Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Kokohkan Akidah, Perangi Korupsi
Sabtu, 23 April 2011
Oleh Heri Ruslan
Dengan bertafakur, bermuhasabah dan berzikir para pejabat diajak untuk memerangi korupsi.
Rabu (31/3) lalu, sekitar 500 pejabat Kementerian Pertanian duduk bersimpuh di ballroom
Itulah salah satu bagian dari rangkaian acara Pembinaan Antikorupsi yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang dikemas dengan metode Tafakur Hisab dan Dzikir (THD). Guna mewujudkan Kawasan Bebas Korupsi (WBK), Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai terobosan. Salah satunyanya melakukan pembinaan dan pelatihan aparatur dengan pendekatan agama.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya menggunakan metode THD pada Februari 2008. Hingga kini, pembinaan dan pelatihan dengan metode THD itu telah diikuti sekitar 6.000 pegawai Kementerian Pertanian. "Kami memberikan pembinaan pelatihan mental, sehingga seseorang tahu dan mungkin mau meninggalkan korupsi karena agama mengancam neraka kepada orang yang korupsi," ungkap Inspektur Jenderal kementerian Pertanian, Dr Mulyanto.
Ketua Panitia Pelatihan Kiat Cegah Korupsi, Imam Subarkah, mengungkapkan, metode THD yang digunakan untuk memerangi korupsi itu adalah menggugah hati. Dalam metode THD, kata dia, para peserta diajak bertafakur, mengetahui siapa dirinya dan merenungkan apa saja yang telah dilakukan dalam hidup.
“Dengan membawa sehelai kertas milik kantor saja ke rumah, misalnya, untuk anak itu bisa terhitung korupsi. Sekarang kita hitung berapa yang sudah kita korupsi. Kemudian ini kita ubah. Kita mengajak untuk bertaubat dan berzikir,” papar Imam.
Inspektur Khusus Kementrian Pertanian, Erif Hilmi, mengakui keefektifan metode THD, memang belum dapat diukur. Pihaknya masih mengusahakan kerja sama dengan unit kerja independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan evaluasi terhadap pelatihan ini.
“Tapi, secara gampangnya, yang saya rasakan, dulu ketika ke daerah suka dioleh-olehi, tapi sekarang itu sudah berkurang. Karena waspada hal tersebut terhitung gratifikasi. Pembelian oleh-oleh ini kan menggunakan uang kantor,” tutur Erif.
Selain dari sisi hukum positif, korupsi perlu dilihat juga dari hukum agama. Menurut Erif, dalam hukum positif, korupsi merupakan tindakan memperkaya diri dengan uang yang bukan haknya. Namun, dalam hukum agama tidak berlaku demikian. Sekecil apapun uang yang masuk ke kantong pribadi, meski tidak memperkaya diri, akan dimintai pertanggungjawabannya. Hal inilah yang perlu ditanamkan.
“Dalam pelatihan, peserta diingatkan kisah Rasulullah. Salah satunya kisah seorang laki-laki yang tangannya terluka. Penyebabnya karena ia bekerja keras memecah batu. Rasul pun mencium tangan itu dan bersabda bahwa tangan yang tidak mengambil hak orang lain tidak akan menyentuh api neraka,” ujar Erif.
Memasuki sesi, ia menambahkan, peserta diminta berjanji agar tidak melakukan korupsi. Ikrar itu nantinya harus diulangi setiap hari. “Begitu bangun, setelah membaca doa bangun tidur, mari kita ucapkan, ‘Ya Allah hari ini aku tidak akan korupsi, beri kekuatan untuk tidak melakukan korupsi.’ Janji untuk satu hari saja, tapi dilakukan setiap hari.”
Irjen Kementerian Pertanian menambahkan, pembinaan dengan metode THD diterapkan, karena korupsi hanya bisa dilawan dengan kekuatan transendental. ''Kekuatan yang mampu menembus dimensi langit hanya agama. Agama itu berlaku di ruang gelap maupun terang. Agama juga berlaku di ruang publik juga ruang privasi. Agama juga berlaku sebagai pribadi maupun pejabat. Di manapun mereka berada di situlah ruang agama,'' tuturnya.
Metode THD itu berupaya untuk menyentuh dasar hati manusia, serta mempereguh keimanan. Hanya dengan iman kepada Tuhan, kata dia, manusia mempercayai surga dan neraka. Manusia yang beriman tak akan melakukan korupsi, karena hal itu dilarang oleh agama dan Tuhan.
Mulyanto menambahkan, setelah pelatihan dan pembinaan dengan metode THD itu diterapkan, tingkat kerugian negara sudah mulai berkurang. Pada 2009 sekitar 43 persen dari 225 unit pelaksana teknis (UPT) atau satuan kerja di kementerian itu dinyatakan lolos program WBK.
Menurut Mulyanto, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 2008 yang hanya 23 persen UPT Kementerian Pertanian masuk kategori WBK. "Sejak dilakukan program WBK pada 2008, kerugian keuangan negara di 43 persen UPT dan satuan kerja itu bisa ditekan hingga 0,05 persen," ujarnya menegaskan.
Upaya Kementerian Pertanian memerangi korupsi dengan menggunakan metode THD telah berbuah apresiasi. Kementerian itu telah mendapat dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada 2009. Pertama, anugerah MURI kepada Kementerian Pertanian sebagai penyelenggara pencanangan pembinaan antikorupsi pada PBNS melalui metode THD.
Selain itu, MURI juga menganugerahkan penghargaan kepada Irjen Kementerian Pertanian, Mulyanto, selaku pelopor pencanangan pembinaan anti korupsi melalui metode THD. Kementerian itu pun mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian itu mendapat skor integritas tertinggi sebagai instansi pusat dan skor integritas tertinggi sebagai unit pelayanan publik dalam aspek Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih. Botanical Square Bogor. Mereka kemudian bersujud untuk bertafakur, bermuhasabah dan berzikir mengingat kebesaran Tuhan. Air mata pun menetes dari mata para pejabat itu. Mereka pun berikrar untuk menjauhkan diri dan memerangi praktik korupsi yang akan merusak bangsa.
Upaya Kementerian Pertanian itu memang layak ditiru lembaga dan departemen lainnya.
http://muchroji.multiply.com/journal/item/3906
