba ditanyakan ke sekjen, berapa banyak toilet yang diperbaiki," elaknya.

Bukan kali ini saja biaya selangit disiapkan untuk melayani anggota dewan. Sebelumnya, Setjen DPR mematok anggaran Rp4 miliar untuk pengadaan alat absensi fingerprint. Anggota dewan pun masih gemar melancong ke luar negeri dengan kedok studi banding.

Ironisnya, DPR tetap mandul menunaikan tugas utama sebagai penyerap aspirasi rakyat. Sampai-sampai rakyat harus berkemah di depan gedung parlemen agar aspirasi mereka didengar.(*/X-16) 

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/04/288998/265/114/Toilet-DPR-Rp2-Miliar

Read more…

INILAH.COM, Makassar - Hasil evaluasi kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menilai sebanyak tiga kejaksaan negeri (Kejari) di Sulselbar mendapat raport merah. Pasalnya, Kejari yang dimaksud tak pernah mengusut kasus korupsi.

Dalam kurun waktu setahun, Kejari Sungguminasa, Kejari Sinjai dan Kejari Enrekang tak pernah sekalipun mengusut kasus korupsi.

"Padahal mustahil di kabupaten itu tak ada kasus korupsinya," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati, Chaerul Amir usai rapat evaluasi di kantor Kejati Sulselbar Jalan Urip Sumiharjo Makassar, Kamis (5/1/2012).

Menurut Chaerul Amir, sebanyak 28 Kejari se-Sulselbar hanya ketiga Kejari tersebut yang tak mengusut kasus korupsi hingga sampai ke pengadilan Tipikor. Dengan nihilnya penanganan kasus korupsi, maka ketiga institusi ini patut mendapat perhatian. Karenanya, Kejati akan memberi tenggat waktu tiga bulan untuk masing-masing melakukan evaluasi.

"Kami masih memberi waktu tiga bulan untuk berbenah. Kalau juga masih belum beres, kami akan laporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung)," cetusnya.

Sebenarnya dari tiga kejaksaan tersebut sudah mengusut kasus korupsi. Hanya saja, selalu berhenti pada tahap penyelidikan. Itu pun hanya satu atau dua kasus. Parahnya, selesai di penyelidikan dan tak ada pengembalian kerugian uang negara.

Selain tiga kejari, dua Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) juga disebut-sebut tidak pernah menyentuh kasus korupsi. Dua cabjari itu adalah Cabjari Malino dan Cabjari Camba. Akan tetapi, kedua Cabjari ini masih ditolerir mengingat kondisi wilayah cakupannya yang kecil. [mar]

http://nasional.inilah.com/

Read more…

Jembatan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur yang ambruk (foto: dok).  Permasalahan infrastruktur menjadi salah satu hambatan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah harus memiliki terobosan baru untuk beberapa sektor agar ekonomi Indonesia 2012 tetap kuat bahkan mampu meningkat.

Perekonomian Indonesia tahun 2012 dibayang-bayangi oleh kekhawatiran dampak negatif yang akan terjadi akibat krisis di Eropa. Menurut Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah harus memiliki terobosan baru untuk beberapa sektor agar ekonomi Indonesia 2012 tetap kuat bahkan mampu meningkat.
Sementara itu Komisi pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan akan berupaya maksimal terus menekan korupsi agar ekonomi tumbuh positif.

Menko, Hatta Rajasa kepada pers di Jakarta, Sabtu di sela-sela acara persiapan pergantian tahun menegaskan ada tiga hal yang harus menjadi prioritas pemerintah untuk perbaikan ekonomi dalam negeri. Menko berharap upaya perbaikan ekonomi tersebut mendapat dukungan seluruh kalangan.

Hatta menjelaskan, “Ada tiga yang paling penting yang harus kita jaga, yang pertama bagaimana kita selalu membuat stabilisasi pokok pangan kita dan ketersediannya cukup, pangan adalah menjadi sesuatu yang sangat penting karena di situ adalah berkaitan langsung dengan kemiskinan, berkait langsung dengan hajat hidup orang banyak, yang kedua bagaimana kita mengelola energi karena itu akan berkaitan dengan industri, berkaitan dengan biaya-biaya transport dan sebagainya, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah infrastruktur, fighting kita di 2012 adalah infrastruktur.”

Pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi, INDEF, Aviliani berpendapat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI merupakan program yang sempurna namun dibutuhkan keputusan tepat serta reformasi birokrasi agar MP3EI dapat diimplementasikan dengan benar. Ia optimistis jika pemerintah memiliki kinerja sektor ekonomi lebih baik dibanding tahun 2011 maka perekonomian Indonesia mampu tumbuh pada kisaran angka 7 persen.

“Untuk meningkatkan investasi dengan lebih cepat, nah masalahnya adalah ketika pemerintah punya proyek MP3EI ini perjalanannya masih terhambat karena masih banyak keputusan yang belum dilakukan oleh pemerintah supaya investor bisa masuk ke dalam, dan 2012 kalau itu jalan kita tumbuh bisa di atas 7 persen,” ujar Aviliani.

Aviliani menambahkan, masih buruknya pemerintah menata perekonomian Indonesia dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Maka dibutuhkan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan.
Ia mengatakan, “Untuk pengentasan kemiskinan masih belum optimal di tahun 2011 jadi ‘PR’ pemerintah adalah masalah pertanian dan perikanan, itu yang paling banyak orang miskin, itu yang belum terselesaikan di tahun 2011.”

Berbagai kalangan terutama para pengamat ekonomi berpendapat perekonomian suatu negara akan sangat sulit tumbuh jika tingkat korupsi tinggi. Kondisi tersebut menurut pengamat juga terjadi di Indonesia.

Menanggapi pendapat tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad kepada VoA mengakui bahwa pendapat pengamat tersebut menjadi pembelajaran bagi KPK.

“Kalau pengamat ekonomi itu kan selalu mengaitkan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu dipengaruhi dengan tingkat korupsi disuatu negara, semakin besar tingkat korupsi di suatu negara, pertumbuhan ekonominya mungkin semakin tidak menunjukkan signifikan ya, oleh sebab itulah berdasarkan teori itu kita berusaha sedemikain rupa korupsi di Indonesia bisa kita tekan sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih cepat naiknya,” demikian tutur Ketua KPK, Abraham Samad.

Sumber : http://www.voanews.com/

Read more…

Pada 2012 mendatang, kasus-kasus korupsi kakap yang terungkap diperkirakan akan semakin banyak. 

Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR

UNTUK itu, konsistensi dan independensi penegak hukum dalam menangani kasus korupsi menjadi harapan banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, menyatakan, kondisi hukum ke depan sangat berkaitan dengan figur-figur yang duduk di posisi penting lembaga penegakan hukum.

 

Aziz memperkirakan, beberapa kasus korupsi yang akan meledak di kemudian hari yaitu kasus suap Badan Anggaran yang menyeret anggota DPR Wa Ode Nurhayati, kasus cek pelawat yang menyeret Nunun Nurbaeti, serta kasus besar lainnya seperti wisma atlet dan Century. “Itu kan sudah ke mana-mana. Lalu bagaimana ke depan? Ya tergantung mampu atau tidak aparat hukum menyelesaikan itu. Apakah aparat akan dikontrol politik atau kekuasaan atau tidak,” kata Azis.

Menurut politisi Partai Golkar ini, jika penegak hukum konsisten maka kasus-kasus besar itu bisa diselesaikan di pengadilan. Diharapkan pula, kasus-kasus korupsi yang ditangani itu bisa mengembalikan aset negara yang dikorupsi. “Kelihatannya semakin panas. Kalau kasus-kasus besar itu jalan, bisa kita bayangkan berapa banyak tersangkanya. Targetnya bukan memenjarakan orang, tetapi kasusnya tuntas, dan asetnya bisa kembali,” ujarnya.

Sementara Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satya Langkun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengabaikan rentetan pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait dugaan keterlibatan sejumlah petinggi partai pemenang pemilu itu dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, di Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut Tama, KPK harus memprioritaskan mengembangan kasus di tahun 2012 mendatang, khususnya terkait dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan petinggi lain seperti Saan Mustafa dan Jafar Hafsah.

Tama mengatakan hal tersebut, ketika ditanyakan seputar prediksi 2012 tentang kinerja penegakan hukum, khususnya KPK, dalam menangani sejumlah kasus korupsi kelas kakap, seperti kasus Nazaruddin, kasus Bank Century, dan kasus cek pelawat yang melibatkan Nunun Nurbaeti.

“Nama-nama yang disebut, seperti Miranda, Anas Urbaningrum, Boediono, dan Sri Mulyani dalam kasus yang berbeda, itu memang muncul ke permukaan. Tapi apakah mereka dapat diseret atau tidak, itu tergantung fakta hukum yang muncul di persidangan,” katanya.

Oleh sebab itu, Tama mengaku agak sulit memprediksikan apakah tahun 2012 nanti nama-nama ini akan diproses oleh KPK. “Apalagi tahun 2012 nanti, KPK yang baru sedang melakukan pembenahan secara internal. Cuma dari catatan dan evalasui kita, ada beberapa catatan. Salah satunya dalam penindakan, KPK sudah mulai masuk ke wilayah yang strategis dan sensitif, sudah mulai masuk ke sejumlah kemenetrian seperti Kemenpora, Kemenkes, dan Kemenakertrans. Sejumlah mantan menteri pun sudah mulai disentuh. Bahkan sudah ada menteri yang diperiksa KPK,” paparnya.

Peningkatan kinerja KPK, kata Tama, mulai terlihat ketika menangani kasus-kasus korupsi di daerah. Setidaknya, ada sekitar 30 kepala daerah mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang diproses secara hukum. Bahkan, KPK masuk wilayah legislatif yang dibuktikan dengan menyeret 43 anggota DPR.

“Tetapi keberhasilan KPK itu bukan berarti tidak ada kritik terhadap lembaga tersebut. Contohnya, dalam persidangan sebenarnya sudah bisa dilihat siapa-siapa yang terlibat dalam kasus korupsi, seperti dalam kasus persidangan Nazarudin yang menyebutkan nama-nama politisi senayan dan petinggi Partai Demokrat. Nama Anas, Angie, Wayan Koster muncul, ini kan fakta hukum. Ini yang harus disikapi oleh KPK,” imbuhnya.

Tama berharap KPK tidak selesai sampai kasus suap saja. “Kalau KPK dalam menangani kasus Nazaruddin berhenti di kasus suap, selesai sudah. Kalau dalam kasus Kemenpora hanya pada Wafid, Rosa, dan Nazarudin, selesai kasus ini. Saya harapkan kasus dugaan suap ini diungkap, kan bagian dari upaya korupsi yang besar,” tambahnya.

Demikian halnya dengan kasus mega skandal Century. Menurut Tama, KPK mau tidak mau harus merespon hasil audit forensik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalaupun ada partai politik yang disebutkan melakukan intervensi politik, seharusnya KPK memiliki strategi untuk mengungkap persoalan itu,” katanya.

Indra

Sumber : http://monitorindonesia.com/

Read more…

LUWURAYA.NET – Usulan Marzuki Alie untuk memaafkan koruptor tidak layak disampaikan. Kejahatan korupsi adalah kejahatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan yang berkategori luar biasa (extra ordinary crime) karena dampak yang diakibatkannya. 

“Ide ketua DPR Marzuki Ali untuk memaafkan koruptor adalah suatu hal yang tidak patut,” ujar Guru Besar Ilmu Hukum FHUI, Hikmahanto Juwana, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (30/7/2011).

Hikmahanto menambahkan, kejahatan korupsi tidaklah sama dengan kejahatan internasional seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang atau kejahatan agresi yang membuka ruang bagi penyelesaian melalui lembaga ‘maaf’.

Dalam kasus itu, pintu maaf dilakukan melalui proses dan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconcilliation Commission) seperti yang terjadi di Afrika Selatan. mantan Presiden Mandela pernah berkata, untuk jenis kejahatan ini berlaku prinsip “let’s forgive, but not forget (mari kita maafkan tapi jangan kita lupakan)”.

“Marzuki Ali mungkin berpikir dalam konteks memberlakukan kejahatan korupsi sebagai kejahatan internasional. Cara berpikir demikian adalah salah mengingat kejahatan korupsi bukanlah kejahatan internasional. Kejahatan korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan yang berkategori luar biasa (extra ordinary crime) karena dampak yang diakibatkan dari kejahatan korupsi,” tegas Hikmahanto.

Hikmahanto menyayangkan ucapan Marzuki tersebut. Ucapan Marzuki itu merugikan partainya sendiri karena tidak sesuai dengan platform politik Partai Demokrat. Sebagaimana diketahui PD mengusung platform politik ‘katakan tidak pada korupsi’.

“Bila pernyataan kader dengan platform politik tidak sesuai, maka ini berakibat pada persepsi anggota dan simpatisan partai, bahkan publik. Bahwa partai politik tidak lebih dari sekadar alat untuk mengejar kekuasaan dan kedudukan. Partai bukanlah wahana untuk memperjuangkan ideologi dan platform politik dalam sistem ketatanegaraan,” kritiknya.

Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan agar koruptor dimaafkan. Setelah itu mereka diminta mengembalikan uang ke negara. Namun kalau mereka mengulangi perbuatannya mereka dihukum mati. (DTC/NR)

Read more…

SEMARANG, KOMPAS.com -- Praktik korupsi yang kian merajalela harus dihentikan. Ketika penegakan hukum tidak lagi memberikan efek jera, perlu ada gerakan masyarakat untuk menghentikan budaya korupsi yang merugikan keuangan negara.

Semua kalangan harus bekerja keras untuk memerangi korupsi, karena korupsi ibarat kleptomania (penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri) yang sulit disembuhkan.

Demikian rangkuman diskusi Komunitas Tjipian (sebuah komunitas yang membedah dan mengembangkan pemikiran Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo) di Kantor Perwakilan Kompas Jawa Tengah, Semarang, Jumat (30/12/2012) petang. Diskusi yang dipandu inisiator Komunitas Tjipian, Awaludin Marwan, membahas tema korupsi yang marak terjadi di berbagai instansi dan lembaga.

Indah Karmadaniah, anggota Komunitas Tjipian mengungkapkan, korupsi yang saat ini tersistematis terjadi karena banyak peluang terbuka untuk melakukan korupsi, seperti yang terjadi dalam model penganggaran di birokrasi. Ia mencontohkan alokasi anggaran dalam satu tahun, sengaja dibuat tidak boleh ada yang sisa, tetapi harus dihabiskan, sehingga program yang dibuat asal-asalan agar anggaran bisa dihabiskan.

"Jadi korupsi terkait mentalitas. Orang korupsi sama seperti memiliki penyakit kleptomania. Ini harus disembuhkan," ujarnya.

Sementara itu, Yayan M Royani, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Undip Semarang dalam makalahnya mengungkapkan perilaku korupsi subur di Tanah Air, karena dipengaruhi empat aspek yakni kekuasaan, ekonomi, moral, dan hukum.

"Era reformasi yang harusnya menjadi momentum menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan justru menciptakan peluang bagi sejumlah kalangan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Janji pemberantasan korupsi dari pemerintah tidak dilaksanakan secara maksimal. Memble di tengah jalan," papar Yayan.

Read more…

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterbatasan dana menjadi kendala utama Bareskrim Polri dalam penanganan kasus korupsi selama tahun 2011. Akibatnya, penanganan kasus yang memerlukan biaya besar menjadi tersendat.

"(Anggaran) itu masalah besar," kata Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Sutarman seusai rilis akhir tahun 2011 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/12/2011).

Sutarman menjelaskan, anggaran untuk Bareskrim di tahun 2011 hanya Rp 1,3 miliar. Padahal, kata dia, idealnya penanganan satu kasus hingga tuntas memerlukan biaya sekitar Rp 180 juta.

Sutarman memberi contoh kasus dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Kedua kasus itu memerlukan penyidikan ke puluhan daerah lantaran kasus itu menyangkut proyek pengadaan barang di daerah.

"Kalau saya perintahkan untuk penyidikan ke daerah-daerah tidak ada uang. Dari pada berangkat dia (penyidik) harus melakukan korupsi, itu melanggar hukum. Saya tidak mau seperti itu. Tahun 2012 kita mengganggarkan Rp 16 miliar. Itu sudah disetujui," kata Sutarman.

Dalam rilis akhir tahun yang dipaparkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Polri mengklaim menangani 1.323 kasus korupsi selama 2011. Angka itu naik 738 kasus dibanding 2010.

Mengenai nilai kerugian negara yang dapat diselamatkan diklaim sekitar Rp 281 miliar. Angka itu turun 17,3 persen dibanding 2010 .

Read more…

MENGENAKAN pakaian rapi putih khas dengan kumis dan jenggotnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan menebar senyuman masuk ke ruang auditorium gedung KPK di Jakarta. Sesampai di sana, dia langsung mengambil sebuah gelas plastik transparan yang sudah tersedia di meja. "Sebentar ya, saya mau ke belakang dulu," ujar Samad.

Maksud Abraham ke belakang bukanlah hendak makan atau minum, terlebih merokok. Namun, dia harus menuangkan sedikit urinenya ke dalam gelas itu. Tak lama kemudian, dia menyerahkan gelas berisi urine tersebut kepada petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Ya, itu adalah secuil ritual tes urine yang dijalani Abraham, para pimpinan lainnya, dan seluruh pegawai KPK.

Pria kelahiran Makassar itu pun tampak semringah saat mengikuti tes yang bertujuan mengetahui apakah seseorang mengonsumsi narkoba atau tidak tersebut. Abraham menjelaskan, selain lembaga antikorupsi, KPK juga sangat memperhatikan jangan sampai ada pegawainya yang mengonsumsi narkoba. "Tapi, saya yakin tidak ada pegawai KPK yang mengonsumsi narkoba," tandasnya.

Abraham pun akan menindak tegas apabila ada pegawainya yang terbukti bermain-main dengan barang haram tersebut. Bahkan, dia pun mengumbar janji akan memecat siapa saja yang terbukti terlibat. "Narkoba dan korupsi hanya beda tipis. Keduanya sama-sama merusak bangsa," cetusnya. (kuh/c9/agm)

JPNN

Read more…

Bupati Bekasi Sa’adudin (foto: http://pilkadabekasi.com

JAKARTA--MICOM: Setelah Kota Bekasi, kini giliran wilayah tetangganya, Kabupaten Bekasi, mendapat sorotan tajam. Bupati Bekasi Sa’adudin dikait-kaitkan dalam dugaan korupsi penggunaan APBD 2010 Kabupaten Bekasi yang merugikan negara hingga Rp2,25 miliar tentang proyek fiktif.

Selain itu, pada awal menjabat, Juli 2008, Sa’adudin yang terpilih melalui Pemilu Kada 11 Maret 2007 ini juga sempat mengundang kontroversi publik akibat biaya pembuatan pagar rumah dinasnya yang mencapai Rp1 miliar.  

Dugaan terjadinya penyimpangan dana APBD 2010 sebesar Rp2,25 miliar mencuat ketika pembahasan LKPJ Bupati Bekasi 2010 oleh Pansus XII DPRD Kabupaten Bekasi, Juni lalu. Menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut, Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) melaporkan Sa’adudin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, dengan bukti laporan No: 2011-07-000254 terkait dugaan korupsi APBD 2010 Kabupaten Bekasi atas kegiatan peningkatan Jalan Sasak Papan-Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, yang dialihkan ke Jalan Pulo Puter-Sukadaya, Kecamatan Tambun Utara.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan ke depan akan semakin banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Selain akibat moral dan mentalitas yang rusak serta cara pandang yang keliru, maraknya praktik korupsi juga disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Terbukti, banyak kepala daerah yang sudah terjerat hukum dan menjadi terdakwa akhirnya mendapat vonis bebas dari pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Kondisi ini membuat para kepala daerah seperti semakin leluasa karena mendapat ruang bebas untuk korupsi.

Menanggapi dugaan korupsi proyek fiktif di Kabupaten Bekasi yang disinyalir bisa menyeret Bupati Sa’adudin ke meja hijau, Boyamin mengaku tidak terkejut. Sebab, jangankan di wilayah yang PAD (pendapatan asli daerah) nya besar seperti di Kabupaten Bekasi, di daerah yang PAD-nya kecil pun marak proyek-proyek fiktif.

"Logikanya sederhana, jika PAD di suatu wilayah besar, besar pula kemungkinan terjadi pelanggaran. Salah satunya adalah proyek fiktif. Dan jika dugaan korupsi APBD 2010 Kabupaten Bekasi terbukti, sudah pasti Kabupaten Bekasi akan seperti Kota Bekasi, di mana kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi," jelas Boyamin.

Untuk mencegah itu semua, lanjut Boyamin, aparat penegak hukum harus berani dan tegas dalam mengambil keputusan. Tidak ada hukuman ringan bagi koruptor. Apalagi sampai dapat vonis bebas, seperti sebelum-sebelumnya.

"Mereka (koruptor) harus dihukum seberat-beratnya sebagai efek jera juga bagi yang lain. Selain itu, tidak hanya otaknya (kepala daerah). Tapi semua yang terlibat harus diproses hukum. Karena jika tidak, saat otaknya di penjara, anak-anak buahnya tetap melakukan tindak pelanggaran korupsi untuk memberikan suplai pada bosnya yang di penjara. Dan itu yang terjadi hari ini," ungkap Boyamin.      

Seperti diketahui, sebelum kasus dugaan korupsi APBD 2010 Kabupaten Bekasi dilaporkan ke KPK, JMPD telah melaporkan dugaan adanya penyimpangan tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

Menurut informasi, Bupati Sa’adudin juga telah dipanggil Kejaksaan Tinggi Bandung terkait beberapa kasus yang dilaporkan oleh LSM. Namun, hingga kini, belum ada kabar lanjutannya. (*/OL-10)

Read more…

Medan Bisnis – Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini masih terkendala. Menurut SBY, birokrasi, infrastruktur dan korupsi adalah penghambat pembangunan.

"Ternyata birokrasi yang dianggap jadi penghalang, kedua infrastruktur dan ketiga korupsi," ujar SBY saat membuka retreat atau rapat kerja pemerintah di Ruang Garuda, Gedung Induk, Istana Bogor, Jumat (23/12).

SBY mengajak agar sistem birokrasi baik di pusat maupun di daerah segera dibenahi. Dalam rapat kerja kali ini, SBY berharap segera ada perbaikan yang fundamental dalam sistem birokrasi.
"Kalau korupsi tugas semua, karena tidak semua di bawah kendali presiden. Dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi kita harus bersama-sama dengan aparat penegak hukum," terang SBY.

Terkait infrastruktur, SBY mengkritisi gubernur sebagai kepala daerah yang sering minta tambahan anggaran. SBY berharap para kepala daerah bisa lebih efisien menggunakan anggaran yang diberikan.

Pada kesempatan itu, SBY mengatakan ada sejumlah isu yang belum diselesaikan secara tuntas dan akan menjadi prioritas di tahun 2012. "Seperti kita lakukan di waktu lalu, retreat seperti ini tentu dengan suasana yang lebih baik. Kita akan melakukan evaluasi secara jernih objektif kemudian bersama-sama pula kita bisa melakukan koreksi untuk kinerja yang lebih baik," kata SBY.

SBY mencatat masih pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan. "Saya mencatat, Wapres juga mencatat, Saudara pun mencatat ada sejumlah isu yang belum kita selesaikan secara tuntas. Boleh jadi belum selesai dan belum tuntasnya itu karena masalahnya memang kompleks kemudian dan diperlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya," papar SBY.

SBY berharap pekerjaan rumah yang belum tuntas di tahun ini menjadi prioritas di tahun 2012 mendatang. Dengan demikian di tahun 2012 pekerjaan rumah bisa diselesaikan.

"Saya melihat isu itu ada di bidang Polhukam,  Perekonomian dan juga di bidang Kesra. Kita semua ada sejumlah isu yang menurut saya putus-putus di dalam menyelesaikannya, akhirnya tidak konklusif akhirnya belum tuntas," kata SBY.

Rapat sendiri dihadiri oleh seluruh jajaran kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Jalannya rapat dilakukan secara tertutup. (her/dc)

Foto: RAPAT KERJA PEMERINTAH Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat kerja pemerintah di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12). Rapat kerja pemerintah tersebut membahas soal evaluasi kinerja pemerintahan selama tahun 2011 dan prioritas kerja pemerintah di tahun 2012. (n ant/widodo s. jusuf)

Read more…

MedanBisnis – Jakarta. Lima pimpinan KPK Jilid III semuanya fokus di bidang penindakan, begitu juga untuk pencegahan. Sistem keroyokan ini dipilih agar kasus-kasus korupsi dapat ditindak secara maksimal dalam satu tahun.

"Kita keroyok sehingga capaian yang kita rencanakan bisa tercapai," tutur Ketua KPK Abraham Samad, di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jaksel, Jumat (23/12) petang.

Abraham mengatakan, dengan model keroyokan ini, dia berharap kasus-kasus besar dapat diselesaikan dalam satu tahun pertama. Untuk diketahui, Abraham pernah berjanji untuk siap lengser dari kursi pimpinan KPK jika dianggap tidak berprestasi di tahun pertama.

"Sehingga upaya kita untuk mempercepat pengusutan kasus besar bisa dilakukan dalam setahun ini. Sehingga janji kita dalam setahun bisa menyelesaikan salah satu kasus besar," ujar Abraham.

Ada yang menarik dari komposisi lima pimpinan KPK jilid III. Seluruh pimpinan secara bersama-sama akan membawahi bidang penindakan dan pencegahan sekaligus.

"Kita putuskan bahwa lima pimpinan mengkonsentrasikan dirinya pada bidang penindakan. Begitu pula dengan pencegahan," tutur Abraham.                               
           
Untuk diketahui, pada pimpinan KPK sebelumnya terjadi pembagian tugas. Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto di bidang penindakan, sementara Haryono Umar dan M Jasin di bidang pencegahan. (fjr/dc/Medan Bisnis)

Read more…

Jakarta - Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mahyudin NS memiliki harta kekayaan Rp19 miliar.

Mahyudin pernah menjadi Gubernur Sumatra Selatan ke-14 periode 2003-2008. Ia diangkat menjadi gubernur menggantikan Syahrial Oesman.

Pria kelahiran Langkat 14 September 1947 ini melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua kali. Berdasarkan data dari Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diperoleh dari Humas KPK, Mahyudin melaporkan kekayaannya pada 10 Juni 2005 dan 1 Mei 2008

Pada laporan 2005, harta tak bergerak yang dimiliki senilai Rp11.987 miliar berupa tanah dan bangunan. Harta bergerak berupa mobil dan motor, yakni Isuzu Panther, Toyota Kijang, Mitsubishi, Kanzen, Suzuki Aerio, Jaguar senilai Rp984 juta. Usaha lain perkebunan (kebun karet), perikanan Rp115 juta. Utang Rp436.611.000. Total harta yang dimilikinya adalah Rp13.203.489.000.

Pada laporan 2008, harta tak bergerak senilai Rp18.206 miliar, berupa tanah dan bangunan sebanyak 186 unit, di Palembang, Ogan Ilir dan Banyuasin.Harta bergerak Rp166.200 juta, berupa mobil dan motor. Usaha lain seperti perkebunan (kebun karet), dan perikanan senilai Rp1.175 miliar. Hutang Rp1.036.611.000. Total harta yang dimilikinya adalah Rp19.282.555.448. [mor]

INILAH.COM,

Read more…

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Sofyan Usman, emoh dihukum penjara lantaran menerima 34 lembar cek pelawat dari Otorita Batam. Menurut Sofyan, cek pelawat tersebut hukumnya halal diterima karena dia pergunakan untuk membangun masjid.

"Apakah saya yang seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan berniat untuk membantu pembangunan masjid pantas dihukum penjara?" ujarnya saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Kamis, 22 Desember 2011.

Saat perkara terjadi 2009 lalu, Sofyan masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia didakwa menerima uang tunai Rp 150 juta dan cek pelawat senilai total Rp 850 juta dari Otorita Batam. Duit itu diduga ada kaitannya dengan bagian Otorita Batam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009 sebesar Rp 85 miliar.

Dalam sidang, Sofyan tak menepis dakwaan tersebut. Ia mengaku pernah menerima fulus sebesar itu dari Otorita setelah APBNP ditetapkan. Namun, uang itu diklaim Sofyan tak dia nikmati sendiri, melainkan dia pakai untuk pembangunan masjid di Kompleks DPR Cakung, Jakarta Timur.

"Saya enggak merasa korupsi karena uang yang saya terima itu enggak saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Jadi, saya enggak ada beban. Siapa pun yang jadi pimpinan pembangunan masjid pasti akan mencari biaya ke sana ke mari," kata Sofyan yang saat ini juga berstatus terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.

Yang dibantah Sofyan adalah penilaian jaksa yang menyebutnya pernah menjanjikan sesuatu kepada pejabat Otorita Batam, Oemar Lubis. Sofyan mengaku, Oemar memang pernah mendatanginya dan meminta tolong agar anggaran Otorita dibantu dalam Rapat Paripurna di Senayan. "Tapi DPR hanya menyampaikan dalam rapat. Yang menentukan itu Kementerian Keuangan."

Penasihat hukum Sofyan, Ozhak Sihotang, dalam pleidoi yang dibuat timnya meminta kliennya dinyatakan tak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsider. "Memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa," ujarnya.

Dalam sidang pekan lalu, Sofyan dituntut penjara 23 bulan dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara. Ia dinilai tim jaksa penuntut umum pimpinan Dwi Aries, terbukti melakukan korupsi karena menerima duit dari Otorita Batam. Padahal, patut diduga hadiah itu ada kaitannya dengan jabatannya.

ISMA SAVITRI

Read more…