Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Epidemi Korupsi Harus Dihadapi Dengan Rekonstruksi Moral
Kamis, 28 April 2011
Oleh: YANTO
Belum usai diberitakan pengusutan dugaan kasus korupsi pada daerah tertentu, masyarakat dihadapkan lagi dengan kasus korupsi baru. Kini korupsi menjadi topik utama dalam wacana masyarakat. Kendatipun demikian belum satupun obat yang terbukti manjur dalam memberantas epidemi korupsi. Akibatnya sebagian masyarakat merasa pesimis dengan agenda pemberantasan korupsi. Sebab, agenda itu hanya menyentuh masyarakat didaerah saja sementara dipusat belum terfaktakan samasekali. Sedangkan sebagian masyarakat lain merasa keadaan ini merupakan langkah maju dari upaya yang pernah dilakukan. Oleh karenanya dibeberapa tempat marak dilakukan pengajuan kontrak politik dari kalangan elemen masyarakat kepada anggota dewan terpilih untuk menghindarkan diri dari korupsi dengan berbagai modus.
Bak cendawan di musim hujan. Jumlah kasus-kasus korupsi yang di ungkap sungguh melewati nalar dan akal sehat bangsa kita. Dari segi jumlah nilainya. Jumlah anggota dewan yang terlibat. Jumlah kota maupun kabupaten tempat korupsi. Termasuk juga jumlah modusnya yang bermacam-macam. Sudah sedemikian hinakah bangsa kita. Sehingga, sampai-sampai, anggota dewan yang seharusnya menjadi panutan dan teladan masyarakat, justru tak dapat digugu dan ditiru akhlaknya.
Tidak semua pihak merasa gembira dengan maraknya upaya kejaksaan mengintai setiap gerak-gerik anggota dewan. Pengungkapan korupsi ini tentu saja menimbulkan berbagai perasaan dibenak masyarakat. Di satu sisi menciptakan rasa was-was. Bukan tidak mungkin masyarakat juga menyadari. Bahwa mereka sesungguhnya punya andil dalam melestarikan korupsi. Seperti pepatah, jika tidak ada yang menyuap tentu saja tidak akan ada yang menerima suap. Rasa was-was ini sangat berbahaya karena dapat memadamkan semangat memerangi korupsi.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)Kejasaan Agung, Kemas Yahya Rahman, kasus dugaan korupsi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota terjadi hampir disemua provinsi. Melibatkan lebih dari 300 anggota legislative dengan kerugian negara ratusan miliar. Belum termasuk yang ditangani kepolisian. Dan Kemas menduga, anggota dewan yang terlibat kasus korupsi masih bisa bertambah jumlahnya. Selama enam bulan terakhir total korupsi yang dilakukan anggota DPRD tercatat lebih dari Rp 394 miliar, yakni di 59 DPRD. Nilai ini sebatas data yang dihimpun dari berbagai media massa nasional (pos info 2-8 September 2004)
Sampai dengan saat ini kebanyakan masyarakat masih terpaku melihat fenomena pengungkapan kasus korupsi. Perkara ini memang sulit untuk dijelaskan. Belum ditemukan pemaparan para ahli dibidang social mengenai sakit yang melanda bangsa ini. Oleh karenanya, kita sebut saja gejala sakit masyarakat ini sebagai hyper corruptus. Yaitu suatu keadaan dimana korupsi sebagai bentuk penyimpangan moral telah melewati batas-batas nalar kemanusiaan kita sebagai bangsa beradab. Bangsa dengan lima sila yang agung. Yang selalu menyelaraskan kehendak berke-Tuhan-an sekaligus berkemanusiaan. Menjadikan hubungan antar individu dalam masyarakat dalam konteks interaksi yang diwarnai nilai-nilai persatuan dan keadilan.
Dampak korupsi telah menghancurkan sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa. Malang Corruption Watch (MCW), 2003,menjabarkan hal sebagai berikut. Ditinjau dari aspek politik dapat dilihat manakala proses politik itu didasarkan bukan membawa kepentingan masyarakat secara umum, tetapi lebih didasarkan atas kemauan dan kepentingan untuk maksud-maksud tertentu dengan membawa agenda pribadi yang dibungkus kepentingan masyarakat. Contohnya, pada bentuk-bentuk kolutif pemilihan walikota/bupati. Penyusuna/pembuatan perda. LPT/LPJ Bupati/walikota. Pemenangan tender proyek dan pada perijinan yang diskriminatif.Alih-alih terjadilah apa yang disebut lemahnya pelayanan terhadap kepentingan publik. Selain itu menimbulkan diskriminasi hukum dan kebijakan. Kemudian mengarah pada legalisasi produk kebijakan yang korup.
Ditinjau dari aspek ekonomi, korupsi selalu dilakukan dengan cara-cara tidak sah dalam mendapatkan sesuatu melalui pola dan modus yang memanfaatkan kedudukan. Dampaknya, terjadi pemusatan ekonomi pada elit kekuasaan. Yang dimaksud kekuasaan disini adalah kekuasaan dalam arti pengambil kebijakan (DPRD dan Bupati/Walikota) dan kekuasaan modal (pengusaha) untuk melakukan aktifitas ekonomi. Disini MCW memberi catatan sebagai berikut, "Apabila aliran dana ekonomi berputar pada ketiga kelompok tersebut maka kelompok lain yaitu masyarakat yang tidak cukup punya modal dan kemampuan untuk menembus birokrasi pemerintahan akan tetap mengais rejeki dari sisa-sisa kelompok pemodal.
Dari segi aspek social-budaya lebih mengerikan lagi. Sebagai dampak adanya korupsi, maka akan membawa pemahaman baru bagi masyarakat tentang makna pemerintahan, aktifitas bermasayarakt atau proses bersosialisasi dengan sesama. Terkait dengan hal demikian, adalah bagaimana korupsi mampu merubah pandangan hidup masyarakat yang penuh semangat kekeuargaan menjadi masyarakat yang berberfaham kebendaan.Diamana masyarakat kita yang suka menolong berubah sedemikian rupa menjadi masyarakat yang pamrih setiap membantu yang lain.
Mempertanyakan kembali moralitas kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, mutlak dilakukan. Kita tidak perlu merasa rendah diri. Apalagi merasa malu untuk memperbaiki keadaan yang sudah sedemikian rusaknya. Sebaiknya, kita merasa kehilangan kehormatan. Ketika bangsa lain mengarahkan telunjuk dengan sinis kepada kita sebagai bangsa yang tidak mampu memperbaiki diri. Mereka akan bertanya dimana nilai-nilai dan pranata masyarakat kita sebagai bangsa yang diwarnai adat ketimuran.
Penulis: adalahMahasiswa FE Universitas Muhammadiyah Malang
http://re-searchengines.com/
