Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Din Syamsuddin Prihatin Pimpinan KPK Diusir DPR
Selasa, 01 Februari 2011
Jakarta -
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku kecewa dengan penolakan
Komisi III DPR atas kehadiran pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan
Chandra M Hamzah. Menurut Din, DPR harusnya lebih menaruh hormat kepada
KPK.
"Menyedihkan, saya termasuk yang prihatin dan bersedih ada pimpinan KPK yang dibentuk kemudian diusir oleh DPR," ujar Din usai menemui Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/2/2011).
Menurut Din, Komisi Hukum DPR harusnya mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Komisi juga tidak perlu reaktif saat KPK menahan sejumlah politisi Senayan.
"DPR harusnya mendukung pemberantasan korupsi, koruptor musuh rakyat," paparnya.
Din juga berharap KPK menjadi lembaga penegak hukum yang independen dan melakukan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih.
"KPK perlu mengambil tugas itu tapi jangan tebang pilih. Ya kalau anggota DPR diduga menerima, ya pemberinya juga harus dikejar," ujar Din.
Seperti diberitakan kemarin (31/1), hasil voting rapat internal Komisi III DPR memutuskan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak layak hadir karena deponeering tidak menghilangkan status tersangka keduanya. Keputusan kontroversial itu didukung Fraksi Golkar, PDIP, PPP, PKS dan Gerindra.
(van/lrn)
"Menyedihkan, saya termasuk yang prihatin dan bersedih ada pimpinan KPK yang dibentuk kemudian diusir oleh DPR," ujar Din usai menemui Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/2/2011).
Menurut Din, Komisi Hukum DPR harusnya mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Komisi juga tidak perlu reaktif saat KPK menahan sejumlah politisi Senayan.
"DPR harusnya mendukung pemberantasan korupsi, koruptor musuh rakyat," paparnya.
Din juga berharap KPK menjadi lembaga penegak hukum yang independen dan melakukan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih.
"KPK perlu mengambil tugas itu tapi jangan tebang pilih. Ya kalau anggota DPR diduga menerima, ya pemberinya juga harus dikejar," ujar Din.
Seperti diberitakan kemarin (31/1), hasil voting rapat internal Komisi III DPR memutuskan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak layak hadir karena deponeering tidak menghilangkan status tersangka keduanya. Keputusan kontroversial itu didukung Fraksi Golkar, PDIP, PPP, PKS dan Gerindra.
(van/lrn)
