Home »

Hukuman Mati bagi Koruptor

Kamis, 24 Maret 2011
Rusdi Mathari, Bagus Supriyatno
 
Para koruptor harus dihukum mati. Itulah salah satu rekomendasi yang diusulkan oleh Komisi E Muktamar ke-46 Muhammadiyah di Bantul, Yogyakarta kemarin. Alasan peserta muktamar: korupsi semakin merajalela dan pranata hukum belum memberi efek jera kepada para pelaku.
 
Peserta muktamar juga meminta segera ada pembuktian terbalik bagi para koruptor.  Dan usulan itu, jika disetujui akan menjadi keputusan Muhammadiyah. Kenapa organisasi keagamaan itu meminta hukuman mati bagi para koruptor?
 
Kata Dien Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah tindakan para koruptor sama dengan membunuh banyak masyarakat Indonesia secara tidak langsung. Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor dibenarkan dalam hukum Islam karena tindakan korupsi disamakan dengan kejahatan membunuh. Dalam Islam, hukuman bagi pembunuh adalah hukuman mati atau akrab dikenal qisas. ‘’Kalau dikaitkan dengan Islam, ini bisa dianalogikan dengan qisas,’’ kata Dien.
 
Sebelum muncul usulan hukuman mati bagi para koruptor di muktamar Yogyakarta itu, Muhammadiyah juga pernah bersepakat dengan NU untuk tidak menyalatkan jenazah koruptor. Harapannya, kesepakatan dua organisasi itu akan menumbuhkan kemarahan masyarakat secara nasional (national wide anger) terharap korupsi dan koruptor.
 
Kemarahan itu misalnya, akan dimulai dengan menghentikan sikap permisif terhadap praktik korupsi di lingkungan internal NU dan Muhammadiyah. Para kiai, pemuka agama dan pesantren diminta untuk tidak lagi toleran bergaul dengan para koruptor.
 
Berbagai sumbangan terutama dalam jumlah besar dan tidak jelas asal-usulnya, untuk pembangunan pesantren, sekolah, balai pengobatan dan mesjid, juga harus ditolak. Intinya, dua lembaga itu ingin menanamkan pengertian keagamaan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius, bahkan sudah menjurus ke kuffar (ingkar kepada Tuhan).
 
Korupsi di Indonesia memang pantas dikutuki. Tahun ini, Political & Economic Risk Consultancy yang berbasis di Hong Kong menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di kawasan Asia Pasifik. Dalam sebuah diskusi di Jakarta Ketua Mahkamah Konstitusi  Mahduf MD pernah mengatakan, korupsi sudah terjadi dimana-mana.
 
Mulai dari polisi, jaksa, hakim, kantor sepakbola, hingga takmir masjid. Semua pejabat kata dia melakukan korupsi. Ironisnya, korupsi justru merajalela dan menjadi penyakit setelah Indonesia melakukan amendemen UUD 1945 selama empat kali sejak tahun 1999 hingga 2002
 
Pemutihan
Mahfud karena itu setuju jika para koruptor dihukum mati. Apalagi, hukuman mati juga sudah diatur oleh undang-undang. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, juga berpendapat yang sama dengan Mahfud.
 
Kata Patrialis, undang-undang korupsi sudah mengatur soal hukuman mati itu dan membolehkan. Persoalannya, kata dia, tergantung bagaimana majelis hakim menafsirkan dan berani memutuskannya.
 
Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Antara lain tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Tapi adakah koruptor yang dihukum mati?
 
Mestinya jika ingin menggerakkan percepatan ekonomi, pemerintah bisa meniru Cina ketika mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Di awal 1980-an mengawali reformasi ekonomi lewat kebijakan San Ge Dai Biao, Cina menyeret ratusan ribu koruptor ke pengadilan dan dijatuhi hukuman berat.
 
Hukuman mati baru diterapkan sejak 1998, setelah Beijing melakukan pemutihan untuk seluruh kasus korupsi yang dilakukan sebelum tahun itu. Namun sejak tahun itu: semua pejabat yang korupsi langsung dijatuhi hukuman mati Bukan cuma koruptor kelas coro, tapi pejabat seperti Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Changqing dijatuhi hukuman mati pada Maret 2000 karena dituduh menerima suap lebih dari US$ 660 ribu.
 
Para pemimpin Cina rupanya yakin penegakan hukum yang konsisten dan didukung keputusan dan kemauan politik, bisa menimbulkan efek jera pada para pelaku korupsi dan menggagalkan niat mereka yang ingin melakukan korupsi. Ketika PM Zhu Rongji mengucapkan sumpah “100 Peti Mati” untuk menghukum mati para koruptor pada Maret 1998, genderang memberantas korupsi di Cina makin menggema.
 
Memang kemudian ada protes, terutama dari para pejuang hak azasi manusia. Tapi Cina bergeming. Eksekusi mati bagi para koruptor dalam pandangan pemimpin Cina, justru akan meneguhkan kepercayaan rakyat dan negara lain untuk berinvestasi. Sejak itu, Cina menuai banyak kepercayaan investor asing. Tahun lalu kontrak investasi langsung asing ke daratan Cina mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Cina: US$ 71,22 miliar.
 
Usulan anggota Muhammadiyah di muktamar Yogyakarta kemarin, mudah-mudahan akan menggerakkan para penegak hukum menghukum mati para koruptor. 

http://www.beritasatu.com/
Tags: