Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Mahasiswa Tuntut Penuntasan Dugaan Korupsi di Riau
Senin, 19 Desember 2011
PEKANBARU-Sekitar 40 aktivis dari badan eksekutif
mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Provinsi Riau berunjuk rasa
menuntut penuntasan sejumlah kasus korupsi yang hingga sekarang masih
mengendap.
"Kasus korupsi sejauh ini masih banyak yang mengendap tanpa ada kelanjutan prosesnya. Ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat," kata koordinator unjuk rasa Muhammad Hareef dalam aksinya di Pekanbaru, Senin (19/12).
Hareef bersama puluhan mahasiswa lainnya berunjuk rasa dengan berkeliling kota sambil berorasi menuntut ketegasan para penegakan hukum terhadap sejumlah kasus korupsi di daerah kaya minyak itu. "Demonstrasi akan terpusat di depan Kantor Gubernur Riau," katanya.
Ia mengatakan APBD Provinsi Riau yang mencapai lebih dari Rp6 triliun jelas menunjukkan otonomi berjalan dan telah terealisasi di Riau. Namun, katanya, anggaran tersebut tidak dialokasikan dengan tepat dan benar atau hanya segelintir orang serta kelompok yang menikmatinya. "Kami atas nama seluruh organisasi mahasiswa di Riau menuntut para penegak hukum bertindak tegas terhadap segala indikasi tindak pidana korupsi," ujarnya.
Aktivis mahasiswa lainnya yang juga turut dalam unjuk rasa tersebut Harif Sabri mengatakan struktur APBD Riau sejak beberapa tahun ini semakin tidak sehat. "Hal itu menunjukan bukti bahwa pemimpin, dalam hal ini Gubernur Riau HM Rusli Zainal, telah berbuat yang tidak sesuai dengan amanah rakyat," katanya. (Ant/OL-01)
"Kasus korupsi sejauh ini masih banyak yang mengendap tanpa ada kelanjutan prosesnya. Ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat," kata koordinator unjuk rasa Muhammad Hareef dalam aksinya di Pekanbaru, Senin (19/12).
Hareef bersama puluhan mahasiswa lainnya berunjuk rasa dengan berkeliling kota sambil berorasi menuntut ketegasan para penegakan hukum terhadap sejumlah kasus korupsi di daerah kaya minyak itu. "Demonstrasi akan terpusat di depan Kantor Gubernur Riau," katanya.
Ia mengatakan APBD Provinsi Riau yang mencapai lebih dari Rp6 triliun jelas menunjukkan otonomi berjalan dan telah terealisasi di Riau. Namun, katanya, anggaran tersebut tidak dialokasikan dengan tepat dan benar atau hanya segelintir orang serta kelompok yang menikmatinya. "Kami atas nama seluruh organisasi mahasiswa di Riau menuntut para penegak hukum bertindak tegas terhadap segala indikasi tindak pidana korupsi," ujarnya.
Aktivis mahasiswa lainnya yang juga turut dalam unjuk rasa tersebut Harif Sabri mengatakan struktur APBD Riau sejak beberapa tahun ini semakin tidak sehat. "Hal itu menunjukan bukti bahwa pemimpin, dalam hal ini Gubernur Riau HM Rusli Zainal, telah berbuat yang tidak sesuai dengan amanah rakyat," katanya. (Ant/OL-01)
