JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf
Kalla mengimbau 19 politisi yang ditahan karena kasus dugaan suap cek
perjalanan agar jujur saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepada mantan koleganya itu, JK meminta mereka membuka informasi tentang
asal dana suap yang mengalir ke anggota Dewan dalam pemenangan Miranda
Goeltom sebagai Deputi Senior Bank Indonesia.
"Yang bekas menteri,
bekas apa, itu mungkin harus jujur juga membuka. Terima (dana suap)
dari mana, itu baru akan membuka persoalan," katanya saat menghadiri
seminar penutupan simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention
Center, Minggu (30/1/2011).
Terkait penahanan 19 politis DPR itu,
JK berpendapat bahwa apa yang dilakukan KPK sesuai dengan proses hukum.
Dia meminta politisi DPR lainnya tidak berprasangka buruk terhadap KPK.
Semua pihak diharapkan fair dalam memandang aksi KPK yang menahan 19 politisi itu.
"Artinya,
kalau menyangkut orang lain, kita minta KPK. Tapi, kalau kita kena,
jangan KPK. Tentu kita juga minta KPK. Jangan berpikiran apalagi
bertindak tebang pilih itu," katanya.
Sebelumnya, KPK menahan 19
politisi anggota DPR 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus dugaan suap
cek perjalanan dalam pemenangan Miranda Goeltom, seperti Paskah Suzetta
dari Partai Golkar dan Panda Nababan dari PDI Perjuangan.
Menanggapi
penahanan para politisi itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai
tindakan KPK berlebihan. Ini karena, oknum penyuap mereka, kata Priyo,
tidak diungkap. "KPK memaksakan diri harus menahan mereka, padahal
sumber dana belum jelas sampai sekarang," katanya Sabtu (29/1/2011).