NINGBO, KOMPAS.com — Pemerintah China dan Partai Komunis China ingin berbagi pengalaman dengan negara lain dalam melakukan pencegahan korupsi melalui keterbukaan layanan masyarakat.
Pesan itu jelas tertangkap dalam rangkaian kunjungan wartawan dari 20 negara dari benua Asia, Afria, Eropa, dan Amerika, termasuk wartawan Kompas, Tri Agung Kristanto, yang selama lima hari hingga Jumat (9/9/2011) mengunjungi sejumlah kota di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang yang dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi, perubahan pola layanan masyarakat menjadi terbuka dan efisien, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Setelah melihat proses keterbukaan layanan masyarakat di kota Nanjing, Wu Xi, dan Kunshan di Provinsi Zhejiang, kunjungan terakhir dilakukan di kota Ningbo, Provinsi Zhejiang, Jumat, untuk melihat pusat layanan masyarakat.
Pusat layanan masyarakat di Ningbo pun menerapkan standar keterbukaan yang bisa diakses masyarakat sehingga sejak dini kemungkinan penyimpangan oleh aparat pemerintah, terutama yang mengarah pada korupsi dan kolusi, bisa dicegah. Di Provinsi Zhejiang, Pemerintah China dan PKC juga memperlihatkan perubahan pola layanan masyarakat yang lebih baik di kota Hangzhou dan kabupaten Shaoxing.
Bahkan, di Shaoxing diperlihatkan perubahan pola layanan masyarakat yang semakin terbuka dan efisien itu dengan akses melalui internet yang bisa dilakukan sampai ke tingkat desa. Pengamatan dilakukan sampai di tingkat kecamatan di Indonesia, yakni di Lanting Town, yang merupakan bagian dari Shaoxing.
Shi Guangen, pejabat di Lanting Town, Kamis petang, menjelaskan, mereka serius dengan upaya pencegahan korupsi melalui keterbukaan layanan publik. Apalagi, upaya ini sudah ada hasilnya, yakni sejak tahun 2009 tak lagi ditemukan aparat, bahkan sampai di level desa, yang melakukan penyimpangan. Warga desa pun semakin sadar untuk mendorong pemerintahan yang bersih.