Home »

Undang-Undang Komisi Yudisial Republik Indonesia :

Jumat, 14 Januari 2011

 Undang-Undang dibawah diakses dari Komisi Yudisial Republik Indonesia :

  1. Undang-Undang RI No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial(versi indonesia)
  2. Undang-Undang RI No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial(versi inggris)
  3. UU No 1 Thn 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung
  4. UU No 14 Tahun 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  5. UU No 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung
  6. UU No 14 Tahun 2002 PJS Pengadilan Pajak
  7. UU No 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi
  8. UU No 28 Tahun 1999 Bebas dari KKN
  9. UU No 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak
  10. UU No 4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman
  11. UU No 4 Tahun 2004 Penjelasan kekuasaan kehakiman
  12. UU No 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara
  13. UU No 18 Tahun 2003 Advokat
  14. UU No 22 Tahun 2002 GRASI
  15. UU No 7 Tahun 1989 Peradilan Agama
  16. UU No 5 Tahun 2004 perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  17. UU No 9 Tahun 2004 Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  18. UU Darurat No 11 Tahun 1954 Amnesti dan Abolisi
  19. UU No 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang
  20. UU No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang nomor tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  21. UU No 22 Tahun 1952 Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan
  22. UU No 23 Tahun 1956 Pengadilan dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante
  23. UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
  24. UU No 23 Tahun 2002 Penjelasan Perlindungan Anak
  25. UU No 25 Tahun 2003 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  26. UU No 27 Tahun 1999 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara 
  27. UU No 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM
  28. UU No 3 Tahun 1950 Permohonan Grasi
  29. UU No 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  30. UU No 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
  31. UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK
  32. UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  33. UU No 39 Tahun 1999 HAM
  34. UU No 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana
  35. UU No 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup
  36. UU No 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif
  37. UU No 7 Tahun 1970 Penghapusan Pengadilan Landreform
  38. UU no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
  39. UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Korupsi

Sumber : http://komisiyudisial.go.id/

Tags: