Korupsi Di Masyarakat Berpola Perkerabatan

Dekripsi sederhana tentang korupsi itu sekaligus menunjuk pada berbagai kesulitan berikut. Pertama, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran diperlukan standar hukum yang rinci. Tanpa itu, terbuka lebar peluang untuk menafsirkan hukum secara orang-perorang dan memperbesar godaan untuk menerapkan pungutan dan denda seenaknya. Sebaliknya, semakin banyak aturan berarti semakin besar kekuasaan birokrasi, sehingga semakin besar pula peluang praktik pungutan liar. Di samping itu, aturan yang restriktif biasanya cenderung menghambat laju roda perekonomian.

Kedua, semakin erat dan bersifat pribadi pola hubungan sosial masyarakat, semakin sulit pula untuk membuktikan sebuah tindakan korupsi. Seorang pejabat yang memberi proyek kepada seorang pengusaha dengan memperoleh imbalan tertentu, bisa dijerat dengan tuduhan korupsi. Tetapi, itu akan sulit dibuktikan bila imbalan atas jasanya tersebut diperoleh dalam bentuk hadiah perkawinan bagi anaknya, atau berupa lowongan pekerjaan bagi anaknya yang baru tamat kuliah. Suap-menyuap untuk memperoleh kemudahan birokrasi dengan demikian tidak mesti terjadi secara langsung dan telanjang. Penyuap dan yang disuap, mungkin juga tidak pernah berbicara tentang jasa dan imbalannya. Mereka sudah saling mengetahui apa yang “seharusnya” mereka lakukan.

Ketiga, adalah tidak realistis dan bahkan dianggap “amoral”, jika dalam sebuah masyarakat dengan pola hubungan sosial yamg erat, seorang pejabat berperilaku “berjarak” terhadap keluarga, kawan dan kelompoknya. Dalam masyarakat semacam ini birokrasi ideal seperti digambarkan Max Weber, sulit diwujudkan.

Menurut Weber, sebuah birokrasi ideal bekerja dengan tidak memberikan tempat bagi hubungan perkerabatan, terutama untuk mencampuradukan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Namun, realitas kehidupan umumnya tidak seperti itu. Norma-norma sosial dan ukuran perilaku yang disepakati turun-temurun seringkali lebih kuat dibandingkan aturan birokrasi yang berbasiskan “prinsip berjarak”, anonim dan berlaku umum. Di dalam masyarakat semacam ini, ekonomi biaya tinggi sulit dihindari.

Kendati demikian, argumentasi bahwa hubungan erat antara birokrasi dan kliennya sebagai tanda sebuah masyrakat yang korup, boleh jadi merupakan sasaran formal yuridis yang besar. Tapi anggapan tersebut menafikkan bahwa hal itu hanyalah cerminan norma-norma sosial dan moral yang berbeda dibandingkan hal serupa dalam sebuah masyarakat dengan pola hubungan antar manusia yang berjarak.

Terdapat banyak instrument yang memungkinkan terjadinya korupsi, antara lain:

(a) Mekanisme pelaksanaan peraturan pemerintah seperti perizinan, penentuan peruntukan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan lain-lain. (b) Denda atas berbagai pelanggaran. (c) Pengawasan atas pelaksanaan kontrak proyek pengadaan pemerintah. (e) pengawasan atas pelaksanaan tender proyek pemerintah. (e) keringanan pajak, pengalokasian kredit bersubsidi dan penentuan nilai tukar mata uang. (f) Pengawasan atas kenaikan pangkat/jabatan dan penerimaan pegawai baru. (g) Persetujuan atas berbagai permohonan dan imbalan prestasi seperti penetapan perolehan beasiswa, subsidi dan sebagainya. (h) Pengawasan atas prestasi instansi bersubsidi, misalnya, yang berhubungan dengan listrik, telepon dan air. (i) keputusan-keputusan instansi perpajakan seperti perhitungan dan penetapan nilai pajak.

Daftar contoh tersebut masih bisa diperpanjang. Semakin canggih dan meluas implementasi berbagai instrument itu dalam sebuah Negara, semakin besar kemungkinan terjadinya tindak korupsi. Mereka yang punya wewenang untuk melakukan berbagai pengawasan dan kendali atasnya, seringkali disebut berada ditempat “basah”. Tindak korupsi pejabat titempat-tempat “basah” itu akhirnya memperlemah tugas dan fungsi Negara untuk mengatur jalannya perekonomian dan mengoreksi kegagalan pasar.

Dampak korupsi dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah sebagai pengemban kebijaksanaan Negara adalah:

Pertama, korupsi memperlemah peranan Negara dalam mengendalikan alokasi, antara lain akibat penganakemasan pembayar pajak tertentu, pemenangan tender bukan karena penawaran terbaik. Dalam hal terakhir, orang-orang akan berlomba mencari jabatan “basah”, bukan jabatan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Perilaku rent seeking ini berkembang pesat dengan adanya korupsi.

Kedua, korupsi juga memperlemah tugas Negara sebagai distributor. Bila mempunyai hubungan darah dan perkerabatan, mereka yang mendapat kesempatan terbaik untuk memperoleh jabatan, proyek pemerintah yang menguntungkan dan sebagainya.

Ketiga, korupsi yang merasuk ke segala arah, mungkin juga mempengaruhi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas. Misalnya, ketika ada keharusan memperkecil deficit anggaran belanja pemerintah dan memperkecil pendapatan Negara.

Singkatnya, korupsi mempunyai akibat yang fatal bagi sebuah bangsa. Keyakinan bahwa semua orang melakukan korupsi akan membawa kita pada situasi di mana semakin banyak orang akan melakukan tindak korupsi.

Berbagai factor menentukkan seberapa besar peluang terjadinya korupsi di sebuah Negara, antara lain:

(a) Peran Negara dan jangkauannya serta instrumen tempat ia memainkan peranannya. (b) karakter sebuah masyarakat, misalnya seberapa jauh prinsip “bejarak” merupakan ciri khas masyarakat tersebut. (c) Sistem politiknya. (d) Hukuman atau kasus korupsi yang terungkap.

Dalam sebuah masyarakat, manakala hubungan sosialnya terbilang akrab dan dibangun atas perkerabatan, maka semakin kuat peran Negara, semakin besar pula kemungkinan seorang pejabat pemerintah bekerja untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Kalau ini yang terjadi, tidak terelakkan biaya kegiatan pemerintah meningkat, sementara perannya untuk mengoreksi kendala demi berfungsinya pasar akan berkurang. Dalam keadaan ini, kebijaksanaan terbaik untuk mereduksi korupsi adalah memangkas peran Negara dalam bidang perekonomian.

Dalam sebuah masyarakat “berjarak”, cara untuk memberantas korupsi adalah dengan memperberat hukuman, memberlakukan aturan yang transparan, regulasi, menciptakan kepastian hukum dan mengetatkan pengawasan.

Tetapi, dalam masyarakat berpola hubungan “perkerabatan” seperti Indonesia, cara tersebut merujuk pengalaman empiris kurang efektif. Kendati pada awalnya berhasil, tetapi tidak pernah langgeng. Contohnya Indonesia, penuh dengan kampanye antikorupsi selama ini, tapi hasilnya boleh dibilang nihil. Buktinya saat ini, menurut hasil survey Badan Konsultasi Risiko Ekonomi dan Politik (PERC), korupsi di Indonesia dinilai paling parah diantara Negara-negara Asia.

Dalam masyarakat berpola hubungan “perkerabatan”, dpercepatnya pemindahan pejabat dari satu daerah ke daerah lain, terutama ke luar daerah asalnya, tampaknya dapat membantu bereduksi tindal korupsi. Ditempatnya yang baru, seorang birokrat memerlukan waktu untuk membangun jaringan perkerabatan baru. Sebelum ia mempunyai cukup waktu untuk itu, ia sebaiknya kembali dipindahkan ketempat lain, dan begitu seterusnya.

Sumber: http://www.kapcicenter.com/