Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
KPK Mesti Bergerak Cepat Kembalikan Keadilan bagi Rakyat
Senin, 19 Desember 2011
ANTARA
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 pimpinan
Abraham Samad diharapkan bergerak cepat, nyata, dan signifi kan guna
memenuhi harapan publik untuk memprioritaskan penyelesaian skandal
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Abraham Samad dinilai mampu mengembalikan keadilan bagi rakyat karena beban utang BLBI yang merupakan kerugian negara terbesar sepanjang sejarah RI itu, selama ini menciutkan kapasitas APBN untuk membangun ekonomi rakyat.
"Sekarang inilah saatnya pimpinan KPK yang baru dilantik untuk bertindak nyata dan cepat menyelesaikan kasus-kasus korupsi kakap yang belum dituntaskan oleh penegak hukum selama ini. Terutama kasus yang begitu besar merugikan negara, seperti BLBI yang selama ini seperti sulit disentuh," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, di Jakarta, Minggu (18/12).
Menurut Ray, KPK perlu bergerak cepat guna menumbuhkan kepercayaan publik bahwa lembaga itu benar-benar memenuhi janji untuk menuntaskan skandal BLBI dan sejumlah kasus kakap lain. Bahkan, Abraham berjanji dalam satu tahun sudah harus ada kasus kakap di KPK. yang bisa di tangani dengan jelas.
Kasus BLBI selama ini tidak ditangani secara serius dan cenderung didiamkan, meski sudah banyak tokoh masyarakat, dan lembaga antikorupsi yang mendesak penuntasan megakorupsi yang menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merugikan negara lebih dari 600 triliun rupiah.
Ray menambahkan KPK bisa memanfaatkan dukungan psikologis Presiden yang beberapa hari lalu menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di negeri ini. Gebrakan KPK mengusut kembali skandal BLBI yang selama ini terkesan didiamkan, akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pentolan koruptor kasus yang selama dianggap tidak bisa terjamah hukum.
Bila KPK berani menuntaskan kasus BLBI, lanjut Ray, bukan hanya akan dicatat oleh sejarah, tapi juga akan mengembalikan kepercayaan publik. Saat ini adalah momentum, di mana dukungan publik sedang kuatkuatnya. Oleh karena itu, jangan sampai kepercayaan dan dukungan publik yang sedang kuat-kuatnya disia-siakan oleh KPK.
"Kerja nyata KPK sangat diharapkan publik. KPK jangan pernah takut akan ada tekanan karena publik ada dibelakang KPK," kata Ray.
Hal senada dengan Ray, dikemukakan Kepala Divisi Monitoring, Advokasi, dan Investigasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), Hendra Setiawan.
"KPK juga harus fokus mengupayakan hukuman setimpal kalau perlu yang seberat-beratnya kepada para koruptor uang BLBI tersebut. Buktibukti yang dimiliki penyidik KPK sudah cukup untuk mengungkap kasus mega korupsi tersebut," kata Hendra.
Alasannya, lanjut Hendra, hukuman berat akan membuat koruptor jera dan bisa memperkecil dorongan orang untuk berani menggelapkan uang negara.
Apalagi, kata Hendra, komposisi pimpinan KPK yang baru diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. ags/eko/P-4
Abraham Samad dinilai mampu mengembalikan keadilan bagi rakyat karena beban utang BLBI yang merupakan kerugian negara terbesar sepanjang sejarah RI itu, selama ini menciutkan kapasitas APBN untuk membangun ekonomi rakyat.
"Sekarang inilah saatnya pimpinan KPK yang baru dilantik untuk bertindak nyata dan cepat menyelesaikan kasus-kasus korupsi kakap yang belum dituntaskan oleh penegak hukum selama ini. Terutama kasus yang begitu besar merugikan negara, seperti BLBI yang selama ini seperti sulit disentuh," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, di Jakarta, Minggu (18/12).
Menurut Ray, KPK perlu bergerak cepat guna menumbuhkan kepercayaan publik bahwa lembaga itu benar-benar memenuhi janji untuk menuntaskan skandal BLBI dan sejumlah kasus kakap lain. Bahkan, Abraham berjanji dalam satu tahun sudah harus ada kasus kakap di KPK. yang bisa di tangani dengan jelas.
Kasus BLBI selama ini tidak ditangani secara serius dan cenderung didiamkan, meski sudah banyak tokoh masyarakat, dan lembaga antikorupsi yang mendesak penuntasan megakorupsi yang menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merugikan negara lebih dari 600 triliun rupiah.
Ray menambahkan KPK bisa memanfaatkan dukungan psikologis Presiden yang beberapa hari lalu menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di negeri ini. Gebrakan KPK mengusut kembali skandal BLBI yang selama ini terkesan didiamkan, akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pentolan koruptor kasus yang selama dianggap tidak bisa terjamah hukum.
Bila KPK berani menuntaskan kasus BLBI, lanjut Ray, bukan hanya akan dicatat oleh sejarah, tapi juga akan mengembalikan kepercayaan publik. Saat ini adalah momentum, di mana dukungan publik sedang kuatkuatnya. Oleh karena itu, jangan sampai kepercayaan dan dukungan publik yang sedang kuat-kuatnya disia-siakan oleh KPK.
"Kerja nyata KPK sangat diharapkan publik. KPK jangan pernah takut akan ada tekanan karena publik ada dibelakang KPK," kata Ray.
Hal senada dengan Ray, dikemukakan Kepala Divisi Monitoring, Advokasi, dan Investigasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), Hendra Setiawan.
"KPK juga harus fokus mengupayakan hukuman setimpal kalau perlu yang seberat-beratnya kepada para koruptor uang BLBI tersebut. Buktibukti yang dimiliki penyidik KPK sudah cukup untuk mengungkap kasus mega korupsi tersebut," kata Hendra.
Alasannya, lanjut Hendra, hukuman berat akan membuat koruptor jera dan bisa memperkecil dorongan orang untuk berani menggelapkan uang negara.
Apalagi, kata Hendra, komposisi pimpinan KPK yang baru diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. ags/eko/P-4
