Budaya Korupsi Sopan

Negeri ini sedang dilanda badai korupsi di segala instansi pemerintahan maupun swasta. Hal ini hampir tidak bisa di bendung mengingat budaya korupsi sudah semakin kental. Upaya-upaya yang terus dilakukan Pemerintah untuk menekan angka korupsi di tanah air seakan tidak mampu memberikan jalan yang tepat. Itu pula yang menjadikan negeri ini menjadi salah satu negara terkorup di dunia.

Menurut  survei Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 3, berangkat 0,2 dari skor tahun lalu, dengan pengertian dari skala 0-10 (0 berarti sangat korup, 10 berarti sangat  bersih). Dan Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 183 negara,  artinya Indonesia masih berada dalam jajaran negara terkorup. Skor  Indonesia masih dibawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand  (Kompas, 2/12/11).

Data-data di atas semoga memacu pimpinan KPK dan seluruh lapisan yang terkait untuk lebih serius memperhatikan permasalahan ini. Para koruptor memang harus ditindak tegas dan peradilan harus merata, tidak dengan cara tebang pilih, dengan menyikat habis para koruptor yang menjadi teroris di negeri ini.

Setelah terpilihnya pimpinan baru KPK harapan besar akan ada perubahan untuk pemberantasan korupsi sangat digantungkan kepada lembaga ini. Walau banyak pihak masih meragukan sepak terjang lembaga penindak korupsi ini. Terpilihnya Abraham Samad sebagai pemimpin KPK dengan suara mayoritas dan merupakan sosok yang menjadi pilihan para politisi yang duduk di Komisi III DPR-RI. Terpilihnya Samad oleh banyak pihak dinilai karena dia lebih mudah dikendalikan partai. Namun demikian tanggapan itu adalah sebuah tanggapan yang masih belum kita tahu bagaimana hasilnya, karena pimpinan KPK yang baru akan memulai kiprahnya pada hari Sabtu (17/12) akhir pekan lalu.

Begitu banyaknya kasus-kasus besar yang menanti kepemimpinan KPK yang baru adalah menjadi satu jalan menuju trasformasi kinerja KPK yang mulai banyak diragukan masyarakat. Dari kebijakan-kebijakan yang diambil kelak, semoga lembaga ini perlahan tapi pasti diharapkan bisa membuka tabir dari tindakan para koruptor yang mengotori negeri ini.

Tetapi kita jangan lupa bahwa para koruptor yang merugikan negara dan mengambil hak-hak para kaum termarjinalkan bukan saja ditemukan dikalangan petinggi di pemerintahan atau para elit politik di negeri ini saja. Para koruptor kecil yang sering terlupakan juga harus ditindak tegas, mengingat sudah membudayanya korupsi di tanah air. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak lagi hanya berlaku dikalangan para pejabat yang punya tangguk kekuasaan di pemerintahan saja.

Para pelaku korupsi di level bawah meski dilakukan secara kecil-kecilan, tetapi tindakannya cukup meresahkan karena nyaris dilakuan hampir di terjadi instansi pemerintahan. Korupsi kecil-kecilan ini umumnya sasarannya adalah rakyat kecil yang cari makan sajapun sudah sulit. Tindakan (korupsi) seperti ini sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, seperti  pada saat mengurus keperluan administrasi atau surat menyurat. Biasanya sering kali kita di bebankan dengan  "ucapan terimakasih". Sebagai contoh pada saat pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) misalnya, kita harus direpotkan dengan berbagai administrasi yang menyulitkan. Terkadang kita bisa satu harian mengurus SIM. Di sini layanan yang kita dapatkan seringkali mengecewakan kita. Sampai pada akhirnya kita sering kali ditawari salah satu petugas dengan mengatakan "mau mengurus SIM ya Pa". Dengan logat yang lembut seakan memberikan bantuan dengan tulus si pengurus SIM pun menjawab "ya Pa". Maka terjadilah kesepakatan di antara mereka yang akhirnya si pengurus SIM harus mengeluarkan rupiah lebih besar dari tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Bukankah ini adalah "koruptor yang sopan?" Dengan kesepakatan dan sama-sama mau akhirnya korupsi berjalan mulus dan ini sangat sulit diretas mengingat alasan sama-sama mau.

Bahkan kita juga jumpai kejadian yang mirip dengan contoh di atas. Bahkan kejadian ini tidak terjadi di gedung pemerintahan atau swasta atau perkantoran. Ini terjadi dan kita saksikan di pinggir jalan ketika ada razia kendaraan roda dua dan roda empat yang dilakukan polisi lalulintas. Sesuai dengan aturan yang berlaku sebaiknya para pengendara bermotor yang tidak sesuai dengan aturan berlalulintas wajib di Tindak Langsung (Tilang). Yakni dengan memberikan surat Tilang tanda kapan disidangkan kasusnya kepada pengendara. Namun di luar dari itu masih banyak kita jumpai kejadian-kejadian aneh ketika ada kesepakatan pengendara dengan petugas yang memberikan salam tempel yang akhirnya petugas "memaafkan" kesalahan pengendara. Ini merupakan ironi korupsi yang dilakukan dengan cara sopan yang tidak merasa dirugikan satu sama lain. Pengendara bebas dari hukuman sedangkan petugas mendapat jatah tambahan dengan rupiah yang telah diterima.

Masih banyak lagi contoh-contoh tindakan korupsi yang dilakukan dengan motif-motif seperti di atas. Di kantor-kantor misalnya, kita sering di bebankan dengan memberikan uang untuk menyelesaikan surat keterangan dan surat-surat penting lainnya yang notabenenya adalah tugas dan tanggungjawab pegawai di mana kita meminta surat itu. Dan tidak jarang juga ini kita temukan pada proses perijinan usaha yang sampai pada sekala yang lebih besar. Para pegawai pemerintahan sering sekali meraup untung pribadi sehingga harus merugikan keuangan negara sampai triliunan rupiah.

Inilah yang saya katakan bahwa korupsi telah membudaya dan dilakukan dengan sangat sopan bagaikan sebuah silahturahmi bagi masyarakat kita di negeri ini. Masyarakat secara umum sering kali mengomentari para koruptor yang menjadi buronan KPK. Padahal tidak jarang mereka juga melakukannya walau jumlahnya kecil seperti contoh di atas. Kecil atau besar, tetap saja itu sebuah kesalahan atau dosa sesuai dengan ajaran agama. Artinya korupsi sudah di halalkan jika seperti ini kondisinya.

Karena itu perlu dilakukan evaluasi secara mendalam agar korupsi bisa ditekan. Masyarakat juga harus menyadari bahwa budaya korupsi harus dihapus mulai dari bawah sehingga negeri ini menjadi negeri yang bebas dari korupsi. Jadi , tak hanya  koruptor kakap saja yang ditindak tegas. Koruptor kecil dan berlagak sopan seperti pembahasan di atas juga harus diberantas. Ini jika kita ingin dikatakan serius menangani korupsi di negeri ini.

Untuk itu dibutuhkan kerjasama mulai dari komponen terkecil, di samping dukungan dalam setiap program pemberantasan korupsi terutama di instansi-instansi pemerintah. Caranya, dengan mengingatkan para pegawainya untuk tidak melakukan korupsi sekalipun dengan dalih uang terimakasih. Dan kepada KPK selaku lembaga penindak para koruptor, harus benar-benar jeli dalam  memutus perkara, dan jauh dari kepentingan politik, serta mampu mempertahankan independensinya. Tentu juga pemerintah harus serius mengkampanyekan gerakan anti korupsi secara berkesinambungan, serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan kasus korupsi. Bukan menjadi tempat perlindungan  (safe haven) koruptor. (Jon Roi Tua Purba)

Penulis adalah guru dan aktif di Campus Concern Medan (CC-Medan), tinggal di Pematangsiantar.

Medan Bismis