JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, kunjungan Komisi I DPR RI ke lima negara
menghabiskan biaya hingga Rp 5,7 miliar. Menurut Koordinator Advokasi
dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadafi, jumlah ini baru dirilis setelah
kemarin Fitra mencatat anggaran kunjungan kerja hanya Rp 4,5 miliar. Ia
mengatakan, ada tambahan lebih dari Rp 1 miliar terkait tambahan
informasi mengenai tujuan kunjungan kerja
Kemarin, Fitra hanya merilis kunjungan kerja Komisi I DPR akan
dilakukan ke Amerika Serikat, Turki, Perancis, dan Rusia. Namun, hari
ini, menurut Ucok, ada tambahan rombongan anggota Dewan yang akan
berangkat ke Spanyol. "Ini diolah dari DIPA (daftar isian pelaksana
anggaran) dan RK (rencana kerja) DPR tahun 2011," kata Ucok kepada Kompas.com, Jumat (15/4/2011).
Setiap
rombongan berisi 11 anggota Komisi dan akan tinggal selama seminggu di
masing-masing negara tujuan. Fitra menyebut perjalanan ini lebih pada
plesiran daripada kunjungan kerja. Pasalnya, biaya yang dihabiskan untuk
masing-masing perjalanan rata-rata Rp 1 miliar.
Fitra mencatat,
perjalanan ke Perancis dan Spanyol yang keberangkatannya dijadwalkan
kemarin menghabiskan biaya masing-masing Rp 944,59 juta dan Rp 1,201
miliar. Perjalanan ke Rusia dan Turki yang dijadwalkan berangkat pada 16
April menghabiskan biaya masing-masing Rp 1,286 miliar dan Rp 879,91
juta.
Sementara itu, yang terbanyak, rombongan kunjungan kerja ke
Amerika Serikat yang dijadwalkan pada minggu pertama Mei menghabiskan
biaya sekitar Rp 1,405 miliar. "Dalam waktu satu bulan saja, anggota DPR
telah menghabiskan pajak publik sebesar Rp 5,7 miliar. Padahal, publik
memberikan pajak kepada negara, harus mengumpulkan duit dulu selama satu
tahun, baru bisa membayar pajak kepada negara. Namun, anggota Dewan
dengan "seenaknya" menghambur-hambur pajak rakyat dalam hitungan bulan
saja," kata Ucok.
Padahal, katanya, anggaran tersebut bisa
dihabiskan untuk menyelamatkan 124 anak putus sekolah untuk memperoleh
beasiswa dengan pagu Rp 46 juta per anak. Tentu saja, menurut Ucok,
perjalanan mewah ini dinilai menyakitkan hati masyarakat. Apalagi,
dilakukan oleh orang-orang yang disebut wakil rakyat.
"Seharusnya
anggota DPR bukan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam bulan
April ini sebagai masa reses anggota Dewan. Pada saat reses, anggota DPR
seharusnya mengunjungi konstituens mereka di daerah pemilihan
masing-masing daripada hanya jalan-jalan ke luar negeri. Hal ini
menandakan bahwa anggota Dewan sudah lepas diri dari tanggung jawab
kepada konstituen, dan konstituen hanya dibutuhkan pada saat pemilu,"
tuturnya.