Home »

Arek Suroboyo Dapat Mempraperadilankan Kejari Surabaya

Jumat, 29 April 2011

Surat Terbuka Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Terkait SP3 Dugaan Korupsi di PD Pasar Surya (1)

Masya Allah!. Itu kalimat pertama saya, ketika membaca koran kita, ada penghentian perkara dugaan korupsi di PD Pasar Surya, BUMD milik Pemkot Surabaya oleh Kejari Surabaya. Padahal perkara ini sudah ditingkat penyidikan selama 14 bulan. Alasan penghentian tersebut, karena ada audit BPKP yang menyebut tidak ditemukan kerugian negara?. Benarkah tindak pidana korupsi itu harus selalu menunggu ada kerugian negara?. Apa arti Pasal 3 soal penyalahgunaan kewenangan?. Apa kejaksaan tidak mendalami makna dari Discretionery corruption dan Mercenery corruption? Dimana letak rasa keadilan Kejaksaan terhadap memaknai penjelasan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dengan diberhentikan dugaan korupsi di PD Pasar Surya, benarkah Kejari Surabaya sudah menjalankan amanat Undang-undang soal korupsi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dijalankan dengan cara-cara yang luar biasa. Berikut, catatan pertama, H. Tatang Istiawan, dari beberapa tulisan.

Catatan hukum: H. Tatang Istiawan

Menarik judul Headline harian kita terbitan hari Kamis kemarin (27/4) yang berjudul ”Kejari Mukri Hentikan Korupsi PD Pasar”. Dalam berita tersebut disebutkan, sebagai penyidik, Kejaksaan menemukan unsur perbuatan melawan hukum, tapi pada bulan Maret 2011, kejaksaan mendapat laporan dari BPKP yang menyimpulkan bahwa dalam kasus dugaan korupsi di PD Pasar Surabaya,tidak ditemukan kerugian negara.

Wajar bila SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya itu mengundang reaksi dari masyarakat, minimal dari sejumlah akademisi yang mengajar ilmu hukum di kampusnya. Ada beberapa akademisi yang mengkritisi kasus SP3 dugaan korupsi PD Pasar tersebut. Mereka adalah Dr. A Djoko Sumaryanto, SH, MH, dari Ubhara, Dr. Otto Yudianto, SH dari Untag Surabaya dan M. Syaiful Aris, SH, MH, dari Unair.

Sisi yang menarik dalam SP3 ini menyangkut penegakan hukum dalam perkara korupsi yang kini sedang ramai disoroti oleh publik. Kejaksaan, salah satu instansi penegak hukum yang juga sedang disorot. Ketika Jaksa Agung masih dijabat oleh Abdul Rahman Saleh, terjadi polemik sekitar pernyataan Anhar, anggota Komisi II dari F-PBR. Ia mengiaskan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh sebagai "ustadz di kampung maling". Pernyataan Anhar tersebut mengundang reaksi dari kalangan kejaksaan. Seolah pernyataan anggota DPR-RI itu bukan sekadar slip of the tongue alias keseleo omong! Pernyataan itu bisa dianggap sebagai buah kesadaran! Meminjam bahasa Jürgen Habermas bahwa suatu pernyataan bukan sekadar tuturan (speech), tetapi bagian dari bahasa (language) yang bukan sekadar penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi, tetapi terkait moralitas juga.

Beberapa tahun setelah polemik ”Ustadz di kampung Maling”, ada peristiwa sebuah rekaman yang dibunyikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara dugaan suap Anggodo terhadap petugas KPK. Rekaman yang melibatkan petinggi Kejaksaan Agung tersebut menggambarkan sebuah demoralisasi penegakan hukum di Indonesia. Dari isi rekaman tersebut, terdengar oknum-oknum pribadi dari penegak hukum sepertinya sudah kehilangan rasa malu sehingga lebih dekat melakukan konspirasi dengan para koruptor daripada menyelamatkan negeri Indonesia dari keterpurukan moral pejabat dan penegak hukumnya. Artinya saat rasa malu sirna, yang muncul adalah tiada kebenaran hukum. Yang ada hanya konspirasi penegak hukum.

Beberapa hari yang lalu, Jaksa Cirus Sinaga, mantan JPU terdakwa Mantan Ketua KPK Antasari, dijebloskan ke tahanan Mabes Polri, dengan sangkaan terlibat dalam perkara penanganan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Sebelumnya, Jaksa Urip Gunawan, SH, salah satu penyidik kasus BLBI di Kejaksaan Agung, ditangkap oleh KPK, terlibat penyuapan oleh Artalyta Suryani, salah satu keluarga obligor.

Beberapa puluh tahun sebelumnya, Lord Acton, mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absoulut cenderung korupsi yang absolut. Ungkapan Lord Acton ini menggambarkan bahwa korupsi itu amat dekat dengan kekuasaan. Dan, pemegang kekuasaan cenderung bertindak korup. Power tends to corrupt. Segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi busuk oleh virus korupsi. Bisa jadi kemudian demokrasi menjadi rapuh dan keadilan dikerdilkan. Kemudian etika dinafikan! Oleh karena itu, dalam pembukaan ke-4 United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003 ditegaskan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena trans-nasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengkontrolnya secara esensial.

Jalan Pikiran Kejari Surabaya

Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa kasus dugaan korupsi di PD Pasar Surya ini terkatung-katung selama hampir 14 bulan. Kejaksaan Negeri Surabaya, sebelum dipimpin oleh Kejari Mukri, SH, MH, sudah menyidik Direktur Utama PD Pasar Surya, Kurnia Rusma Dinata beserta Direktur Keuangannya, Agus Dwi Sasono. Itu artinya, perkara dugaan korupsi di PD Pasar Surya, bukan lagi penyelidikan, tapi sudah penyidikan. “Kami mendapat kesimpulan dari BPKP yang menyatakan belum ada kerugian Negara yang dapat dihitung secara nyata dalam perkara ini. Atas dasar itulah kita putuskan untuk menghentikan penyidikan, karena memang tidak ada kerugian Negara dalam kasus ini. Kita terima hasil audit (maksudnya dari BPKP) pada bulan Maret lalu,” ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Surabaya, Danang Suryo Wibowo, seperti ditulis harian kita hari Kamis legi, tanggal 28 April 2011.

Saya tidak habis mengerti jalan pikiran Kejaksaan Negeri Surabaya dalam kasus dugaan korupsi di PD Pasar Surya seperti itu. Dalam UU No. 31 tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dua pasal karet yang sering didakwakan kepada para tersangka dan terdakwa, karena kedua pasal tersebut mudah menjangkau setiap orang. Pertama Pasal 2, terkait tindak pidana korupsi dengan memperkara diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Kedua, Pasal 3 yang menyangkut penyalagunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan.

Dalam kasus dugaan korupsi di PD Pasar Surya, sejumlah pedagang resah kemudian lapor ke Kejaksaan. Keresahan masyarakat, disebabkan sewa stan yang mencekik leher. Disebutkan harga baku stan Rp 750 ribu/m2 setiap tahun. Sedangkan harga lols Rp 542 ribu/m2 setiap tahun. Harga baku ini tidak mengatur perbedaan harga perlantai dan lokasi pasar. Dalam praktik, pimpinan PD Pasar Surya, BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya itu, memainkan harga alias mark up yaitu stan di pinggir dan lantai bawah, harganya lebih tinggi daripada stan yang berlokasi di tengah dan di lantai atas. Pasar-pasar yang dicurigai dimainkan harganya atau murk up terletak di Pasar Kapasan, Pasar Wonokromo, Pasar Genteng dan Pasar Tambahrejo. Pasar-pasar tersebut yang semula pasar tradisional dikembangkan menjadi pasar modern, sehingga muncul stan-stan baru yang dikelola PD Pasar Surya.

Nah, terkait dengan modus operandi menjual stan berbeda-beda, antara stan di pinggiran dengan di tengah, atau stan di lantai bawah dengan di lantai atas, yang perlu ditanyakan pertama, apakah perbedaan harga tersebut sudah ditetapkan melalui aturan hukum yang legal? Kedua, apakah selisih stan-stan tersebut masuk ke kas Pemkot Surabaya. Ketiga, apakah BPKP sudah melakukan audit investigasi? Minimal tiga pertanyaan kunci ini layak kita persoalkan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya. Maka itu, saya menulis surat terbuka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.

Manakala, belum, masyarakat atau arek-arek Soroboyo, baik perorangan, kelembagaan masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (Ormas) dapat mempraperadilan Kejari Surabaya, berdasarkan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999. atau melaporkan ke Kejaksaan Agung dan KPK. Dan minta diadakan gelar perkara secara transparan. Dalam pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat (2), Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : (a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjai tindak pidana korupsi: (c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Ayat (3) disebutkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.


Kepedulian saya terhadap penghentian perkara dugaan korupsi di PD Pasar Surya, selain mengacu pada UU Tipikor, juga Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP yaitu : ”Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis”

Pasal 41 ayat (5) UU No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 menyatakan ”Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.” Penjelasan Pasal 3 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 dijelaskan bahwa ”setiap informasi, saran atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.” (bersambung). tatangistiawan@gmail.com 

http://www.surabayapagi.com/
Tags: