Lebih Gigih Tekan Korupsi

Mahatma Gandhi pernah berpesan, "You may never know what results come of your action, but if you do nothing, there will be no result" (Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang Anda lakukan, tetapi jika Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapat hasil). Gandhi mau mengingatkan pada setiap orang supaya dalam hidup ini agar tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, berusaha menunjukkan kemampuan diri untuk melahirkan sejarah, baik bagi sendiri, masyarakat, dan bangsa.

Kata kunci yang disampaikan Gandhi tersebut terletak pada "usaha" atau pewujudan "kinerja" yang mengajak setiap manusia, apalagi yang jelas-jelas memunyai kapabilitas moral, agama, atau keistimewaan lainnya demi tejadi perubahan besar.

Khususnya perubahan dari kondisi yang membebani masyarakat menjadi atmosfer yang mencerahkan atau membeningkan. Salah satu bentuk kondisi akut yang selama ini menjadi beban berkepanjangan masyarakat adalah korupsi.

Sudah ada beberapa tawaran jurus melawan atau mengalahkan korupsi yang setidaknya bergema selama tahun 2011. Tawaran jurus atau politik penanggulangan korupsi ini di antaranya berasal dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Misalnya, permintaan menghentikan dagang pasal di badan legislatif dan penyiapan "kebun" untuk koruptor. Tawaran lain: pemiskinan koruptor, hukuman mati, kerja sosial dengan cara pengasingan koruptor ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pergaulan publik. Tawaran ini sulit berbuah positif terhadap terjadinya perubahan atau pembaruan empiris, manakala tidak diikuti usaha maksimal.

Setiap elemen negara boleh saja mengaktifkan diri dalam diskursus secara teoritis tentang makna penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau jabatan dan unsur-unsurnya, serta sifat-sifat koruptif. Akan tetapi, ranah das sollen atau penguatan ide-ide cerdas ini saja belum cukup untuk membabat menjamurnya dan membudayanya korupsi.

Satu lagi yang diperlukan adalah ranah das sein yang berisi gerakan berkelanjutan, sistemis, terstruktur dan militan untuk memberangus korupsi yang juga sistemis, terstruktur, dan mengultur.

Masalahnya, benarkah kita ini sungguh-sungguh menjadikan penyalahgunaan kekuasaan atau malapraktik jabatan sebagai musuh utama? Tidakkah penyimpangan kekuasaan masih kita jadikan sebagai "sahabat" setia untuk memperkaya diri atau membesarkan pundi-pundi golongan dan partai?

Bukankah selama ini peringkat "prestasi" korupsi kita masih tidak mau kalah dengan sejumlah negara lain yang rapor korupsinya terbilang spektakuler? Bukankah kita masih menyukai praktik penyelenggaraan kekuasaan yang bervirus memudahkan jalan berkorupsi alih-alih menutup lubang-lubang yang meniscayakan terjadinya dan maraknya korupsi?

Gugatan tersebut berangkat dari gampangnya ditemukan sejumlah sifat, pola, atau modus operandi penyelingkuhan kekuasaan. Nyaris sudah atau sedang terjadi pemerataan korupsi di lembaga-lembaga strategis negara.

Mereka yang dipercaya mengelola keuangan di lembaga-lembaga ini, bukannya mengamankan dan "menyamankan" penggunaan keuangan negara, justru disalahalamatkan penggunaannya. ICW menemukan selama tahun 2010 terdapat 700 kasus korupsi yang melibatkan ribuan aktor mulai tingkat pusat hingga ke daerah. Kerugian negara akibat korupsi itu hingga lima triliun rupiah lebih.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), misalnya, pernah melaporkan, bagian ini adalah sumber korupsi pegawai negara. Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan, peluang untuk korupsi jumlahnya mencapai 400 triliun rupiah. Jumlah sebanyak itu mencapai total belanja pemerintah yang bersumber dari APBN 2010 (Chalid, 2011).

Memang ranah pengadaan barang menjadi sumber korupsi. Sebab, 70 persen kasus di KPK berkorelasi pengadaan barang dan jasa. Pelaku korupsi di sektor pengadaan barang ini mulai dari pegawai rendahan sampai pejabat pemerintah. Besarnya angka korupsi tak bisa disangkal jika dikaitkan dengan anggaran negara untuk pengadaan barang. Misalnya, nilai pengadaan barang untuk Perusahaan Listrik Negara mencapai 150 triliun rupiah, sedang BP Migas tidak kurang dari 9-12 miliar dollar AS.

Berpijak pada kasus tersebut, setidaknya bisa dipahami, pemangku jabatan menjadi mudah tergoda melakukan penyimpangan anggaran negara karena jumlah uang yang dipercayakan itu. Ditambah lagi rendahnya komitmen moral dalam menjaga sakralitas jabatan.

Saat diberi kepercayaan mengelola uang dalam jumlah besar, harusnya dijadikan momentum untuk melawan kecenderungan menyalahgunakannya. Sebaliknya, diperlakukan sebagai momentum "berusaha" secara maksimal guna mengalirkannya ke kantong pribadi, keluarga, dan kroni.

Mereka itu tergelincir pada "usaha" meminimalisasi penggunaan anggaran negara untuk kepentingan publik dan atau mewujudkan program-program pembangunan.

Itu menunjukkan, mereka yang menyalahgunakan kekuasaan tidak kekurangan akal untuk menjarah keuangan negara, baik bersumber dari APBN maupun APBD. Ini meupakan strategi besar koruptor dalam mematahkan pejuang antikorupsi. Mereka yang sudah terbiasa hidup dalam bingkai muslihat korupsi, tentulah tidak menginginkan aksinya terbongkar.

Kesadaran moral dan kecerdasan intelektual pejuang antikorupsi menjadi modal utama mengalahkan sindikat penyalahgunaan kekuasaan. Koruptor memuyai jaringan terorganisasi yang menjalar ke berbagai institusi. Mereka juga dapat membuat penegak hukum tak berdaya.

Kesadaran moral dan kecerdasan intelektualitas harus dimiliki setiap pejuang antikorupsi. Dengan begitu, upaya koruptor membangun lingkaran setan dapat dihancurkan. Kegigihan para pegiat antikorupsi dapat mengikis gerakan tangan-tangan koruptor.

Dengan demikan, para penjahat tersebut tidak akan mampu mengepakkan sayap kotornya guna menciptakan gurita koruptif. Mereka akan gagal mengembangkan hegemoninya seiring dengan kemapanan pejuang antikorupsi yang gigih melakukan perlawanan.***

Oleh Prof Dr Bambang Satriya, SH,MH
Penulis adalah guru besar Stiekma dan dosen luar biasa Universitas Machung

dari; http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/81043