Home » Rambu
Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
KPK Sambut Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi
Brantas KKN; "KPK menyambut baik pencanangan Zona Integritas kali ini, karena ini berarti semakin banyak instansi yang sadar dan berkomitmen untuk...
Polisi Harus Responsif Layani Masyarakat
Brantas KKN, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengajak jajaran Kepolisian untuk terus berkreasi menghadirkan sikap yang lebih responsif dalam melayani...
Pemerintah Luncurkan Langkah-Langkah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012
Corruption
Perception Index (CPI) Indonesia naik dari 2,8 (2010) menjadi 3,0 pada 2011
Istana Wakil
Presiden. Pemerintah
serius menangani korupsi...
Produk Hukum Pemberantasan KKN
Halaman
ini menampilkan produk hukum yang berhubungan dengan pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang sengaja...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No
24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi
(adsbygoogle...
Undang-undang Dasar 1945
Perubahan Pertama Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan Kedua Undang-Undang
...
Ketetapan MPR
1. Ketetapan MPR RI Nomor Xi/Mpr/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas...
Undang-Undang Sekitar Tindak Korupsi
UU No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29
Maret 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU RI No. 11 Tahun 1980...
Peraturan Pemerintah
PP RI No.19 Tahun 2000 tentang
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
PP RI No. 24 Tahun 2004...
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1971.
Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor...
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak
...
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu...
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Perkara Nomor
006/PUU-I/2003.
Putusan Perkara Nomor
024/PUU-I/2003.
Putusan Perkara Nomor
...
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat
1.
Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun
2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi
Masyarakat
(adsbygoogle...
SE Intensifikasi Percepatan Pemberantasan KKN
1.
Surat Edaran Intensifikasi Percepatan
Pemberantasan KKN
(adsbygoogle = window.adsbygoogle...
Konvensi Internasional
1. Menteri Kehakiman dan HAM RI
Menandatangani Konvensi PBB tentang Anti -Korupsi di ...
Undang-Undang Komisi Yudisial Republik Indonesia :
Undang-Undang dibawah diakses dari
Komisi Yudisial Republik Indonesia :
Undang-Undang RI No.22 Tahun 2004
tentang...
