Asa Berangus Korupsi di 2012

Berbicara soal pemberantasan korupsi tidak asing lagi ditelinga kita. Sejak zaman reformasi lahir hingga sekarang perlawanan terhadap pemberantasan korupsi terus ditabuh dan dikumandangkan.

Bahkan pemerintahan SBY jilid II yang sudah memasuki setengah perjalanan dalam mendayung roda pemerintahan terus mendengungkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama program kerjanya hingga 2014 mendatang. Namun sampai sekarang sepertinya pemberantasan korupsi berjalan lembut gemulai, bak seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan, melangkah setahap demi setahap.

Ini semua disebabkan karena dalam pemberantasan korupsi ternyata banyak tantangannya, baik yang muncul dari aparat penegak hukum sendiri yang terkesan lembek dalam melaksanakan tugasnya maupun dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri yang lihai dalam mempermainkan hukum di negeri ini, hingga berujung kepada lambatnya penuntasan kasus bahkan bisa saja lepas dari jeratan hukum.

Korupsi --yang nota bene merupakan penyakit nomor dua yang tertua setelah pelacuran sepanjang sejarah dunia ini ada--, ternyata telah memberikan dampak yang begitu buruk buat keberlangsungan kehidupan manusia.

Mengguritanya tindakan korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesemua itu bermuara kepada ketimpangan, kemiskinan, dll. Tindakan perbuatan korupsi yang sudah menjadi akut sering menjangkiti para pejabat-pejabat di negeri ini. Mulai dari pejabat ditingkat daerah hingga pejabat di tingkat pusat. Semuanya berlomba-lomba untuk korupsi.

Dalam pandangan ahli-ahli ilmu sosial bahwa kejahatan kerah putih (White Collar Crime) salah satunya adalah korupsi, merupakan gejala yang timbul pada abad modern ini. Banyak ahli beranggapan bahwa tipe kejahatan ini merupakan ekses dari proses perkembangan ekonomi yang terlalu cepat dan yang menekan pada aspek material financial belaka. Karena itu pada mulanya gejala ini disebut Busines Crime atau ekonomi criminal. Oleh karena itu White Collar Crime merupakan kejahatan yang sering dilakukan oleh pengusaha ataupun pejabat-pejabat dalam menjalankan peranan fungsinya. Termasuk pejabat pemerintahan di negeri tercinta ini.

Tahun 2012, Sebuah Harapan
Tahun 2012 sudah dimulai, semoga ini akan menjadi sebuah momentum serta harapan baru dalam pemberantasan korupsi yang lebih baik kedepan. Karena itu sudah sepantasnya kita merajut asa di tahun yang baru ini, semoga semua stakeholder baik masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum saling bahu membahu dalam memberangus tindakan korupsi yang sedah mengakar kuat di negeri ini.

Hendaknya menjadi sebuah renungan buat kita bersama, cacatan yang disampaikan oleh Trancaparanci Internasional (TI) beberapa bulana yang lewat (2011) bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di poin 2,8. Kondisi ini masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan IPK negara tetangga seperti Singapura 3,9 dan Malaysia 4 serta Korea Selatan 5,4. Jadi indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan data dari TI meningkat 0,8 persen setelah ditetapkannya Inpres No 5 Tahun 2004. Sehingga ada anggapan bahwa Inpres tersebut belum dijalankan dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Baca: Kompas, 8/11/2011).

Memang rasanya data tersebut tidak lah mengherankan mengingat dalam beberapa tahun terakhir muncul beberapa kasus tindak pidana korupsi yang cukup besar dan sangat merugikan negara. Mulai dari kasus bank century, kasus penggelapan pajak oleh Gayus Halomoan Tambunan, Kasus Suap Pemilihan Gubernur BI oleh Miranda Gultom, hingga kasus pembangunan Wisma Altel dengan terdakwa Nazaruddin.

Belum lagi kasus-kasus yang menimpa para kepala daerah yang menunjukkan ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, 17 orang di antaranya adalah gubernur. Sungguh luar biasa perbuatan korupsi di negeri ini.

Bahkan untuk daerah Sumatera Barat khususnya dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum Padang pada tahun 2011 jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010. Yaitu terjadi peningkatan sebanyak 83 kasus, dari 157 kasus yang termonitor LBH tahun 2011 dibandingkan kasus yang terdata LBH Padang tahun 2010 yang hanya berjumlah 46 kasus (Padeks, 08/12/2011).

Peran Aparat Penegak Hukum

Buramnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi, berbanding lurus dengan semakin mengguritnya pernyakit korupsi yang terjadi hari ini. Buramnya penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi tak bisa dilepaskan masih lemahnya peran aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pengacara dalam menjalankan fungsinya. 

Kita menyadari betul bahwa pemberantasan korupsi tidak akan bisa terwujud tanpa peran yang baik dari aparat penengak hukum dibarengi dengan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Aparat penegah hukum merupakan corong utama penegakan hukum dinegeri ini. Hukum mustahil bisa ditegakkan kalau aparat penegak hukumnya sendiri tidak taat terhadap peraturan yang ada.

Makanya di awal 2012 ini, rasanya kita masih terus dibayang-bayangi trauma terhadap lemahnya kinerja aparat penegak hukum. Mungkin masih segar dalam ingatan kita  beberapa waktu silam berita buruk soal keberadaan aparat penegak hukum, hati kita menjadi pilu, kepercayaan kita menjadi pudar lagi, ketika melihat salah satu intitusi penegak hukum yaitu kejaksaan bahwa anggotanya lebih kurang 1000 orang dilaporkan ke Jaksa Agung Pengawasan (Jamwas). Dan selama tahun 2010, 256 jaksa yang diberi sanksi dan 32 orang ci copot dari jabatannya ( Padeks, 3/01/2011).

Melihat keadaan yang miris itu, sewajarnya kita bertanya bagaimanakah nasib pemberantasan korupsi kedepan di negeri ini? Jawabannya, mari kita bercermin kepada kondisi peran yang dimainkan oleh aparat penegak hukum kita hari ini. Mungkin masing-masing kita semua bisa memberi penilaian. Walaupun begitu kita masih berharap banyak kepada aparat penegak hukum, agar lebih bisa mengemban amanat serta fungsinya yang telah dipercayakan oleh rakyat selama ini.

Satu catatan penting buat kita bahwa untuk pemberantasan korupsi mungkin kita masih perlu terus belajar kepada negara Cina yang menerapkan hukuman mati terhadap pejabatnya yang terlibat korupsi. Rasanya hukuman penjara yang diterapkan hari ini tidaklah cukup, membuat jera para penggiat korupsi di negeri ini, karena disebabkan telah mengikisnya budaya malu dari diri setiap individu.

Karena itu, tidak salah rasanya dicoba ide-ide yang berkembang akhir-akhir ini hukuman yang pas diterapkan untuk penggiat korupsi adalah hukuman kurungan dan pemiskinan koruptor yaitu dengan menarik semua aset kekayaannya, serta bentuk hukuman sosial lainnya. Sehingga, akhirnya semua orang akan jera untuk melakukan korupsi dinegeri ini, terutama para pejabat-pejabat berdasi.

Akhirnya dalam mengawali tahun 2012 ini mari kita merajut asa dan menyamakan tekat untuk bersama-sama memerangi korupsi! Semoga bangsa ini bisa lepas dari cengkaraman peyakit yang sudah  akut tersebut. Amin! (*)

Sumber: http://padangekspres.co.id