Home »

Kasus Dugaan Korupsi, Wakil Wali Kota Bogor Ditahan

Rabu, 09 Maret 2011

Denny: Periksa Wakil Wali Kota Bogor
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor didesak untuk segera memeriksa Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ru'yat terkait kasus dugaan korupsi APBD Kota Bogor tahun 2002 sebesar Rp 6,8 miliar.

Desakan itu disampaikan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana. Menurut Denny, berdasarkan Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 36 Ayat 1 dan 2, jika lebih dari 60 hari setelah surat permohonan diajukan surat izin pemeriksaan wakil wali kota belum juga turun, kejaksaan berhak untuk melakukan pemeriksaan.

"Dalam memeriksa wakil wali kota itu kejaksaan tidak mutlak berpijak kepada surat izin. Jika memang kejakaan sudah mengirim surat permohoan pemeriksaan tapi setelah lebih dari 60 hari surat izin itu belum juga turun, kejaksaan bisa langsung melakukan pemeriksaan," kata Denny seusai menjadi pembicara dalam seminar sehari bertema "Pemberantasan Korupsi dalam Atmosfer Keterbukaan Info Publik", di Hotel Salak, Kota Bogor, Sabtu (17/7/2010).

Tetap prosedural
Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Andi M Taufik, yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu, mengatakan, pihaknya tetap berpegang kepada aturan yang berlaku, yakni menunggu surat izin pemeriksaan dari Presiden. Jika surat tersebut belum diterima, pihaknya tidak akan berspekulasi dengan memeriksa  Ahmad Ru'yat.

"Memang status Wakil Wali Kota Bogor sudah sebagai tersangka, tapi kami tetap bekerja sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

Menurut Andi, dari 32 anggota DPRD Kota Bogor periode 2004-2008 yang tersangkut kasus korupsi APBD  Kota Bogor senilai Rp 6,8 miliar, hanya Ahmad Ru'yat yang belum diperiksa sebagai tersangka.

"Berkas pemeriksaan untuk kasus Wakil Wali Kota Bogor sebenarnya sudah hampir lengkap, tinggal menunggu pemeriksaannya saja saja," katanya.

Ditambahkan Andi, dalam UU memang dibenarkan untuk melakukan pemeriksaan jika hingga 60 hari surat izin pemeriksaan dari Presiden tak kunjung turun, tapi secara hukum kondisi itu bisa melemahkan posisi jaksa penuntut umum (JPU).

"Kalau nanti diajukan praperadilan dan jaksa kalah, maka kasus korupsi Wakil Wali Kota Bogor akan menjadi lemah. Saya tidak mau seperti kasus Bedu Amang yang akhirnya bebas karena tidak adanya surat izin pemeriksaan," katanya.

Saat ditanya, apakah prosedur pemeriksaan Wakil Wall Kota Bogor yang harus lebih dulu mendapatkan surat izin dari Presiden itu menghambat kerja kejaksaan, Andi mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah.

"Tidak ada masalah meski kami harus menunggu izin tersebut. Yang pasti, kami tetap konsisten untuk menuntaskan penanganan kasus korupsi ini," ujarnya. (wid)

Diperiksa Kejaksaan
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Bogor, Jawa Barat, Senin (28/2), memeriksa Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat selama lima jam. Ru’yat diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana penunjang kegiatan DPRD Kota Bogor tahun 2002 yang menyebabkan kerugian negara Rp 6,1 miliar.


Ru’yat datang dengan didampingi penasihat hukumnya sekitar pukul 09.30. Pemeriksaan sempat jeda selama satu jam sekitar pukul 12.00, kemudian dilanjutkan hingga pukul 15.30. Selama pemeriksaan, puluhan massa pendukung Ru’yat berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor. Mereka menuntut Ru’yat dibebaskan dan tidak ditahan.


”Total ada 36 pertanyaan yang kami ajukan seputar penggunaan anggaran penunjang kegiatan DPRD Kota Bogor tahun 2002,” ujar Kepala Kejari Bogor A Ghazali didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bogor M Fatria seusai pemeriksaan.


Ru’yat disangkakan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus dugaan korupsi itu merupakan kelanjutan dari proses hukum terhadap 34 anggota DPRD Kota Bogor periode 1999-2004 atas kasus serupa. Dua orang sudah meninggal dunia, sedangkan 32 lainnya mendapat vonis setahun penjara di pengadilan negeri.


Penyidik menemukan adanya dugaan penggunaan anggaran penunjang kegiatan yang tumpang tindih. Pada periode itu Ru’yat juga menjadi wakil rakyat di Kota Bogor. Namun, ia belum diperiksa karena terpilih sebagai wakil wali kota. Penyidik kejaksaan baru berani memeriksa setelah surat izin dari Presiden dikantongi Selasa pekan lalu.

”Kami tidak menahan tersangka karena saat ini masih dalam pemeriksaan tahap pertama,” ujar Ghazali.


Sholeh Amin, penasihat hukum Ru’yat, seusai persidangan mengatakan, pertanyaan yang diajukan kepada kliennya masih berkaitan dengan regulasi keuangan daerah. Dia juga meyakinkan kliennya sangat kooperatif menghadiri panggilan kejaksaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga tidak ada nilai penting bagi kejaksaan untuk menahan kliennya. .(GAL/RAY)


Akhirnya Ditahan Kejaksaan
Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ruyat, tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kota Bogor tahun 2002, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Bogor, Selasa (8/3/2011) siang.
Politisi PKS itu akan menjalani tahanan di LP Paledang, Kota Bogor. Achmad Ruyat digiring dari ruang pemeriksaan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bogor ke mobil tahanan Kejaksaan sekitar pukul 13.30. Mengenakan pakaian safari warna abu-abu, Ruyat tersenyum didampingi sejumlah petugas Kejaksaan dan pengacara Aldefri.

Begitu turun dari lantai dua menuju lokasi parkir mobil tahanan Kejaksaan, Ruyat terus menebar senyum ke arah wartawan yang sudah menunggunya.

"Pak, bagaimana tanggapannya atas penahanan ini?" tanya wartawan.

Ruyat malah menjawab, "Kapan kita main bola lagi?" jawab Ruyat sambil tersenyum kecil.

Orang nomor dua itu Kota Bogor itu kemudian dimasukan ke mobil tahanan Kejaksaan warna hijau bernopol F 682 A menuju ke LP kelas IIA Paledang.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bogor M Fatria mengatakan, penahanan Wakil Wali Kota itu sesuai KUHAP dengan mempertimbangkan aspek obyektif dan normatif.

"Tidak ada intervensi dari siapa pun, kami menahan untuk 20 hari ke depan," katanya. (Soewidia Henaldi)

Sumber dari : KOMPAS.com

Tags: