Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
"Keyakinan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi Rendah"
Senin, 09 Januari 2012
Jakarta, PelitaOnline -- PENILAIAN Publik terhadap
upaya penegakan hukum pada 2011 merupakan yang terburuk dalam tujuh
tahun terakhir, kata lembaga survey Lembaga Survey Indonesia yang
mengumumkan publikasi survey terakhir mereka kemarin (8/1).
Menurut survey yang menggunakan 1.220 orang sebagai responden di seluruh Indonesia ini, persepsi publik sempat menempati posisi tertingginya sejak survey dimulai tahun 2005, yang diterjemahkan sebagai dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah positif yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu untuk memberantas korupsi, termasuk dengan mengesahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2003.
Dalam survey yang dirilis Desember tahun 2005, persentase publik yang memandang dengan positif upaya penegakan hukum terhadap korupsi (mereka yang menilai upaya penegakan hukum antara 'sangat baik' dan 'baik') masih lebih tinggi ketimbang publik yang berpendapat kondisi penegakan hukum 'buruk' dan 'sangat buruk'.
Selisih antara pemilih dari dua kelompok kategori itu makin menyempit dalam beberapa tahun terakhir, kata Direktur LSI, Dodi Ambardi. Tetapi hingga tahun lalu, selisihnya masih selalu positif, atau berarti masih lebih banyak publik yang berpandangan kondisi penegakan hukum terhadap korupsi lebih baik ketimbang lebih buruk.
Efek Elektoral
Tahun ini untuk pertama kalinya, selisih dua kelompok ini menjadi negatif, atau berarti lebih banyak orang menilai upaya mengatasi korupsi lebih buruk ketimbang lebih baik.
"Persepsi itu merata tidak hanya di kelas menegah perkotaan, ini gejala umum yang kita temukan di masyarakat,"kata Dody.
LSI menyebut kunci penurunan persepsi positif ini adalah skandal dan kontroversi kasus korupsi terutama menyangkut dana talangan Bank Century, skandal korupsi M Nazarudin serta kasus korupsi, Nunun Nurbaeti.
"Dari survei kondisi penegakan hukum secara nasional sekarang ini 31,3% responden mengatakan kondisi baik, 32,6% mengatakan kondisinya buruk, 18,0% lagi menyebut kondisinya sedang,"tambah Dodi.
Konsisten dengan hasil ini, menurut LSI, juga penilaian publik atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang mencapai hasil paling rendah pada tahun 2011 dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Publik, menurut LSI, secara umum menilai lembaga-lembaga publik strategis tidak bersih dan korupsi, dengan titik tekan keparahan tingkat korupsi tertinggi pada Partai politik dan DPR.
Terkait peluang partai penguasa atau partai oposisi untuk menggunakan situasi ini bagi kepentingan kampanye mereka saat ini atau menjelang pemilu 2014, LSI menyebut peluangnya terbuka luas.
"Penilaian negatif atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini punya efek elektoral negatif sangat besar pada partai utama yang sedang berkuasa, yakni Partai Demokrat,"tegas Dodi.
Salah satu faktor penentu kemenangan periode kedua Demokrat dan Presiden Yudhoyono pada pemilu dan pilpres 2009, seperti diyakini berbagai kalangan termasuk LSI, adalah keyakinan publik akan baiknya kondisi penegakan hukum terhadap tindak korupsi pada lima tahun sebelumnya.
Menurut survey yang menggunakan 1.220 orang sebagai responden di seluruh Indonesia ini, persepsi publik sempat menempati posisi tertingginya sejak survey dimulai tahun 2005, yang diterjemahkan sebagai dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah positif yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu untuk memberantas korupsi, termasuk dengan mengesahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2003.
Dalam survey yang dirilis Desember tahun 2005, persentase publik yang memandang dengan positif upaya penegakan hukum terhadap korupsi (mereka yang menilai upaya penegakan hukum antara 'sangat baik' dan 'baik') masih lebih tinggi ketimbang publik yang berpendapat kondisi penegakan hukum 'buruk' dan 'sangat buruk'.
Selisih antara pemilih dari dua kelompok kategori itu makin menyempit dalam beberapa tahun terakhir, kata Direktur LSI, Dodi Ambardi. Tetapi hingga tahun lalu, selisihnya masih selalu positif, atau berarti masih lebih banyak publik yang berpandangan kondisi penegakan hukum terhadap korupsi lebih baik ketimbang lebih buruk.
Efek Elektoral
Tahun ini untuk pertama kalinya, selisih dua kelompok ini menjadi negatif, atau berarti lebih banyak orang menilai upaya mengatasi korupsi lebih buruk ketimbang lebih baik.
"Persepsi itu merata tidak hanya di kelas menegah perkotaan, ini gejala umum yang kita temukan di masyarakat,"kata Dody.
LSI menyebut kunci penurunan persepsi positif ini adalah skandal dan kontroversi kasus korupsi terutama menyangkut dana talangan Bank Century, skandal korupsi M Nazarudin serta kasus korupsi, Nunun Nurbaeti.
"Dari survei kondisi penegakan hukum secara nasional sekarang ini 31,3% responden mengatakan kondisi baik, 32,6% mengatakan kondisinya buruk, 18,0% lagi menyebut kondisinya sedang,"tambah Dodi.
Konsisten dengan hasil ini, menurut LSI, juga penilaian publik atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang mencapai hasil paling rendah pada tahun 2011 dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Publik, menurut LSI, secara umum menilai lembaga-lembaga publik strategis tidak bersih dan korupsi, dengan titik tekan keparahan tingkat korupsi tertinggi pada Partai politik dan DPR.
Terkait peluang partai penguasa atau partai oposisi untuk menggunakan situasi ini bagi kepentingan kampanye mereka saat ini atau menjelang pemilu 2014, LSI menyebut peluangnya terbuka luas.
"Penilaian negatif atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini punya efek elektoral negatif sangat besar pada partai utama yang sedang berkuasa, yakni Partai Demokrat,"tegas Dodi.
Salah satu faktor penentu kemenangan periode kedua Demokrat dan Presiden Yudhoyono pada pemilu dan pilpres 2009, seperti diyakini berbagai kalangan termasuk LSI, adalah keyakinan publik akan baiknya kondisi penegakan hukum terhadap tindak korupsi pada lima tahun sebelumnya.
