Home »

Indonesia vs. Korupsi

Kamis, 31 Maret 2011
Tingkat pertumbuhan 6,1% 2010, pendapatan per kapita naik di atas 3,000 USD, kok masih saja hidup kita susah? Pengangguran di mana2? Jawabannya ada pada korupsi. Korupsi telah menghabiskan semuanya. Infrastruktur yg jelek, investor sektor riil yg ogah masuk, terhambatnya proses ekonomi, terganggunya proses pendidikan, hilangnya peluang ekonomi bagi rakyat kecil, dan lain sebagainya.
Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu; petty corruption (korupsi birokrasi), grand corruption (korupsi tingkat tinggi), dan political corruption (korupsi politik).
Petty corruption adalah korupsi skala kecil. Korupsi birokrasi atau petty corruption adalah korupsi harian yang terjadi dalam rangka akhir implementasi dari politik, dimana pejabat publik bertemu dengan masyarakat. Petty corruption adalah penyogokan dalam hubungannya dengan pelaksanaan hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku, yang oleh karena itu berbeda dengan grand corruption atau political corruption. Petty corruption hanya melibatkan jumlah uang yang kecil (pas-pasan), yang sering dinamakan juga sebagai korupsi tingkat jalanan (tingkat rendahan), yang bisa saja terjadi pada hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan jasa public seperti rumah sakit, sekolah, pegawai pemda, polisi, pegawai pajak dan lain-lain.
Grand corruption atau korupsi tingkat tinggi terjadi pada formulasi akhir kebijakan politik. Korupsi ini sudah melibatkan uang dalam jumlah yang lumayan besar (walau tak sebesar korupsi politik): grand corruption terjadi pada level tertinggi dari jabatan publik, dimana kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan diformulasikan. Biasanya, korupsi seperti ini sangat berkaitan erat dengan korupsi politik.
Political corruption adalah transaksi apapun yang terjadi antara swasta dan aktor-aktor pemerintah dimana kekayaan negara dengan tidak sah dikonversikan menjadi kekayaan pribadi atau gaji yang dianggap datang dari pihak swasta (private-regarding payoffs). Biasanya, political corruption selalu diidentikkan dengan “grand” atau high level corruption, berbeda dengan korupsi birokrasi atau petty corruption karena korupsi macam ini melibatkan pemegang keputusan politik.
Political corruption tidak saja menyebabkan penyimpangan sumberdaya, tetapi juga penyimpangan perilaku, dimana keputusan-keputusan dibuat.
Political corruption terjadi ketika hukum dan peraturan disalahgunakan, disalahgunakan, dikesampingkan, diabaikan, atau bahkan disesuaikan agar oleh penguasa agar sesuai dengan kepentingan mereka. Korupsi semacam ini terjadi jika dasar-dasar hukum, dimana praktik-praktik korupsi biasanya dievaluasi dan dihakimi, sangatlah lemah bahkan lebih jauh melemahkan kejujuran pemerintah.
Praktik-praktik yang biasa terjadi adalah seperti uang sumbangan yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih (bisa dalam pemilu masyarakat atau voting tingkat DPR-MPR), penyebaran uang dan makanan untuk mempengaruhi pemilih, membeli kartu pemilih agar dapat memastikan agar pemilih dari pihak lawan tidak memilih, membeli para jurnalis untuk men-cover kandidat favorit, janji-janji palsu yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan para pemilih (pada pemilu dan pilkada).
Korupsi di Indonesia
Mencermati kasus-kasus Gayus yang alih-alih dicari membongkar aktor-aktor utamanya, malah lebih suka membahas kasus keluarnya Gayus dari penjara ke luar negeri. Atau Kasus Soesno Duadji yang berakhir antiklimaks, kasus Antasari Azhar yang serba janggal yang tak sedikitpun mengarah bahwa dirinya yang membunuh Nasruddin, kasus Bibit Samat Rianto dan Chandra Hamzah yang dideponeer dengan alasan banyak masyarakat (lewat facebook, dimana banyak sekali identitas palsu di dalam media ini) yang membelanya, kasus Bank Century yang lebih tampak sebagai dagelan ketimbang keseriusan. Maka, tak pelak lagi, Indonesia adalah negara korup yang perlahan-lahan tenggelam bersama korupsi-korupsi yang secara berjamaah dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah dan wakil rakyat ini.
Dari hari ke hari kasus-kasus seperti inilah yang ada di media massa, baik surat kabar maupun televisi. Tidak pernah masyarakat disuguhi dengan program pembangunan yang terlaksana dengan baik, baik infrastruktur, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kesehatan. Jika pun ada, maka bisa dipastikan itu bukan berasal dari pemerintah.
Ambil contoh DKI Jakarta, dari tahun ke tahun tak ada sedikitpun perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi banjir. Jika pun ada, tak ada dampak yang signifikan. Ini seperti anak sakit muntaber diberi minyak angin saja dengan alasan yang penting ada yang dilakukan untuk mengatasi masalah muntabers si anak.
Juga program penanganan kemacetan. Gubernur yang pada saat kampanye berkoar bahwa dialah ahlinya untuk mengatasi banjir dan macet, sekarang malah mengatakan, “Siapa pun yang menjadi Gubernur akan mengalami hal yang sama dan mengalami kemandekan pemikiran yang sama dengannya.” Coba kita lihat bagaimana Pemda DKI membangun jalan layang Blok M-Antasari. Pemda butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut. Padahal, BUMN asal China menyelesaikan proyek MRT termasuk perkereta apian subway system dan monorel untuk seluruh Iran hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Dari sini saja sudah bisa dilihat, bahwa pak Gubernur jauh daripada ahli.
Coba kita lihat fakta di China. Tahun 2002, Cina merupakan negara di kawasan Asia yang paling banyak menyedot investasi asing dengan nilai sekitar 50 miliar dolar AS. Negeri tirai bambu tersebut saat ini merupakan negara yang sedang tumbuh dengan cepat dan menjadi kekuataan ekonomi baru. Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Cina dapat dipertahankan di atas rata-rata tujuh persen. Apalagi dengan masuknya Cina ke dalam World Trade Organization (WTO) pada 11 Desember 2001, diprediksi akan membuat perekonomian negara tersebut semakin maju pesat.
Prestasi yang dicapai Cina merupakan buah dilaksanakannya program reformasi ekonomi yang dimulai tahun 1978. Di mana, upaya memikat modal asing merupakan aspek penting kebijakan reformasi ekonomi tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh guna mengundang investor menanamkan modalnya di negeri tersebut, pemerintah Cina memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Cina menyadari infrastruktur ekonomi merupakan syarat utama dalam membangun perekonomian. Sebab kalau hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif (misal tenaga kerja murah dan sumber daya alam melimpah), maka sulit mengembangkan wilayah-wilayah potensial di Cina. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, irigasi, komunikasi, dan listrik mendapat prioritas.
Pada tahun 1978 total panjang jalan raya di Cina hanya 89.200 km, dan tahun 2002 meningkat tajam menjadi 170.000 km. Pada tahun 1988 jalan tol pertama dibuka dengan panjang 185 km, pada tahun 2001 sudah mencapai 19.000 km. Untuk pelabuhan, setidaknya Cina memiliki 3.800 pelabuhan angkut, 300 diantaranya dapat menerima kapal berkapasitas 10.000 MT.
Tahun 2001 Cina menghasilkan tenaga listrik 14,78 triliun kwh. Direncankan pada tahun 2009, Cina bakal mengoperasikan PLTA terbesar di dunia yang menghasilkan tenaga listik sebesar 84,7 triliun kwh. Sementara saluran telepon (fixed line), pada tahun 2002 Cina memiliki 207 juta sambungan. Padahal tahun 1989 hanya ada 5,68 juta sambungan.
Sekarang, China telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi melampaui AS dan Jerman. Sekarang China telah menjadi negara pengekspor teknologi terkemuka. Sekarang China telah menjadi raksasa ekonomi di dunia. Semua adalah berkat program pemerintah yang direalisasikan, dan bukan hanya diperbincangkan, dipidatokan, dikoar-korankan, diiklankan, tapi jauh dari kenyataan.
Sumber: http://mustafit.wordpress.com/
Tags: