Home »

KPK Mulai Lemah Menindak Para Koruptor

Selasa, 15 Februari 2011


 Tak Mampu Sentuh Gubernur Sumut Percuma Melakukan Penyitaan

Sepertinya bukan cerita kosong belaka jika ada kabar selama SBY masih menjabat orang nomor satu di negeri ini, gubernur Sumut Syamsul Arifin SE tidak bisa di sentuh KPK, buktinya, sampai saat ini Syamsul masih tetap bebas walau sudah ditetapkan sebagai tersangka.
 
Saat pemerintah menggalakkan pemberantasan kasus korupsi, tidak satupun instansi maupun pejabat mengambil langkah yang salah dan takut tersandung hukum akibat tindakannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin 'ganas', satu per satu pejabat mulai disisir dan ditetapkan menjadi tersangka.

Namun belakangan ini, KPK mulai tampak lemah menindak para koruptor yang merugikan negara. Seperti halnya kasus mantan Bupati Langkat yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Syamsul Arifin. Dia tersandung dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat TA 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar.

Azhari Sinik, direktur eksekutif Lembaga Independen Pemantau Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menilai, kasus dugaan korupsi yang telah menetapkan Syamsul Arifin sebagai tersangka ini, tidak serius. Bahkan, terkesan ada orang kuat yang melindungi
Syamsul.

Padahal, kata Azhari, tidak hanya tersangka, Syamsul bahkan telah dicekal untuk berpergian ke  uar negeri. Namun, KPK belum juga menahannya. Selain Syamsul telah mengembalikan  ejumlah uang dari dugaan korupsi, KPK telah menyita mobil Jaguar milik putrinya serta dua unit mobil Panther milik mantan anggota DPRD Langkat, yang diduga dari hasil korupsi itu.

"Disini terlihat sudah, lemahnya hukum yang diterapkan KPK untuk menindak Syamsul. Bahkan sampai sekarang Ketua DPD Golkar Sumut itu belum juga ditahan, meski KPK berulangkali memangggilnya guna menjalankan pemeriksaan," kata Azhari kepada wartawan belum
lama ini.

Menurut Azhari, pemeriksaan Syamsul sudah masuk tahap penyidikan. Namun KPK membiarkannya bebas. "Buktinya, kenapa KPK lamban menangani dugaan kasus korupsi yang dilakukan Syamsul. Sebenarnya ada apa dengan KPK? Apakah Syamsul itu dilindungi Tuhan, sehingga sulit dijadikan tersangka atau sebaliknya. Jadi KPK harus serius, jangan kasus lain yang difokuskan," tegasnya.

Disebutkan, KPK saat ini lagi 'perang' melawan Syamsul. Namun KPK tidak berdaya dan terkesan menyerah begitu saja. "KPK jangan terhipnotis dengan segala trik dan gaya Syamsul,  ehingga kepercayaan rakyat tidak luntur seketika," katanya. Wakil jurubicara KPK, Priharsa, saat dihubungi wartawan menolak untuk mengomentari seputar kasus ini. Menurutnya, kasus ini sebaiknya dibahas dengan Johan Budi, jurubicara KPK.
"Kasus ini sebaiknya Pak Johan saja yang bicara ya Mas," ungkap Priharsa. Namun belakangan ini, Johan sulit dihubungi, termasuk tidak membalas pesan singkat atau SMS.

Bukan Malaikat
Kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat TA 2000-2007 sebesar Rp102,7 miliar dengan tersangka mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin, yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara hingga kini masih dalam proses.

Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal untuk berpergian ke luar negeri, namun Syamsul belum ditahan. Bahkan, KPK sendiri telah menyita satu unit mobil Jaguar milik anak Gubsu, serta dua unit mobil Panther milik mantan anggota DPRD Langkat.

Firdaus Tanjung, direktur eksekutif Lumbung Amanat Rakyat Sumatera Utara (LARaS) mengatakan Syamsul Arifin bukanlah 'malaikat' yang sulit disentuh oleh hukum.
"Permasalahan itu bukan rahasia lagi. Saatnya KPK menindaklanjuti kasus tersebut. Sehingga rakyat tidak bertanya dan menimbulkan tekateki.

Apalagi segala yang di korupsi Syamsul telah diamankan. Tentu hal ini bukan didiamkan. KPK harus 'menyeretnya' dalam tahanan," kata Firdaus kepada Waspada Online, pagi ini, menyikapi perkembangan kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat itu.

Menurut Firdaus, KPK lamban menangani perkara Syamsul Arifin. Padahal, jika seseorang terbukti mengembalikan hasil korupsinya, tentu orang tersebut patut ditahan. Karena ini bukan disengaja, apalagi tindakan itu merupakan pidana. "Jika kasus Syamsul tidak diketahui,  apa mungkin ia mengembalikan hasil korupsi yang dilakoninya.

Justru terungkaplah kasus tersebut maka Syamsul bersedia harta bendanya disita KPK. Jadi KPK jangan seperti patung tanpa berbuat apa-apa," ketusnya.

Syamsul Arifin, menurut Firdaus, akan ditahan setelah lebaran tahun ini. Namun KPK masih menganggap kasus itu belum cukup bukti. Sehingga, dengan sendirinya hukum tidak dapat ditegakkan akibat lemahnya personil KPK untuk menindaknya.

Disisi lain, tambah Firdaus, Syamsul seperti kebal hukum. Padahal, orang nomor satu di Sumut itu tidak ada apa-apanya.

Apalagi ia terbukti bersalah. Namun dalam penindakan kasus tersebut, masyarakat justru mengindikasikan KPK tembang pilih atau 'main mata'. Sehingga, katanya, perkara Syamsul menjadi tersangka sulit terungkap akibat KPK tidak menegakkan koridor hukum di tanah air ini. Bahkan KPK diduga disusupi orang-orang Syamsul supaya kasusnya berhenti di tengah jalan.

"Jadi percuma KPK melakukan penyitaan, kalau Syamsul tidak terbukti bersalah. Lebih baik hasil korupsi yang dilakukan Syamsul dipulang, kemudian KPK diadukan ke aparat kepolisian  arena telah mencemarkan nama baik seseorang," pungkas Firdaus. (Rel/bm)

http://www.busermetropolitan.com/





Tags: