Home »

Faktor Kasus Korupsi Pejabat Dan Gerakan Kultur Anti Korupsi

Sabtu, 23 April 2011

Pernyataan pers PP Muhammadiyah dan PB NU tentang gerakan kultural antikorupsi dan politisi busuk, Kamis (15/1), di Jakarta, adalah langkah nyata guna mengakhiri masa transisi. Budaya korupsi yang dipraktikkan para pemimpin negara merupakan akar persoalan krisis, baik krisis idiologi, norma-norma dan krisis pemahaman akan kebagsaan serta krisis beragam lainnya.

 INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2005 sedikit membaik. Dari 159 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan keenam terkorup di dunia dengan skor 2,2, naik dari urutan kelima pada tahun 2004 dengan skor 2,0. Sedang pada tahun 2003 skornya 1,9. Indonesia masih jauh lebih baik dari Bangladesh (1,7) dan Myanmar (1,8), dua negara yang menempati urutan pertama dan kedua terkorup di dunia. Singapura (9,4) adalah negara terbersih di Asia Tenggara, diikuti Malaysia (5,1), Thailand (3,8), Vietnam (3,3), Laos (2,6), Filipina (2,5), dan Kamboja (2,3)

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009, dalam setahun ini hanya dijalankan secara minimal dari segi penegakan hukum. Sementara, program pencegahan korupsi dalam bentuk reformasi kebijakan, sistem, dan birokrasi yang rentan terhadap penyimpangan, hampir tidak dilakukan.

Memberantas korupsi
Sebenarnya agama tidak berdiri di ruang hampa. Ia merespons "realitas kemanusiaan". Karena itu, makna agama terkait erat masalah manusia. Amat ironis jika agama menjauhi "realitas" yang melahirkannya. Agama dilahirkan untuk menggugat ketidakadilan dan penindasan. Sebagaimana gugatan Nabi Ibrahim AS terhadap despotisme Namrud. Beliau menghancurkan mitos "penguasa manusia" pada diri Namrud dengan menghancurkan berhala-berhala.

Contoh lain adalah agama yang dibawa Nabi Musa AS. Beliau berjuang membebaskan bangsa Yahudi dari penindasan Firaun. Gugatan agama Musa mengambil bentuk penghancuran keangkuhan Firaun yang telah melampaui batas (despotik) dan mengklaim sebagai Tuhan. Maka raison d’être agama adalah sebagai gugatan atas penindasan dan ketidakadilan seraya membangunkan kesadaran masyarakat tertindas guna melakukan resistensi dan memperjuangkan keadilan.

Atas dasar itu, agama berfungsi melakukan transformasi terhadap tatanan dan budaya yang menindas. Tidak sekadar mengimbau secara moral, tetapi merumuskannya dalam bentuk aksi. Berdalih agama hanya gerakan moral merupakan pelarian dari ketidakberdayaan menumbuhkan gerakan perlawanan (fight against). Dengan begitu, sikap baik dan buruk yang terkait masyarakat luas tidak senantiasa dikembalikan kepada tiap individu. Fungsi sosial agama lebih kuat aromanya, terlebih jika menyaksikan perjuangan Nabi Muhammad, beliau sampai "bersimbah darah" untuk menegakkan kesetaraan manusia.

"Kesalehan individual" yang selama ini mulai tampak, sejatinya diteruskan dengan "kesalehan sosial" dan itu tidak bisa dengan hanya mengharapkan dari tiap individu. Para pemimpin umat Islam harus mulai merumuskan konsep keberagamaan yang berorientasi pada kesalehan sosial sehingga paradigma umat akan tercerahkan. Untuk itu paling tidak ada empat hal yang harus dilakukan.

Pertama, membongkar sikap keberagamaan teosentris, sebab hal ini tidak menyadarkan umat akan adanya keterkaitan agama dan persoalan kemanusiaan. Teosentrisme hanya bermain pada irasionalitas dan memandulkan keinginan untuk meneliti lebih jauh substansi keberagamaan.

Kedua, merumuskan sebuah konsep teologi yang menekankan sikap antikorupsi dan menjadikannya sebagai musuh utama umat Islam. Kita harus menggeser wacana pertarungan lama, muslim-non muslim (Yahudi-Nasrani). Kondisinya sudah jauh berubah, jika dulu Yahudi dan Nasrani sering tampil dengan kekuatan politik dan bermusuhan dengan Islam, kini semua menjadi cair. Bahkan, boleh jadi saat ini mereka menjadi teman dalam melawan korupsi.

Ketiga, menegaskan bahwa memberantas praktik korupsi lebih tinggi derajatnya daripada pelaksanaan ritual. Keempat, mendorong ormas-ormas Islam membentuk lembaga pengawas korupsi semacam ICW (Indonesian Corruption Watch). Selama ini, agenda ke arah sana tidak tersentuh sehingga wajar jika ada penilaian bahwa perhatian umat Islam terhadap hal ini masih amat kecil. Walhasil, merumuskan kembali agenda kemanusiaan agama yang sesuai konteks kekinian adalah suatu keniscayaan jika kita memahami dan menghayati substansi agama.

Mengambing-hitamkan agama dalam maraknya budaya korupsi di Indonesia bukan sebuah sikap bijaksana Dengan kata lain, perjuangan kultural dirasa lebih ampuh. Dan  menempatkan agama sebagai instrumen utamanya.

blog.uad.ac.id/
Tags: