Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Pendidikan Anti Korupsi, Kenalkan Anak Sejak Dini
Kamis, 09 Juli 2015
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pemerintah daerah untuk terlibat dalam pencegahan korupsi, melalui pendidikan anak sejak usia dini.
Brantas KKN, Surabaya: Pada acara penyerahan 1.000 alat peraga permainan anti korupsi kepada guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Balai Kota, Rabu (8/7), KPK mengingatkan bahwa upaya pencegahan merupakan langkah efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki mengajak semua pihak terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, melalui langkah pencegahan yang dimulai dari keluarga dan dunia pendidikan.
Langkah pencegahan kata Ruki, merupakan sesuatu yang sulit namun tetap dapat dilakukan oleh siapa saja. Perempuan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi, melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Ternyata pencegahan ini tidak bisa hanya seperti kita membuat pagar, mengatur lalu lintas, tidak hanya tugas-tugas prefentif, tapi harus lebih mundur lagi ke belakang melaksanakan tugas yang disebut dengan preemtif, preemtif itu dimulai dari pendidikan anak-anak. Oleh karena itu ibu-ibu dilibatkan dalam kegiatan yang namanya 'Saya Perempuan Anti Korupsi',” kata Taufiequrachman Ruki, Plt. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti dilansir voaindonesia.com, Kamis, 09 Juli 2015
"Mari kita jangan memungkiri, bahwa kontribusi terbesar sehingga kita bisia seperti ini adalah kontribusi seorang ibu, dan itu seorang perempuan," imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan mengungkapkan, kerjasama pemberantasan korupsi dengan KPK telah dilakukan melalui dunia pendidikan. Program pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan pelajaran di sekolah sejak usia dini, diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan yang efektif dengan menciptakan generasi anti korupsi di masa depan.
“Jadi memang sudah ada zona integritas yang untuk SMA, SMP, SD, itu kita sudah memang jalan juga program itu, sudah dua tahun terakhir kemarin jalan. Nah tahun lalu itu memang mereka mulai juga dengan PAUD. Jadi sebelum ini yang kita latih itu bunda-bunda PAUD, guru-guru PAUD itu, juga kita latih bersama KPK, program itu sudah jalan. Nah kemarin pengembangannya dari pelatihan guru itu sekarang dikembangkan dengan kemudian ada alat-alat peraga, alat-alat permainan ini,” kata Ikhsan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga meyakini, bahwa pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter yang baik kepada anak sejak usia dini, akan membantu terbangunnya masyarakat serta bangsa yang anti korupsi.
“Saya juga sangat percaya bahwa dimulai dari anak-anaklah kita punya komitmen dan integritas untuk membangun negara ini,” kata Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.
Taufiequrachman Ruki menambahkan, perilaku korupsi bukan hanya disebabkan oleh perilaku manusia, melainkan lebih pada sistem pemerintahan yang buruk. Pemerintah daerah harus segera melakukan perbaikan sistem yang buruk, untuk mencegak korupsi terus berkembang dan merusak kehidupan masyarakat di wilayahnya .
“Korupsi itu bukan terjadi karena bad people saja, tapi juga karena bad system, karena fail system, karena wrong system. Disini menjadi kewajiban pejabat Pemda, menjadi kewajiban Ibu Walikota untuk review the existing system, kalauthe existing system ternyata lemah dan mengandung hazard, mengandung corruption hazard, peluang-peluang terjadi korupsi, segera diperbaiki,” imbuh Taufiequrachman Ruki (voaindonesia/*)
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki mengajak semua pihak terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, melalui langkah pencegahan yang dimulai dari keluarga dan dunia pendidikan.
Langkah pencegahan kata Ruki, merupakan sesuatu yang sulit namun tetap dapat dilakukan oleh siapa saja. Perempuan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi, melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Ternyata pencegahan ini tidak bisa hanya seperti kita membuat pagar, mengatur lalu lintas, tidak hanya tugas-tugas prefentif, tapi harus lebih mundur lagi ke belakang melaksanakan tugas yang disebut dengan preemtif, preemtif itu dimulai dari pendidikan anak-anak. Oleh karena itu ibu-ibu dilibatkan dalam kegiatan yang namanya 'Saya Perempuan Anti Korupsi',” kata Taufiequrachman Ruki, Plt. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti dilansir voaindonesia.com, Kamis, 09 Juli 2015
"Mari kita jangan memungkiri, bahwa kontribusi terbesar sehingga kita bisia seperti ini adalah kontribusi seorang ibu, dan itu seorang perempuan," imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan mengungkapkan, kerjasama pemberantasan korupsi dengan KPK telah dilakukan melalui dunia pendidikan. Program pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan pelajaran di sekolah sejak usia dini, diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan yang efektif dengan menciptakan generasi anti korupsi di masa depan.
“Jadi memang sudah ada zona integritas yang untuk SMA, SMP, SD, itu kita sudah memang jalan juga program itu, sudah dua tahun terakhir kemarin jalan. Nah tahun lalu itu memang mereka mulai juga dengan PAUD. Jadi sebelum ini yang kita latih itu bunda-bunda PAUD, guru-guru PAUD itu, juga kita latih bersama KPK, program itu sudah jalan. Nah kemarin pengembangannya dari pelatihan guru itu sekarang dikembangkan dengan kemudian ada alat-alat peraga, alat-alat permainan ini,” kata Ikhsan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga meyakini, bahwa pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter yang baik kepada anak sejak usia dini, akan membantu terbangunnya masyarakat serta bangsa yang anti korupsi.
“Saya juga sangat percaya bahwa dimulai dari anak-anaklah kita punya komitmen dan integritas untuk membangun negara ini,” kata Tri Rismaharini, Walikota Surabaya.
Taufiequrachman Ruki menambahkan, perilaku korupsi bukan hanya disebabkan oleh perilaku manusia, melainkan lebih pada sistem pemerintahan yang buruk. Pemerintah daerah harus segera melakukan perbaikan sistem yang buruk, untuk mencegak korupsi terus berkembang dan merusak kehidupan masyarakat di wilayahnya .
“Korupsi itu bukan terjadi karena bad people saja, tapi juga karena bad system, karena fail system, karena wrong system. Disini menjadi kewajiban pejabat Pemda, menjadi kewajiban Ibu Walikota untuk review the existing system, kalauthe existing system ternyata lemah dan mengandung hazard, mengandung corruption hazard, peluang-peluang terjadi korupsi, segera diperbaiki,” imbuh Taufiequrachman Ruki (voaindonesia/*)
