Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Setelah Dua Rekan Ditangkap KPK: Terpidana Korupsi Telkom Menyerahkan Diri
Rabu, 30 Maret 2011
MAKASSAR
– Setelah KPK menangkap dua buronan Kejati Sulsel, Senin kemarin, giliran
mantan Ketua Koperasi Siporennu PT Telkom Divre VII Makassar, Heru Suyanto
menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.
Terpidana kasus korupsi PT Telkom yang merugikan negara sebesar Rp 44,9 miliar ini, mendatangi Kejati sekitar pukul 13.30 didampingi pengacaranya, Yasser Wahab. Heru yang masih aktif sebagai karyawan Telkom di Bandung itu, memilih menyerahkan diri ke pihak kejaksaan setelah dua terpidana lainnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) -- mantan Kepala Divisi Regional (Kadivre) VII Telkom Sulsel, Koesprawoto dan mantan Deputi Kadivregional Sulsel, Eddy Sarwono.
Terpidana kasus korupsi PT Telkom yang merugikan negara sebesar Rp 44,9 miliar ini, mendatangi Kejati sekitar pukul 13.30 didampingi pengacaranya, Yasser Wahab. Heru yang masih aktif sebagai karyawan Telkom di Bandung itu, memilih menyerahkan diri ke pihak kejaksaan setelah dua terpidana lainnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) -- mantan Kepala Divisi Regional (Kadivre) VII Telkom Sulsel, Koesprawoto dan mantan Deputi Kadivregional Sulsel, Eddy Sarwono.
Di
Kejati Sulsel, Heru menyelesaikan proses administrasi sekitar satu setengah
jam. Pada pukul 15.00, dia pun diantar ke Lapas dengan mobil tahanan kejaksaan.
Heru adalah terpidana kasus korupsi PT Telkom, yang divonis Mahkamah Agung
dengan penjara selama enam tahun, denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan
kurungan, serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp30,5 miliar.
Pengacara terpidana, Yasser Wahab menjelaskan kliennya tersebut terbang langsung dari Bandung untuk memenuhi keputusan MA yang mengharuskannya menjalani penahanan selama enam tahun. Heru tiba di kantor pengacaranya di Jalan Topaz Raya No.5 Makassar sekira pukul 10.00. Begitu terpidana tiba di Makassar, Yasser melakukan koordinasi dengan pihak Kejati Sulsel mengenai keinginan kliennya menyerahkan diri.
Pengacara terpidana, Yasser Wahab menjelaskan kliennya tersebut terbang langsung dari Bandung untuk memenuhi keputusan MA yang mengharuskannya menjalani penahanan selama enam tahun. Heru tiba di kantor pengacaranya di Jalan Topaz Raya No.5 Makassar sekira pukul 10.00. Begitu terpidana tiba di Makassar, Yasser melakukan koordinasi dengan pihak Kejati Sulsel mengenai keinginan kliennya menyerahkan diri.
"Begitu semuanya sudah kita anggap siap, saya kemudian mengantarnya ke kejati. Pak Heru ini sebenarnya aktif sebagai karyawan di Bandung," kata Yasser.
Yasser menjelaskan, kesiapan kliennya menyerahkan diri kepada kejaksaan itu, setelah tim pengacara memberikan pencerahan bahwa upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan tidak menghalangi kejaksaan untuk melakukan eksekusi. Melalui penjelasan itu, Heru akhirnya bersedia menyerahkan diri. Apalagi, dua terpidana lainnya telah ditangkap dan dieksekusi kejaksaan 26 Maret lalu.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Amirullah menyebutkan bahwa, ketiga terpidana dalam kasus korupsi PT Telkom Divre VII Makassar ini, hingga saat ini tidak mengembalikan kerugian negara sebagaimana amar putusan kasasi MA sebesar Rp30,5 miliar. Padahal, berdasar ketentuan, pengembalian kerugian negara itu harus dilakukan terpidana paling lambat satu bulan setelah putusan tersebut disampaikan kepada terpidana. "Karena mereka belum mengembalikan uang negara, maka hukuman subsider juga harus dijalani," ujar Amirullah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh FAJAR (Group JPNN), ketiga terpidana saat ini masih menempati blok masa pengenalan lingkungan (mapenalin). Ini juga dibenarkan pengacara terdakwa, Yasser.
Heru maupun dua terpidana lainnya dijerat kasus korupsi, karena melewatkan percakapan suara dengan teknologi voice over internet protocol (VoIP) ke jaringan tetap milik PT Telkom, dan gateway milik GCS Communication. Melalui cara ini, PT Telkom menggunakan fasilitas berupa E1 yang disambungkan ke sentra lokal Telkom. Akibat sistem yang digunakan ini, negara dirugikan sebesar Rp44,9 miliar. Penerapan sistem ini tidak berdasar tarif yang berlaku di Telkom di mana tersangka memasang tarif sebesar USD0,08 per menit per panggilan. (sah)
