Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Akankah Indonesia Jadi "Bangsa Pinokio"?
Kamis, 18 Agustus 2011
Dadan Muhammad Ramdan - Okezone
Anda pernah mendengar atau menonton cerita tentang boneka dari kayu berhidung panjang. Ya, itulah Pinokio. Boneka yang terkenal dengan sifat ingkar janji atau suka membohong, dan pemalas. Pinokio juga digambarkan akan kenaifan dan kebodohannya.
Ngomong-ngomong soal Pinokio, kabarnya pada 28 Januari 2011 mendatang tokoh dongeng yang digemari anak-anak ini bakal menyambangi Istana Presiden. Ihwalnya, ada sekelompok masyarakat yang ingin menghadiahi Presiden SBY tepat di enam tahun pemerintahannya dengan kado patung Pinokio.
Mereka memandang, pemerintahan SBY telah membohongi rakyat. Sementara itu sebanyak 100 tokoh politik dan aktivis LSM menggelar Pertemuan Meja Bundar di
Gedung Joeang pada 17 Januari lalu. Dalam pertemuan itu dideklarasikan 2011 sebagai tahun kebenaran dan kejujuran.
Bahkan sejumlah aktivis dan tokoh lintas agama dalam rapat di Kantor PP Muhammadiyah, juga mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan. Dalam pertemuan itu disampaikan 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru =18 kebohongan yang dilakukan Pemerintahan SBY-Boediono.
Seperti pribahasa, tak ada asap kalau tak ada api. Pun dengan tudingan kebohongan yang dialamatkan kepada pemerintah SBY-Boediono ada pemicunya. Pemerintah yang dinilai banyak kalangan rajin pencitraan ini tak jarang mengklaim sejumlah keberhasilan. Padahal, hal itu tidak seperti fakta di lapangan. Pemerintah memaparkan angka-angka statistik yang menunjukkan kenaikkan signifikan ekonomi makro.
Sayangnya, klaim keberhasilan itu justru kontras dengan potret kemiskinan rakyat. Masih banyak warga yang makan nasi aking, bahkan ada yang sampai memakan tikus demi bertahan hidup. Kalau memang torehan pertumbuhan ekonomi membaik, tentunya pemerintah tidak bakalan kelabakan ketika angka inflasi terkerek hanya gara-gara cabai rawit.
Kekecewaan rakyat kian sempurna dengan ketidakjujuran kalangan DPR. Para wakil rakyat yang terhormat ini tidak jujur dengan amanah yang mereka emban. Banyak yang main mata dengan mengatasnamakan rakyat. Sebut saja, kontroversi rencana pembangunan gedung baru DPR karena tidak transparan soal alokasi dana yang disebut-sebut lebih dari Rp1,8 triliun itu.
DPR beralasan, Gedung Kura-Kura sudah miring sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan penghuninya. Padahal menurut sejumlah ahli, gedung wakil rakyat ini tidak semiring apa yang disuarakan legislator di Senanyan. Bisa jadi, keinginan miring dari DPR-lah mengharuskan berbohong kepada rakyat demi membangun gedung baru yang mewah lengkap dengan kolam renang dan pusat kebugaran. Tak pelak, bangunan berlantai 36 itu sarat menyimpan praktik kebohongan publik.
Tudingan ini seperti disampaikan Indonesia Budget, Transparency International Indonesia, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai sangat wajar masyarakat menolak rencana itu, karena tidak ada korelasi antara peningkatan kinerja dengan gedung baru.
Di sisi lain, ternyata sampai saat ini politik balas budi masih hinggap DPR, ketika pembahasan rancangan undang-undang. Masih ingat dengan kasus hilanggnya pasal tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan. Hal itu membuktikan adanya traksaksi kepentingan antara DPR dengan kelompok tertentu.
Berbeda dengan penuntasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang terancam molor. Pemerintah dan DPR justru saling tuding tidak serius. Padahal saat ini masih banyak orang sakit dari keluarga miskin ditolak oleh RS, dan kalaupun diterima harus bayar mahal. Apabila preseden buruk semacam ini terus terjadi, maka orang miskin akan semakin miskin. Orang yang kaya juga bisa jatuh miskin, jika tiba-tiba terkena penyakit ganas yang mematikan karena harus membayar mahal biasa rumah sakit.
Bicara masalah kebohongan, sebenarnya tidak hanya dilakukan pemerintah dan DPR semata. Di negara yang masih marak dengan tindakan korupsi ini, sepertinya kebohongan sudah menjadi hal biasa dari yang paling sepele hingga urusan negara. Kejujuran sepertinya menjadi barang langka di negeri ini. Orang jujur malah dijauhi dan dimusuhi lantaran menjadi kerikil untuk memuluskan akal bulusnya, sedangkan orang yang gemar merekayasa atau memanipulasi justru dijadikan kawan.
Maka tak heran, dalam pergaulan sehari-hari mungkin Anda sering mendengar pameo, 'Jadi orang jujur sekarang susah'. Apa-apa selalu ada embel-embelnya. Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi bahkan menyindir orang yang jujur tak bakalan jadi pemimpin di Indonesia. Hanya mereka yang banyak uang, dapat membeli kursi kepemimpinan.
Duh, sebegitu parahnya kebohongan ini telah merusak tatanan kehidupan bangsa. Tapi itulah realitanya, negara ini karut-marut akibat ulah koruptor yang rajin menyebarkan kebohongan. Hukum seakan-akan diletakan di bawah karpet jika menilik kasus Gayus Tambunan yang ramai diperbincangkan saat ini. Itu baru kasus Gayus, masih banyak kasus lainnya yang lebih besar lagi. Dan semua keruwetan ini berawal dari satu kata bohong.
Inilah Kebohongan Pemerintah SBY-Boediono
9 Kebohongan Lama
Pertama, pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal dari penerimaan beras rakyat miskin tahun 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.
Kedua, Presiden SBY pernah mencanangkan program 100 hari untuk swasembada pangan. Namun pada awal tahun 2011 kesulitan ekonomi justru terjadi secara masif.
Ketiga, SBY mendoronga terobosan ketahanan pangan dan energi berupa pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi. Program ini mengalami gagal total.
Keempat, Presiden SBY melakukan konferensi pers terkait tragedi pengeboman Hotel JW Mariot. Ia mengaku mendapatkan data intelijen bahwa fotonya menjadis asaran tembak teroris. Ternyata foto tersebut merupakan data lama yang pernah diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada tahun 2004.
Kelima, Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak pernah tuntas hingga kini.
Keenam, UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN tersebut.
Ketujuh, Presiden SBY menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden Tahun 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini.
Kedelapan, Presiden SBY meminta semua negara di dunia untuk melindungu dan menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu, NTB, sebanyak1.200 ton dari PT Newmont dan pembuangan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.
Kesembilan, tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi. Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.
9 Kebohongan Baru
Pertama, dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2010 Presiden SBY menyebutkan bahwa Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony among civilization. Faktanya, catatan The Wahid Institute menyebutkan sepanjang 2010 terdapat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri Bambang Hendarwso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan ormas agama pada 2010.
Kedua, dalam pidato yang sama Presiden SBY menginstruksikan polisi untuk menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers pada tahun 2010.
Ketiga, Presiden SBY menyatakan akan membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi
ini tidak efektif karena di sepanjang 2010, Migrant Care mencatat kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.
Keempat, Presiden SBY mengakui menerima surat dari Zoelick (Bank Dunia) pada pertengahan 2010 untuk meminta agar Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Tetapi faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs Bank Dunia. Presiden SBY diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan agar menjadi
kambing hitam kasus Bank Century.
Kelima, SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September 2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan.
Keenam, Presden SBY meminta penuntasan rekening gendut perwira tinggi kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap sewaktu dirinya menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S Langkun. Dua Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo, menyatakan kasus ini telah ditutup.
Ketujuh, Presiden SBY selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya Anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tidak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Kada Toli-Toli.
Kedelapan, Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun hingga kini, kasus ini tidak mengalami kejelasan dalam penanganannya. Malah, Gayus diketahui telah sempat juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama dalam tahanan.
Kesembilan, Presiden SBY akan menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian Diraja Malaysia pada September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Namun ketiganya malah ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apapun dari pemerintah untuk nmenuntaskan kasus ini dan memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia.
(ram)
Ngomong-ngomong soal Pinokio, kabarnya pada 28 Januari 2011 mendatang tokoh dongeng yang digemari anak-anak ini bakal menyambangi Istana Presiden. Ihwalnya, ada sekelompok masyarakat yang ingin menghadiahi Presiden SBY tepat di enam tahun pemerintahannya dengan kado patung Pinokio.
Mereka memandang, pemerintahan SBY telah membohongi rakyat. Sementara itu sebanyak 100 tokoh politik dan aktivis LSM menggelar Pertemuan Meja Bundar di
Gedung Joeang pada 17 Januari lalu. Dalam pertemuan itu dideklarasikan 2011 sebagai tahun kebenaran dan kejujuran.
Bahkan sejumlah aktivis dan tokoh lintas agama dalam rapat di Kantor PP Muhammadiyah, juga mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan. Dalam pertemuan itu disampaikan 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru =18 kebohongan yang dilakukan Pemerintahan SBY-Boediono.
Seperti pribahasa, tak ada asap kalau tak ada api. Pun dengan tudingan kebohongan yang dialamatkan kepada pemerintah SBY-Boediono ada pemicunya. Pemerintah yang dinilai banyak kalangan rajin pencitraan ini tak jarang mengklaim sejumlah keberhasilan. Padahal, hal itu tidak seperti fakta di lapangan. Pemerintah memaparkan angka-angka statistik yang menunjukkan kenaikkan signifikan ekonomi makro.
Sayangnya, klaim keberhasilan itu justru kontras dengan potret kemiskinan rakyat. Masih banyak warga yang makan nasi aking, bahkan ada yang sampai memakan tikus demi bertahan hidup. Kalau memang torehan pertumbuhan ekonomi membaik, tentunya pemerintah tidak bakalan kelabakan ketika angka inflasi terkerek hanya gara-gara cabai rawit.
Kekecewaan rakyat kian sempurna dengan ketidakjujuran kalangan DPR. Para wakil rakyat yang terhormat ini tidak jujur dengan amanah yang mereka emban. Banyak yang main mata dengan mengatasnamakan rakyat. Sebut saja, kontroversi rencana pembangunan gedung baru DPR karena tidak transparan soal alokasi dana yang disebut-sebut lebih dari Rp1,8 triliun itu.
DPR beralasan, Gedung Kura-Kura sudah miring sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan penghuninya. Padahal menurut sejumlah ahli, gedung wakil rakyat ini tidak semiring apa yang disuarakan legislator di Senanyan. Bisa jadi, keinginan miring dari DPR-lah mengharuskan berbohong kepada rakyat demi membangun gedung baru yang mewah lengkap dengan kolam renang dan pusat kebugaran. Tak pelak, bangunan berlantai 36 itu sarat menyimpan praktik kebohongan publik.
Tudingan ini seperti disampaikan Indonesia Budget, Transparency International Indonesia, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai sangat wajar masyarakat menolak rencana itu, karena tidak ada korelasi antara peningkatan kinerja dengan gedung baru.
Di sisi lain, ternyata sampai saat ini politik balas budi masih hinggap DPR, ketika pembahasan rancangan undang-undang. Masih ingat dengan kasus hilanggnya pasal tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan. Hal itu membuktikan adanya traksaksi kepentingan antara DPR dengan kelompok tertentu.
Berbeda dengan penuntasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang terancam molor. Pemerintah dan DPR justru saling tuding tidak serius. Padahal saat ini masih banyak orang sakit dari keluarga miskin ditolak oleh RS, dan kalaupun diterima harus bayar mahal. Apabila preseden buruk semacam ini terus terjadi, maka orang miskin akan semakin miskin. Orang yang kaya juga bisa jatuh miskin, jika tiba-tiba terkena penyakit ganas yang mematikan karena harus membayar mahal biasa rumah sakit.
Bicara masalah kebohongan, sebenarnya tidak hanya dilakukan pemerintah dan DPR semata. Di negara yang masih marak dengan tindakan korupsi ini, sepertinya kebohongan sudah menjadi hal biasa dari yang paling sepele hingga urusan negara. Kejujuran sepertinya menjadi barang langka di negeri ini. Orang jujur malah dijauhi dan dimusuhi lantaran menjadi kerikil untuk memuluskan akal bulusnya, sedangkan orang yang gemar merekayasa atau memanipulasi justru dijadikan kawan.
Maka tak heran, dalam pergaulan sehari-hari mungkin Anda sering mendengar pameo, 'Jadi orang jujur sekarang susah'. Apa-apa selalu ada embel-embelnya. Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi bahkan menyindir orang yang jujur tak bakalan jadi pemimpin di Indonesia. Hanya mereka yang banyak uang, dapat membeli kursi kepemimpinan.
Duh, sebegitu parahnya kebohongan ini telah merusak tatanan kehidupan bangsa. Tapi itulah realitanya, negara ini karut-marut akibat ulah koruptor yang rajin menyebarkan kebohongan. Hukum seakan-akan diletakan di bawah karpet jika menilik kasus Gayus Tambunan yang ramai diperbincangkan saat ini. Itu baru kasus Gayus, masih banyak kasus lainnya yang lebih besar lagi. Dan semua keruwetan ini berawal dari satu kata bohong.
Inilah Kebohongan Pemerintah SBY-Boediono
9 Kebohongan Lama
Pertama, pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal dari penerimaan beras rakyat miskin tahun 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.
Kedua, Presiden SBY pernah mencanangkan program 100 hari untuk swasembada pangan. Namun pada awal tahun 2011 kesulitan ekonomi justru terjadi secara masif.
Ketiga, SBY mendoronga terobosan ketahanan pangan dan energi berupa pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi. Program ini mengalami gagal total.
Keempat, Presiden SBY melakukan konferensi pers terkait tragedi pengeboman Hotel JW Mariot. Ia mengaku mendapatkan data intelijen bahwa fotonya menjadis asaran tembak teroris. Ternyata foto tersebut merupakan data lama yang pernah diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada tahun 2004.
Kelima, Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak pernah tuntas hingga kini.
Keenam, UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini harus dari luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN tersebut.
Ketujuh, Presiden SBY menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden Tahun 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini.
Kedelapan, Presiden SBY meminta semua negara di dunia untuk melindungu dan menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu, NTB, sebanyak1.200 ton dari PT Newmont dan pembuangan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.
Kesembilan, tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi. Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti pemerintah hingga kini.
9 Kebohongan Baru
Pertama, dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2010 Presiden SBY menyebutkan bahwa Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony among civilization. Faktanya, catatan The Wahid Institute menyebutkan sepanjang 2010 terdapat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri Bambang Hendarwso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan ormas agama pada 2010.
Kedua, dalam pidato yang sama Presiden SBY menginstruksikan polisi untuk menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers pada tahun 2010.
Ketiga, Presiden SBY menyatakan akan membekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi
ini tidak efektif karena di sepanjang 2010, Migrant Care mencatat kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.
Keempat, Presiden SBY mengakui menerima surat dari Zoelick (Bank Dunia) pada pertengahan 2010 untuk meminta agar Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Tetapi faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs Bank Dunia. Presiden SBY diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan agar menjadi
kambing hitam kasus Bank Century.
Kelima, SBY berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September 2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan.
Keenam, Presden SBY meminta penuntasan rekening gendut perwira tinggi kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap sewaktu dirinya menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S Langkun. Dua Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo, menyatakan kasus ini telah ditutup.
Ketujuh, Presiden SBY selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya Anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tidak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Kada Toli-Toli.
Kedelapan, Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun hingga kini, kasus ini tidak mengalami kejelasan dalam penanganannya. Malah, Gayus diketahui telah sempat juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama dalam tahanan.
Kesembilan, Presiden SBY akan menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian Diraja Malaysia pada September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Namun ketiganya malah ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apapun dari pemerintah untuk nmenuntaskan kasus ini dan memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia.
(ram)
