Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Migas, Kehutanan, Perbankan, Keuangan Daerah Miliki Potensi Korupsi
Sabtu, 30 April 2011
BANDUNG (Pos Kota) – Bidang minyak dan gas (migas), kehutanan,
perbankan dan keuangan daerah, merupakan institusi yang memiliki potensi
tinggi korupsi, disampingi bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan
dan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Haryono Umar, seusai
kuliah umum “Peran Strategis KPK Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Ekonomi Melalui Pengelolaan Dana Publik Secara Jujur dan Bersih,” yang
diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana (FE USB YPKP)
Bandung, Kamis (28/4) mengatakan, kerugian akibat korupsi di bidang
minyak dan gas (migas) , mencapai Rp. 40,119 triliun, kehutanan Rp.
2,349 triliun, perbankan Rp. 1,899 triliun, keuangan daerah Rp. 1,397
triliun, infrastruktur Rp. 597 miliar, pendidikan Rp. 204 miliar dan
kesehatan Rp. 113 miliar.
Menurut Haryono, selain sektor di atas, bidang perpajakan juga
memiliki potensi tinggi korupsi. Pemerintah perlu lebih terbuka dalam
pengelolaan perpajakan. Masyarakat wajib tahu, berapa besar potensi
pajak, berapa pajak yang bias ditarik dan berapa, serta digunakan apa
saja, uang pajak itu, kata Haryono.
Dalam bagian lain keterangannya Haryono Umar mengatakan, untuk
memberantas korupsi, KPK memerlukan dukungan dan energi baru. Unsur
mahasiswa dan civitas akademika, adalah energi baru yang diharapkan KPK
menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Haryono menambahkan,
perguruan tinggi harus memiliki kurikulum anti korupsi. Semua dosen,
(bidang studi apa pun) sebelum
memberikan kuliah, harus menyampaikan pesan-pesan anti korupsi dan ajakan untuk melawan korupsi.
Ditambahkan Haryono, pihaknya mengharapkan semua perguruan tinggi
mebentuk kelompok diskusi anti korupsi. Dimana para mahasiswa aktifis
kelompok kerja anti korupsi itu akan diberikan kesempatan untuk menjadi
bagian dari elemen pemberantasan korupsi. Bidang layanan publik seperti
layanan kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat), layanan perizinan
terpadu dan layanan pajak, adalah beberapa titik layanan publik yang
akan dipantau para mahasiswa.
Rektor USB YPKP DR. Asep Effendi menambahkan, kuliah umum ini sebagai
komitmen dan kebulatan tekad seluruh civitas akademika USB YPKP
terhadap pemberantasan korupsi.
(chevy/sir)
