Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Belum Mendesak LP Koruptor di NTT
Selasa, 03 Mei 2011
KUPANG, PK –– Pembangunan Lembaga
Pemasyarakatan (LP) koruptor di Kupang yang akan dijadikan tempat
tahanan bagi para terdakwa maupun tersangka kasus korupsi belum terlalu
mendesak sekalipun telah terbentuk Pengadilan Tipikor di NTT.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Propinsi NTT, Drs. Agus Saryono kepada Pos Kupang, Senin (2/5/2011), mengaku sudah mengetahui terbentuknya Pengadilan Tipikor di NTT yang akan berpusat di Kupang.
“Kita tidak menyiapkan LP sendiri bagi para tahanan korupsi. Karena ruangan tahanan di LP Penfui masih sangat memadai untuk menampung tahanan, termasuk untuk dihuni para tahanan yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi,” kata Saryono.
Dia mengatakan, para tahanan yang terlibat dalam kasus korupsi yang menjalani proses hukum tidak akan diperlakukan khusus. Semuanya akan diperlakukan sama dengan para tahanan yang terlibat dalam kasus tindak pidana lainnya.
“Para tahanan yang terlibat dalam kasus korupsi dengan kasus tindak pidana lainnya semuanya menempati ruangan tahanan yang sama dengan para tahanan koruptor. Tidak ada yang diistimewakan. Semuanya sama,” jelas Saryono.
Ditanya tentang ruangan tahanan wanita, Saryono mengatakan, para tahanan wanita akan menempati ruangan khusus. “Kalau wanita memang disiapkan ruangan tahanan khusus,” ujarnya.
Lembaga Pemasyarakatan (LP) Penfui Kupang memiliki daya tampung 600 orang. Sementara jumlah tahanan yang menjalani proses hukum di LP Penfui Kupang berkisar 400-500 orang.
Sementara Humas Pengadilan Tinggi (PT) NTT, Ramli H Muda, S.H mengatakan, dalam kaitan pembentukan Pengadilan Tipikor di Kupang, sudah ada dua orang hakim ad hock yang khusus memimpin sidang kasus korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Kupang.
“Jadi proses persidangan kasus-kasus korupsi untuk sementara menggunakan ruangan sidang di PN Kupang. Memang sudah ada rencana pembangunan gedungnya disamping gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang,” tegas Muda. (ben)
http://kupang.tribunnews.com/
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Propinsi NTT, Drs. Agus Saryono kepada Pos Kupang, Senin (2/5/2011), mengaku sudah mengetahui terbentuknya Pengadilan Tipikor di NTT yang akan berpusat di Kupang.
“Kita tidak menyiapkan LP sendiri bagi para tahanan korupsi. Karena ruangan tahanan di LP Penfui masih sangat memadai untuk menampung tahanan, termasuk untuk dihuni para tahanan yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi,” kata Saryono.
Dia mengatakan, para tahanan yang terlibat dalam kasus korupsi yang menjalani proses hukum tidak akan diperlakukan khusus. Semuanya akan diperlakukan sama dengan para tahanan yang terlibat dalam kasus tindak pidana lainnya.
“Para tahanan yang terlibat dalam kasus korupsi dengan kasus tindak pidana lainnya semuanya menempati ruangan tahanan yang sama dengan para tahanan koruptor. Tidak ada yang diistimewakan. Semuanya sama,” jelas Saryono.
Ditanya tentang ruangan tahanan wanita, Saryono mengatakan, para tahanan wanita akan menempati ruangan khusus. “Kalau wanita memang disiapkan ruangan tahanan khusus,” ujarnya.
Lembaga Pemasyarakatan (LP) Penfui Kupang memiliki daya tampung 600 orang. Sementara jumlah tahanan yang menjalani proses hukum di LP Penfui Kupang berkisar 400-500 orang.
Sementara Humas Pengadilan Tinggi (PT) NTT, Ramli H Muda, S.H mengatakan, dalam kaitan pembentukan Pengadilan Tipikor di Kupang, sudah ada dua orang hakim ad hock yang khusus memimpin sidang kasus korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Kupang.
“Jadi proses persidangan kasus-kasus korupsi untuk sementara menggunakan ruangan sidang di PN Kupang. Memang sudah ada rencana pembangunan gedungnya disamping gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang,” tegas Muda. (ben)
http://kupang.tribunnews.com/
