Home »

Korupsi: Mantan Wakil Wali Kota Bogor Dipenjara

Rabu, 09 Maret 2011

Bupati Pandeglang Dimyati Gagal Diperiksa, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Diperiksa KPK
  
Mantan Wakil Wali Kota Bogor Moch Sahid (61), sejak Selasa (14/4), ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bogor Kelas II, Jalan Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor. M Sahid harus menjalani putusan Pengadilan Negeri Bogor yang menghukumnya empat tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi Ketua DPRD Kota Bogor.

M Sahid, yang juga wakil wali kota periode 2004-2009, divonis Pengadilan Negeri Bogor pada 26 Januari 2006. M Sahid lalu mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali atas perkaranya.

 Dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Bogor menjemput Sahid di rumahnya di Perumahan Indraprasta, Bogor Utara, pukul 10.00. Sahid ditemani putrinya menuju kantor kejaksaan di Jalan IR Juanda, Bogor Tengah, untuk mendengar hasil putusan Mahkamah Agung. Sahid pun dikawal sejumlah jaksa ke Lapas Paledang, ditemani kuasa hukumnya, Jhon Pieter Simanjuntak.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Sururung Aritonang, pengiriman Sahid ke Lapas Paledang untuk menjalankan amar putusan MA Nomor 212.K/Pidsus/2008 bertanggal 29 April 2008.

”Surat putusan MA itu kami terima pada Juli 2008. Putusan tidak segera kami laksanakan karena yang bersangkutan sakit. Sejak itu kami melakukan pemantauan dan akhirnya kami mendapat kepastian yang bersangkutan sudah sehat. Sekarang kami dapat melakukan eksekusi putusan MA,” kata Aritonang.

Inti putusan MA tersebut adalah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yakni menyatakan Sahid bersalah, baik secara perorangan maupun bersama anggota Dewan lainnya, melakukan korupsi dana penunjang kegiatan DPRD Kota Bogor yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2002. Negara dirugikan sebesar Rp 6,4 miliar. Majelis hakim menghukum Sahid dengan penjara empat tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Tidak hadir
Sementara itu, unjuk rasa pemuda dan mahasiswa mendesak penahanan Bupati Pandeglang A Dimyati Natakusumah di depan kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Selasa, berakhir ricuh. Bupati Dimyati gagal diperiksa karena tersangka kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah Rp 200 miliar itu tak memenuhi panggilan kejaksaan.

Bupati Dimyati tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejati Banten. Dia hanya mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan dengan dalih masih dalam proses penghitungan suara pemilu.

”Bupati mengirimkan surat yang isinya meminta perpanjangan waktu pemeriksaan,” kata Wakil Kepala Kejati Banten Syaifudin Kasim.
Dalam surat itu, Dimyati juga menjelaskan pertimbangan ketidakhadirannya ke kantor Kejati. Salah satunya karena ada surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil diimbau tidak ke luar daerah selama proses penghitungan suara.

Kejati tak bisa menerima alasan tersebut karena surat edaran Mendagri itu ditujukan kepada pegawai negeri sipil, bukan bupati ataupun kepala daerah. Surat edaran Mendagri itu pun hanya mengatur ranah politik, bukan hukum. Selain itu, status surat edaran tersebut berada di bawah surat izin pemeriksaan dari Presiden. Posisi surat izin pemeriksaan Bupati Dimyati lebih kuat dibandingkan dengan surat edaran Mendagri.

Karena itu, Kejati langsung mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kedua untuk Bupati Dimyati. ”Hari ini sudah saya tanda tangani untuk pemeriksaan hari Kamis lusa (besok),” ujar Kasim. (NTA/rts)

KPK
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Sutriyono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi penyalahgunaan APBD Bekasi dan kasus suap Adipura. Selain Sutriyono, KPK juga memanggil anggota DPRD Bekasi lainnya, Andi Zabidi.

”Mereka dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penyalahgunaan APBD,” kata Johan Budi SP, juru bicara KPK, Senin (28/2). Kedua legislator Kota Bekasi itu menjadi saksi dalam kasus yang juga melibatkan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad.

Di kasus yang sama, KPK juga akan memanggil Sekretaris Daerah Bekasi Tjandra Utama Effendi. Tjandra sendiri sudah divonis 3 tahun oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam kasus suap.

KPK juga telah menetapkan Mochtar sebagai tersangka untuk tiga kasus korupsi.

Ketiga kasus itu adalah dugaan penyuapan dalam perolehan Adipura 2010, penyuapan dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010, serta penyalahgunaan APBD tahun 2009.

Seusai diperiksa, Sutriyono terlihat terburu-buru meninggalkan Gedung KPK, tetapi akhirnya bersedia memberikan keterangan. ”Intinya ditanya sebagai saksi terkait dengan APBD dan Adipura,” katanya.

Saat ditanya soal imbalan dalam pengesahan APBD Bekasi, Sutriyono membantahnya. ”Dari partai saya melarang seperti itu,” ujarnya. (GAL/RAY)

sumber dari : KOMPAS.com

Tags: