DIPA TA 2011, SBY Himbau Pejabat Negara Jangan Takut Gunakan Anggaran dan APBN

Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono menyerahkan DaftarIsian Pelaksana Anggaran (DIPA)  Tahun Anggaran 2011 kepada para menteri, pimpinan lembaga, serta gubernur dari seluruh Indonesia.

Penyerahan DIPA dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, pada pukul 10.00 WIB.Menurut keterangan pers Kementerian Keuangan, penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 lebih awal dilaksanakan dibandingkan tahun-tahun anggaran lalu yang diserahkan oleh Presiden pada awal  tahun berjalan.

Penyerahan DIPA di akhir tahun dimaksudkan agar sejak hari pertama tahun 2011, semua Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia telah siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja. Faktor ketepatan waktu pencairan dana tersebut penting untuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang. Prioritas nasional yang akan dicapai pada 2011 sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah  "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola  dan Sinergi Pusat Daerah" adalah reformasi birokrasi dan tata kelola,peningkatan kualitas pendidikan,serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengguna DIPA terbesar pada 2011 adalah Kementerian Pekerjaan Umum, diikuti oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pertahanan. APBN 2011 meningkat sebesar  11,3 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp1.104,9 triliun berasal dari pendapatan negara dan hibah.

Penerimaan perpajakan diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp850,3 triliun atau 77  persen dari total pendapatan negara dan hibah. Sedangkan rasio perpajakan terhadap PDB tahun depan diperkirakan sebesar 12,1 persen dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp.3,7 triliun.

Anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.229,6 triliun atau meningkat sebesar 92,  persen dari tahun anggaran sebelumnya. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDN yang akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan pengelolaan dan pemanfaatn ABPN Tahun Anggaran 2011 secara maksimal pemerintah berharap perumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai 6,4 persen dengan laju inflasi 5,3 persen,  pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 11,5-12,5 persen dan penurunan tingkat pengangguran  menjadi 7,0 persen dari 7,14 persen pada tahun 2010. Mengakhiri Iklim Takut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau pejabat negara untuk mengakhiri iklim takut menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pejabat negara tidak perlu takut apabila ditunjuk sebagai kuasa pelaksana anggaran selama  mendapatkan bimbingan cukup sehingga tidak melanggar hukum, kata Presiden dalam pidatonya saat penyerahan daftar isian pelaksana anggara (DIPA) Tahun Anggaran 2011 di Istana Negara, Selasa."Pastikan mereka itu diberi tuntunan dan bimbingan agar tidak ragu-ragu. Tidak boleh berhenti pembangunan gara-gara takut.

Jangan juga dijebak sampai salah.Pastikan program-program pemerintah dapat jalan segera,"  tutur Presiden.Meski demikian, Presiden tetap mengingatkan agar selalu dilakukan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran serta perbaikan administrasi, prosedural, dan birokrasi.

Pejabat perbendaharaan yang ditunjuk untuk suatu proyek harus benar-benar orang yang kompeten dan berkualitas. Presiden juga mengingatkan agar setiap temuan dari Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) dapat ditindaklanjuti dan aparat pengawasan internal pemerintah dapat mengembangkan manajemen risiko di setiap unit kementerian atau lembaga.

"Tingkatkan pengawasan internal, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan," ujarnya.
Presiden juga mengemukakan bahwa sampai saat ini ia mendengar masih terjadi praktik  penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian atau lembaga negara.

"Saya minta atensi, masih saya dengar ada mark up dalam pengadaan barang dan jasa. Perpres,  Keppres sudah disederhanakan,makin cepat, tapi kalau budaya mark up di negeri ini masih ada maka negara yang akan rugi," tuturnya.

Presiden mengaku telah mulai memetakan wilayah pengadaan barang dan jasa yang rawan potensi
penggelembungan dan melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengadaan tersebut.

Harus Tepat Waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta seluruh kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan diselesaikan secara sempurna pada 2011.

"Laksanakan tepat waktu dan selesaikan secara menyeluruh dan sempurna pada tahun anggaran itu juga. Jangan ada yang tidak rampung di tahun 2011 mendatang," kata Presiden pada  acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 kepada para menteri,pimpinan lembaga, dan para  gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa. Penyerahan DIPA Tahun  Anggaran 2011 berbeda dari tahuntahun sebelumnya karena dilakukan pada akhir tahun 2010 sebelum anggaran 2011 dimulai.

Hal tersebut dimaksudkan agar sejak hari pertama tahun 2011 seluruh satuan kerja di kementerian/lembaga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. "Kita ingin seluruh kegiatan  dalam DIPA segera mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran," ujar Presiden. Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan kembali pentingnya faktor ketepatan waktu yang sangat mutlak untuk diperhatikan agar DIPA TA 2011, SBY Himbau Pejabat Negara Jangan Takut Gunakan Anggaran dan APBN tiada alasan lagi untuk tidak dapat menjalankan program pembangunan secara terencana dan terukur.

Untuk itu, Presiden meminta para menteri dan pimpinan lembaga serta para kepala daerah sebagai  pelaksana pengguna anggaran di daerah segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai  pelaksanaan program pembangunan. "Susun rencana penarikan dana yang diperlukan untuk  melaksanakan kegiatan. Segera

sampaikan rencana penarikan dana itu kepada Menteri Keuangan (AgusMartowardojo, red) agar dapat disediakan dana sesuai rencana penarikan dana masing-masing kementerian atau lembaga,"  tuturnya.

Dengan DIPA Tahun Anggaran 2011 yang diserahkan lebih awal, Presiden meminta agar tahap  pelelangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berjalan. "Lakukan proses pelelangan sesuai ketentuan. Mari kita pastikan pelaksanaan anggaran pada tahun 2011 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dari segi tata  kelola keuangan negara," demikian Presiden.

Ditargetkan 93,6 Persen Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah menargetkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara 2010 mencapai  93,6 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. "Beberapa waktu lalu ,kita telah  tempuh langkah penyederhanaan pelaksanaan (pengadaan, red) barang dan jasa untuk percepat penyerapan.

Data realisasi 23 Desember 2010 dan diperhitungkan permintaan surat perintah bayar maka penyerapan akhir 2010 nanti diperkirakan 93,6 persen," kata Menkeu saat memberikan laporan dalam acara penyerahan DIPA 2011 di Istana Negara Jakarta, Selasa. Agus menyatakan keyakinannya itu berangkat dari sejumlah langkah yang sudah dilakukan.

Menurut Menkeu, 3 Desember 2010 realisasi penyerapan DIPA 2010 mencapai 83,4 persen dari pagu APBN-P 2010, sedikit lebih rendah dibandingkan 2009 yaitu posisi 23 Desember 2009 mencapai 86,5 persen. Namun dari jumlah permintaan surat perintah bayar dan sejumlah  indikator lainnya, Menkeu menyatakan keyakinannya bahwa penyerapan anggaran akan tercapai.

Sementara itu untuk DIPA 2011, Menkeu menyatakan penyerahan diakhir 2010 bagi DIPA 2011  menunjukkan komitmen agar seluruh program baik di tingkat pusat maupun daerah dapat  mencapai target sesuai perencanaan.

"Percepatan penyerahan DIPA 2011, sesungguhnya salah satu upaya kementerian dan lembaga  sesegera mungkin lakukan kegiatannya pada 2011. Proses pelelangan bisa dilakukan akhir 2010  dan awal 2011 bisa perikatan kontraknya dan harus didukung semua pihak," kata Menkeu.

"Keberhasilan percepatan DIPA 2011, tidak berarti bila tidak diikuti langkah serius kelola dana.  Pemenuhan berbagai persyaratan dan pahami berbau kebijakan akan dorong daya serap anggaran," kata Menkeu. Ia menambahkan pada 2011, perencanaan PBN menggunakan  sistem penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada output dan outcome, sehingga bisa menjamin visi yang diharapkan.

Pengguna DIPA terbesar pada 2011 adalah Kementerian Pekerjaan Umum, diikuti oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pertahanan. APBN 2011 meningkat sebesar  11,3 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp1.104,9 triliun berasal dari pendapatan negara dan hibah. Penerimaan perpajakan diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp850,3 triliun atau 77  persen dari total pendapatan negara dan hibah.

Sedangkan rasio perpajakan terhadap PDB tahun depan diperkirakan sebesar 12,1 persen  dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp3,7 triliun. Anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.229,6 triliun atau meningkat sebesar 92, persen dari tahun anggaran sebelumnya.

Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDN yang akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan pengelolaan dan pemanfaatn ABPN Tahun Anggaran 2011 secara maksimal pemerintah berharap perumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai 6,4 persen dengan laju inflasi 5,3 persen, pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 11,5-12,5 persen dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7,0 persen dari 7,14 persen pada tahun 2010. (berbagai sumber)