Korupsi 2012 Diramal Masih Berkutat di Senayan

Pada 2012 mendatang, kasus-kasus korupsi kakap yang terungkap diperkirakan akan semakin banyak. 

UNTUK itu, konsistensi dan independensi penegak hukum dalam menangani kasus korupsi menjadi harapan banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, menyatakan, kondisi hukum ke depan sangat berkaitan dengan figur-figur yang duduk di posisi penting lembaga penegakan hukum.

 

Aziz memperkirakan, beberapa kasus korupsi yang akan meledak di kemudian hari yaitu kasus suap Badan Anggaran yang menyeret anggota DPR Wa Ode Nurhayati, kasus cek pelawat yang menyeret Nunun Nurbaeti, serta kasus besar lainnya seperti wisma atlet dan Century. “Itu kan sudah ke mana-mana. Lalu bagaimana ke depan? Ya tergantung mampu atau tidak aparat hukum menyelesaikan itu. Apakah aparat akan dikontrol politik atau kekuasaan atau tidak,” kata Azis.

Menurut politisi Partai Golkar ini, jika penegak hukum konsisten maka kasus-kasus besar itu bisa diselesaikan di pengadilan. Diharapkan pula, kasus-kasus korupsi yang ditangani itu bisa mengembalikan aset negara yang dikorupsi. “Kelihatannya semakin panas. Kalau kasus-kasus besar itu jalan, bisa kita bayangkan berapa banyak tersangkanya. Targetnya bukan memenjarakan orang, tetapi kasusnya tuntas, dan asetnya bisa kembali,” ujarnya.

Sementara Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satya Langkun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengabaikan rentetan pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait dugaan keterlibatan sejumlah petinggi partai pemenang pemilu itu dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, di Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut Tama, KPK harus memprioritaskan mengembangan kasus di tahun 2012 mendatang, khususnya terkait dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan petinggi lain seperti Saan Mustafa dan Jafar Hafsah.

Tama mengatakan hal tersebut, ketika ditanyakan seputar prediksi 2012 tentang kinerja penegakan hukum, khususnya KPK, dalam menangani sejumlah kasus korupsi kelas kakap, seperti kasus Nazaruddin, kasus Bank Century, dan kasus cek pelawat yang melibatkan Nunun Nurbaeti.

“Nama-nama yang disebut, seperti Miranda, Anas Urbaningrum, Boediono, dan Sri Mulyani dalam kasus yang berbeda, itu memang muncul ke permukaan. Tapi apakah mereka dapat diseret atau tidak, itu tergantung fakta hukum yang muncul di persidangan,” katanya.

Oleh sebab itu, Tama mengaku agak sulit memprediksikan apakah tahun 2012 nanti nama-nama ini akan diproses oleh KPK. “Apalagi tahun 2012 nanti, KPK yang baru sedang melakukan pembenahan secara internal. Cuma dari catatan dan evalasui kita, ada beberapa catatan. Salah satunya dalam penindakan, KPK sudah mulai masuk ke wilayah yang strategis dan sensitif, sudah mulai masuk ke sejumlah kemenetrian seperti Kemenpora, Kemenkes, dan Kemenakertrans. Sejumlah mantan menteri pun sudah mulai disentuh. Bahkan sudah ada menteri yang diperiksa KPK,” paparnya.

Peningkatan kinerja KPK, kata Tama, mulai terlihat ketika menangani kasus-kasus korupsi di daerah. Setidaknya, ada sekitar 30 kepala daerah mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang diproses secara hukum. Bahkan, KPK masuk wilayah legislatif yang dibuktikan dengan menyeret 43 anggota DPR.

“Tetapi keberhasilan KPK itu bukan berarti tidak ada kritik terhadap lembaga tersebut. Contohnya, dalam persidangan sebenarnya sudah bisa dilihat siapa-siapa yang terlibat dalam kasus korupsi, seperti dalam kasus persidangan Nazarudin yang menyebutkan nama-nama politisi senayan dan petinggi Partai Demokrat. Nama Anas, Angie, Wayan Koster muncul, ini kan fakta hukum. Ini yang harus disikapi oleh KPK,” imbuhnya.

Tama berharap KPK tidak selesai sampai kasus suap saja. “Kalau KPK dalam menangani kasus Nazaruddin berhenti di kasus suap, selesai sudah. Kalau dalam kasus Kemenpora hanya pada Wafid, Rosa, dan Nazarudin, selesai kasus ini. Saya harapkan kasus dugaan suap ini diungkap, kan bagian dari upaya korupsi yang besar,” tambahnya.

Demikian halnya dengan kasus mega skandal Century. Menurut Tama, KPK mau tidak mau harus merespon hasil audit forensik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalaupun ada partai politik yang disebutkan melakukan intervensi politik, seharusnya KPK memiliki strategi untuk mengungkap persoalan itu,” katanya.

Indra

Sumber : http://monitorindonesia.com/