Home »

Politik Pemberantasan Korupsi

Selasa, 22 Maret 2011
  • Oleh Teguh Yuwono
WACANA pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan ketidakmampuan memberantas korupsi secara revolusioner alias tebang pilih, sesunguhnya bukan merupakan hal baru dalam konstelasi politik di Indonesia. Jika melakukan penelusuran ke belakang tentang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, maka kita bahwa bongkar pasang kelembagaan yang berkait dengan lembaga pemberantasan korupsi sudah beberapa kali dilakukan.

Sebelum berdirinya KPK, semua mengetahui bahwa berdirinya lembaga itu juga didahului dengan dibubarkannya Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Alasan yang dilakukan pada saat itu juga sama, KPKPN tidak bisa bekerja karena tidak mampu menjamah koruptor kelas kakap. KPKPN pada waktu itu dituding tidak becus menangani kasus korupsi karena ketidakmampuannya menyelesaikan persoalan korupsi, khususnya yang berkait dengan para pejabat tinggi negara dan keluarga Cendana. Yang menarik dalam konteks wacana argumentasi pembubaran saat ini adalah terdapat kemiripan (kalau tidak boleh dikatakan sama persis) alasan tentang pembubaran KPK dan KPKPN.

Wacana kuat tentang pembubaran KPK oleh DPR RI, kalau dicermati, rentetan peristiwa yang terjadi di balik pembubaran KPKN pada waktu itu juga tidak jauh berbeda. Yakni bahwa kinerja KPKPN pada saat itu sesungguhnya sangat baik, bahkan beberapa ahli mulai mengakui efektivitasnya dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian, karena kinerja KPKPN pada waktu itu mulai merambah ke tokoh-tokoh politik yang berada di DPR RI, tak ayal lagi lembaga KPKN yang baru berdiri beberapa tahun sudah mesti ditutup dari buku politik Indonesia. 

Kemudian, didirikanlah KPK dengan harapan agar mampu memberantas korupsi secara lebih menakjubkan lagi, walaupun harus diakui bahwa pada waktu awal berdirinya hampir selalu diliputi pesimisme oleh hampir semua kalangan.

Sejalan dengan perkembangan waktu, hingga kini KPK yang mulai bekerja secara efektif dipandang oleh sebagian kalangan DPR sebagai lembaga yang tidak mampu memberantas korupsi karena tebang pilih dan tidak mampu menembus wilayah pusat kekuasaan politik.
Kalangan di DPR lupa bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat besar dan kompleks. Harapan yang berlebihan (bahkan terkadang seperti mimpi yang terlalu indah) kalangan DPR, justru memperkuak lembaga itu sebenarnya tidak menyadari realitas bahwa persoalan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan sebaliknya, sangat rumit, mendalam, dan melelahkan. 

Politik Kepentingan
Barangkali sudah menjadi garis politik Indonesia bahwa bongkar pasang kelembagaan menyangkut pemberantasan korupsi telah, sedang, dan mungkin akan terus berlanjut dalam konteks politik bangsa ini. Itu akan semakin membuat usaha pemberantasan korupsi semakin tidak menentu. Pembubaran KPKPN pada waktu itu diikuti dengan pendirian KPK. Pertanyaan kritis yang muncul dalam konteks wacana pembubaran KPK kali ini adalah, akan berapa kalikah lembaga-lembaga semacam itu dibubarkan, kemudian didirikan lagi lembaga dengan nama baru tetapi bertugas sama dalam konteks politik Indonesia kini dan mendatang?

Kalau mengikuti budaya politik Indonesia, maka pembubaran dan pendirian kembali lembaga pemberantasan korupsi akan terus terjadi. Artinya, kecenderungan politik ke depan, hal itu akan terus berlanjut. 

Barangkali sudah menjadi garis politik Indonesia bahwa bongkar pasang kelembagaan menyangkut pemberantasan korupsi telah, sedang, dan mungkin akan terus berlanjut dalam konteks politik bangsa ini. Itu akan semakin membuat usaha pemberantasan korupsi semakin tidak menentu. 

Dengan berbagai alasan, luapan-luapan ketidakpuasan politik akan disalurkan melalui keputusan akhir, yaitu pembubaran lembaga. Gambaran perilaku politik yang muncul ke depan adalah adanya kecenderungan untuk membubarkan lembaga lama, membuat lembaga baru, lembaga baru tersebut mulai efektif dan bekerja dengan baik, kemudian bubarkan lagi, didirikan lagi lembaga baru, dan demikian seterusnya.
Siklus bekerjanya sistem politik yang dikembangkan oleh elite politik nasional seperti itu tidak akan pernah mampu membuat lembaga pemberantasan korupsi menjadi besar, efektif, dan disegani.

Lembaga semacam KPK akan terus menerus dibayangi pemikiran bahwa pada suatu waktu (karena berbagai alasan) lembaga tersebut dibubarkan. Kondisi seperti itulah, yang sering oleh para pakar disebut preseden buruk pemberantasan korupsi. Kenapa preseden buruk? Karena secara terus menerus akan dijadikan referensi oleh DPR untuk membubarkan lembaga pemberantasan korupsi. Itu juga akan semakin membuat usaha pemberantasan korupsi semakin tidak menentu.

Dalam pandangan public choice theory, wacana di DPR menyangkut pembubaran KPK bukanlah hal yang mengejutkan. Kenapa begitu? Public choice theory menjelaskan bahwa tidak aneh para politikus yang berada dalam parlemen tersebut merencanakan membubarkan KPK karena kepentingan mereka (dalam konteks apa pun) mulai terusik.

Dalam konteks politik, ketika kepentingan politiknya -apa pun bentuknya- terusik, maka politikus akan melakukan apa saja untuk menjaga agar kepentingannya tidak terjamah.
Dalam perspektif seperti itu, jelas wacana yang terjadi soal pembubaran KPK di kalangan DPR tidak pernah lepas dari politik kepentingan, baik kepentingan politik kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun kepentingan lainnya.

Bagaimana ke Depan?
Menyangkut pemberantasan korupsi, belajar dari pengalaman berbagai negara yang sukses memberantas korupsi, dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, keseriusan, keyakinan, dan keberanian yang luar biasa. Celakanya, budaya politik Indonesia kurang mendukung terhadap political attitude seperti itu.

Budaya bongkar pasang lembaga pemberantas korupsi menjadi bukti kelemahan political endurance (daya tahan politik) politikus kita untuk lebih telaten dalam pemberantasan korupsi. Kenapa mesti telaten? Karena korupsi dalam perspektif kebudayaan telah diakui merasuk dan mengakar ke semua sendi kehidupan. Bahkan banyak ahli mengatakan korupsi Indonesia ibarat kanker yang telah menjalar ke semua organ tubuh. Jadi tidak gampang untuk menyembuhkannya. 

Menyadari kerangka pikir semacam itu, maka wacana pembubaran KPK harus dipertimbangkan secara masak-masak. Korupsi yang menggunung atau kadang-kadang didramatisasi sebagai merajalela dalam sendi kehidupan Indonesia, harus diberantas secara serius, terus menerus, telaten, berani, dan penuh keyakinan. Tidak bisa dimungkiri, dalam konteks kompleksitas persoalan yang sangat rumit dan sulit itu, kinerja KPK selama beberapa tahun ini tidak bisa dinilai dengan angka merah. 

Harus pula ditanamkan suatu upaya pendukungan danpemikiran yang efektif, bahwa KPK sesungguhnya hanya satu dari sekian banyak strategi yang mungkin dilakukan untuk pemberantasan korupsi. Artinya, sesungguhnya kinerja KPK akan semakin efektif kalau upaya-upaya pendukungan pemberantasan korupsi juga dilakukan secara sinergis dengan mengintegrasikan strategi-strategi yang lain.

Keberadaan KPK, BPK, dan berbagai badan pengawas (termasuk fungsi pengawasan DPR) merupakan pendekatan struktural untuk pemberantasan korupsi. Sementara itu pendekatan kultural dapat dilakukan melalaui civic education, keteladanan, kepemimpinan, dan sebagainya.

Strategi-strategi pendukungan pemberantasan korupsi itu, misalnya prinsip keteladan dan kepemimpinan yang kuat (strong leadership). Dalam kultur masyarakat Indonesia yang masih patron-client relationship, keteladanan dan kepemimpinan merupakan salah satu senjata ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi. Dalam konteks seperti itu, justru wakil rakyat dan para pejabat negara di semua tingkatan, serta para pemimpin di semua golongan lapisan masyarakat, harus memberikan contoh keteladan dan kepemimpinan yang kuat menyangkut perilaku pemberantasan korupsi. 

Dalam konteks kultural semacam itulah, pendekatan bongkar pasang lembaga pemberantasan korupsi tidak akan pernah efektif untuk memberantas korupsi. Aspek-aspek keteladanan, kepemimpinan dan komitmen yang kuat justru mesti dilakukan untuk memperkuat daya dobrak KPK dalam pemberantasan korupsi. Itu artiya, kinerja KPK-lah yang justru harus dipertajam dengan memperkuat kapasitas yang dimilikinya untuk pemberantasan korupsi. 

Pendekatan perilaku yang berbasis moral politik yang positif, akan semakin memperkokoh upaya-upaya efektif dalam pemberantasan korupsi menuju perwujudan tata pemerintahan yang baik. Sistem administrasi yang tertib dan akuntabel merupakan strategi pendukung yang bisa dilakukan untuk membantu pemberantasan korupsi tersebut.

Pada aras lain, mekanisme kontrol sosial yang dalam beberapa tahun terakhir dilakukan oleh berbagai kalangan -khususnya media massa, lembaga swadaya masyarakat, kalangan kampus (baik mahasiswa maupun para pakar/ akademisi), dan masyarakat umum- akan semakin memberikan pendukungan positif terhadap lembaga-lembaga struktural yang ada dalam pemberantasan korupsi. 

Hal itu penting, agar pemberantasan korupsi tidak berkesan sekadar terapi sesaat yang serbainstan tetapi tidak mengakar. Sekaligus memberikan contoh positif bahwa pemberantasan korupsi itu tidak hanya sekadar persoalan bongkar pasang lembaga, tetapi lebih dari itu, adalah pekerjaan struktural dan kultural yang butuh ketelatenan, keseriusan, dan keyakinan luar biasa.(68)

- Drs Teguh Yuwono MPol Admin, analis Kebijakan Publik Fisip Undip, dosen Pascasarjana Magister Ilmu Politik (MIP) dan Magister Administrasi Publik (MAP) Undip. 
 
sumber: http://www.suaramerdeka.com/harian/0701/31/opi03.htm
Tags: