JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
meminta para pejabat tak melakukan pemborosan atau bahkan korupsi
anggaran ketika mengelola program daerah. Presiden mengaku mendapatkan
laporan mengenai adanya "tangan-tangan gelap" yang melakukan korupsi
anggaran. Korupsi anggaran, kata Presiden, adalah kejahatan serius.
"Saya menunggu laporan dan aduan. Bagi yang merasa dirugikan atau
menjadi korban pemotongan anggaran, sampaikan langsung ke kantor saya.
Namun, jangan fitnah, karena kami akan mengecek kebenarannya. Jika
fitnah, juru fitnah akan mendapatkan ganjaran," kata Presiden ketika
membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2011
di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011).
Presiden
mengatakan, pemerintah pusat telah menjalin kerja sama dengan Badan
Pemeriksa Keuangan untuk memastikan anggaran yang digunakan pengelola
anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan akuntabel. Presiden
tidak ingin uang yang diperoleh susah payah malah disalahgunakan.
Penyalahgunaan anggaran ini akan melukai hati rakyat.
"Maka itu,
saya ingin betul mengurangi tanda tangan surat pemeriksaan bagi pejabat
pemerintah yang harus berhadapan dengan hukum manakala terjadi
penyimpangan penggunaan anggaran negara," katanya.
Musrembangnas
2011 diselenggarakan sebagai upaya menyusun Rencana Kerja Pemerintah
2012. Acara itu mengusung tema "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat". Kegiatan diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Semua
kepala daerah turut berpartisipasi dalam acara tersebut.