Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Menag: Bodoh, Jika Ingin Korupsi
Rabu, 09 Maret 2011
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama Suryadharma Ali
mengatakan, jika ada aparat di kementrian yang dipimpinnya ingin korupsi
berarti yang dia melakukan tindakan paling bodoh karena pengawasan demikian ketat
belakangan ini.
"Kalau ingin korupsi, ini bodoh. Karena yang mengawasai
banyak, DPR, LSM, KPK, Irjen hingga masyarakat," kata Suryadharma Ali
ketika memberi keterangan seputar 48 titik lemah dalam pelayanan dan berpotensi
menimbulkan tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan KPK belum lama ini,
di Jakarta, Rabu.
Menag mengaku banyak menerima permintaan wawancara seputar 48
titik lemah dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam
penyelenggaraan ibadah. Untuk itu, kata Suryadharma Ali, pihaknya merasa perlu
memberikan penjelasan hal itu.
Temuan KPK yang dimaksud 48 titik lemah itu, kata Menag,
merupakan perwujudan kerjasama antara kementerian agama dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemenag sudah memberikan penjelasan kepada KPK.
Pihak Kementerian Agama pun telah menindaklanjuti dan memberikan
tanggapan dan klarifikasi. Dari rekomendasi KPK itu pula, menurut Menag,
pihaknya akan melakukan perbaikan seperti soal regulasi, SDM dari segi sisi
organisasi serta ketatalaksanaan. Termasuk di dalamnya menambah tenaga akuntan.
Ia menjelaskan pula, ada perbedaan dari sisi pandang dalam
penyelenggaraan ibadah haji antara KPK dan Kementerian Agama. contohnya soal
efesiensi dalam penerbangan. Cara hitung KPK beda dengan Kementerian Agama.
Jika ada pesawat dengan kapasitas 400 orang diisi 300 penumpang.
Jika pesawat disewa, itu disebut sebagai inefisien. Bisa efisien jika pewasat
terisi semua. Sedang Kementetrian Agama membayar pesawat per kepala.
Jika pesawat kapasitas 400 orang, kemudian penumpangnya 300,
maka jumlah penumpang sebanyak itulah yang dibayar.
Lagi pula, Kementerian Agama tak menentukan besarnya tarif
pesawat dalam penyelenggaraan haji. Yang punya otoritas adalah Kementerian
Perhubungan. "Pihak kita hanya menyampaikan penawaran," jelas Suryadharma
Ali.
"Jadi, jika ada aparat Kementerian Agama ingin korupsi
dalam kaitan ini, itu berarti tindakan bodoh. Lagi pula yang ikut mengawasi
banyak," jelas Suryadharma Ali. (*)
COPYRIGHT © 2010 ANTARA
