Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Izin Presiden Hambat Penuntasan Kasus Korupsi
Kamis, 22 Desember 2011
Jakarta
- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M. Hamzah,
menganggap izin presiden dalam memeriksa kepala daerah mengganggu
tahapan penuntasan perkara korupsi.
"Tanpa kewenangan permohonan izin, penyelesaian kasus berjalan relatif cepat," kata Chandra di gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 22 Desember 2011.
Chandra menjadi saksi pemohon dalam sidang uji materi pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pemohon uji materi ini adalah adalah Feri Amsari, Teten Masduki, Zainal Arifin Mochtar dan Indonesia Corruption Watch.
Chandra menceritakan pengalamannya saat menjadi pimpinan KPK. Saat mensupervisi kepolisian dan kejaksaan, banyak agenda penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi terhambat izin presiden. Saat ditanyakan kenapa terhambat, Chandra mengatakan, "Selalu ada jawaban, surat sudah dikirim ke Presiden tapi belum ada jawaban."
Salah satu kasus yang diambil alih KPK dari kepolisian adalah korupsi Bupati Situbondo, Jawa Timur. Menurut Chandra, kantor resor polisi setempat sempat diduduki massa karena perkara tak kunjung selesai. Polisi beralasan, izin pemeriksaan presiden belum turun.
KPK akhirnya mengambil alih pemeriksaan bupati, sementara pemeriksaan tersangka lain tetap ditangani kepolisian. "Tanpa ada izin presiden, penyelidikan dan penyidikan memang jauh lebih cepat," dia menjelaskan.
Chandra menerangkan, pada Agustus 2006, KPK sempat melayangkan surat kepada presiden. Saat itu ada 37 kepala daerah yang tersandung perkara korupsi. "Kami mohon agar percepatan izinnya turun," ujarnya. Atas koordinasi ini, izin presiden memang akhirnya turun, meskipun dia tidak tahu persis berapa lama waktu turunnya izin itu.
Chandra menyatakan, KPK tidak mungkin bisa mengambil alih semua kasus yang melibatkan kepala daerah. Menurut dia, jika menangani semua kasus kepala daerah, Komisi Antikorupsi tidak akan bisa menangani kasus lain. Selain keterbatasan personel, ambil alih kasus juga tidak mudah. "Ada syarat yang harus dipenuhi."
Chandra mengatakan, jika syarat adanya izin kepala negara dalam pemeriksaan terhadap kepala daerah juga berlaku di KPK, dia yakin Komisi akan mengalami hambatan seperti kepolisian dan kejaksaan.
Selain mendengarkan saksi pemohon, agenda sidang juga mendengarkan keterangan ahli pemohon, yakni Saldi Isra, Dosen Universitas Andalas. Para pemohon meminta kepada majelis hakim agar pasal yang diuji materi tidak memiliki kekuatan mengikat.
I WAYAN AGUS PURNOMO/TEMPO.CO,
"Tanpa kewenangan permohonan izin, penyelesaian kasus berjalan relatif cepat," kata Chandra di gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 22 Desember 2011.
Chandra menjadi saksi pemohon dalam sidang uji materi pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pemohon uji materi ini adalah adalah Feri Amsari, Teten Masduki, Zainal Arifin Mochtar dan Indonesia Corruption Watch.
Chandra menceritakan pengalamannya saat menjadi pimpinan KPK. Saat mensupervisi kepolisian dan kejaksaan, banyak agenda penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi terhambat izin presiden. Saat ditanyakan kenapa terhambat, Chandra mengatakan, "Selalu ada jawaban, surat sudah dikirim ke Presiden tapi belum ada jawaban."
Salah satu kasus yang diambil alih KPK dari kepolisian adalah korupsi Bupati Situbondo, Jawa Timur. Menurut Chandra, kantor resor polisi setempat sempat diduduki massa karena perkara tak kunjung selesai. Polisi beralasan, izin pemeriksaan presiden belum turun.
KPK akhirnya mengambil alih pemeriksaan bupati, sementara pemeriksaan tersangka lain tetap ditangani kepolisian. "Tanpa ada izin presiden, penyelidikan dan penyidikan memang jauh lebih cepat," dia menjelaskan.
Chandra menerangkan, pada Agustus 2006, KPK sempat melayangkan surat kepada presiden. Saat itu ada 37 kepala daerah yang tersandung perkara korupsi. "Kami mohon agar percepatan izinnya turun," ujarnya. Atas koordinasi ini, izin presiden memang akhirnya turun, meskipun dia tidak tahu persis berapa lama waktu turunnya izin itu.
Chandra menyatakan, KPK tidak mungkin bisa mengambil alih semua kasus yang melibatkan kepala daerah. Menurut dia, jika menangani semua kasus kepala daerah, Komisi Antikorupsi tidak akan bisa menangani kasus lain. Selain keterbatasan personel, ambil alih kasus juga tidak mudah. "Ada syarat yang harus dipenuhi."
Chandra mengatakan, jika syarat adanya izin kepala negara dalam pemeriksaan terhadap kepala daerah juga berlaku di KPK, dia yakin Komisi akan mengalami hambatan seperti kepolisian dan kejaksaan.
Selain mendengarkan saksi pemohon, agenda sidang juga mendengarkan keterangan ahli pemohon, yakni Saldi Isra, Dosen Universitas Andalas. Para pemohon meminta kepada majelis hakim agar pasal yang diuji materi tidak memiliki kekuatan mengikat.
I WAYAN AGUS PURNOMO/TEMPO.CO,
