Home »

Abdul Malik Haramain : Sense Of Mission, Mindset, Vision

Sabtu, 09 April 2011

Secara rasional, realistis maupun moral dapat disadari bahwa betapa  korupsi yang menggurita di Tanah Air ini telah menjatuhkan bangsa Indonesia dalam kubangan krisis total yang berkepanjangan.

 “Pemberantasan korupsi harus total dengan merubah mindset kita terlebih dahulu baik itu dari sisi kognitif, afektif dan  behavioral” ungkap Anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain kepada koruptorindonesia.com diruangan kerjanya, Rabu (9/3)

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa menambahkan, sebagai bangsa kita nyaris kehilangan akal untuk mengatasi korupsi. Meski demikian, masih tak bosan mencari jalan keluar kendati kebanyakan diantaranya hanya sekedar merupakan peluru-peluru wacana saja.

Masalah pemberantasan korupsi juga diperparah dengan esensi kedaulatan rakyat yang tidak belum sepenuhnya ditegakan. kedaulatan rakyat tidak pernah diimplementasikan sebagai keterlibatan warga secara aktif dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu Elite politik bisa berperan dan memberikan contoh untuk memimpin pemberantasan korupsi ini.

“Saya berharap dalam pemberantasan korupsi ini elite memilik, pandangan kedepan dan kesadaran amanah atau sense of mission” tandas Abdul Malik.

Menurutnya, sekarang ini ada kencendrungan orang melakukan korupsi itu tidak takut, tetap saja melakukan korupsi. Setelah reformasi semakin banyak gubernur/kepala daerah yang tersangkut korupsi. Ada 148 kepala daerah, 17 diantaranya Gubernur terjerat korupsi. Berikut petikan wawancaranya dengan J. Permana dari koruptorindonesia.com :


Tanggapan anda terkait Korupsi di Indonesia?

Saya kira hari ini korupsi menjadi isu terpenting selain pelanggaran HAM. Isu korupsi menjadi isu yang menarik karena yang pertama, jelas merugikan Negara Karena itu impact-nya adalah program-program yang sifatnya populis/kerakyatan pasti terkurangi

Yang kedua, isu korupsi hari ini tidak hanya terpusat di daerah juga gejala korupsi itu semakin mencuat. Dulu mungkin korupsi hanya di pusat tetapi hari ini faktanya korupsi setelah reformasi tidak kemudian hilang atau berkurang tetapi korupsi berjalan lebih sistematis. Dulu orang melakukan korupsi hanya dengan cara tradisioanal tetapi sekarang dilakukan lebih sistematis dan dilakukan dengan komplek.

Karena itu, dua alasan itulah bocornya uangnya Negara sehingga program-prgram populis untuk rakyat tidak berjalan, lalu korupsi justeru tidak terpusat melainkan sudah menular ke daerah- daerah dan kelompok lain. Bahkan ada yang bilang dengan otonomi daerah itu, korupsi semakin merata. Jadi, Isu Korupsi ini tetap menjadi isu terpenting.

Apakah sudah ada perkembangan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi sekarang ini?

Belum ada trend bagus untuk pemberantasan korupsi, saya sadar korupsi itu tidak bisa hilang seperti di Malaysia juga Korupsi itu tidak hilang. Tetapi setidaknya penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu ada trend-nya, berkurang, tiap periode atau tahun mestinya ada perkembangan menurun.

Hari ini kencendrungan orang melakukan korupsi itu tidak takut tetap saja melakukan korupsi. Setelah reformasi  semakin banyak gubernur/kepala daerah yang tersangkut korupsi. Ada 148 kepala daerah, 17 diantaranya Gubernur terjerat korupsi.

Saya tidak mengerti kepala daerah yang terkena kasus korupsi  karena memang niatnya korupsi atau tidak mengerti aturan main jadi, menurut dia itu bukan korupsi tetapi dalam aturan ternyata hal tersebut korupsi.

Pemilu yang mahal juga ini alasan lain dari adanya korupsi yang dilakukan kepala daerah. Kita tahu PEMILUKADA kita itu mahal, dan tidak semua orang calon kepala daerah itu punya uang untuk ikut pemilu.

Bagaimana agar trend - nya korupsi itu menurun ?

Untuk hal itu, KPK, kejaksaan, kepolisian atau lembaga-lembaga yang konsisten dengan korupsi haru benar-benar objektif, independen dan diperkuat jangan dipolitisasi. Bahkan sekarang ini ada gejala politisasi terhadap lembaga tersebut misalnya KPK.

Jadi sekarang itu, bukan kemudian korupsi itu berhasil  kita kurangi akan tetapi justeru perkembangan baru itu, kekuatan-kekuatan politik itu berlomba-lomba untuk memperlemah kewenangan dan otoritas lembaga-lembaga pemberantasan korupsi .

Ini justeru perkembangan buruk dan tidak bagus untuk pemberantasan korupsi. Mestinya politisi-politisi dalam partai politik itu benar-benar menempatkan lembaga/intitusi pemberantasan korupsi itu independen dan objektif.

Independensi KPK Sekarang ini dipertanyakan bagaimana menerapkan strategi agar lembaga itu Independen?

Pertama, pemberantasan korupsi itu harus ada political will and good will dari penguasa dalam hal ini Presiden itu yang paling penting. Dari good will akan muncul  kebijakan-kebijakan yang memperkuat lembaga anti korupsi

Kedua, regulasi untuk anti korupsi itu harus benar-benar menempatkan lembaga anti korupsi itu independen dan diberi kebebasan kepada mereka dengan atuan main yang ada untuk benar-benar melakukan pemberantasan korupsi.

Kalau keinginan untuk memberantas  korupsi itu tidak ada, saya kira tidak mungkin negara ini mampu mengurangi korupsi. Hari ini, good will penguasa atau pemerintah untuk membangun clean goverment dipertanyakan, salah satunya mungkin orang dekat yang ada dilingkarannya itu tidak bersih

Selain itu, harus ada kesadaran dari parlemen untuk bersama-bersama membangun dan mempunyai visi untuk pemberantasan korupsi di Indonesia

Kenapa Harus Parlemen?

Karena begini, kecenderungan politisasi terhadap lembaga anti korupsi itu kuat sekali. Nah yang lain saya kira tentu saja orang-orang aparat penegak hukum, KPK, Polisi benar- benar harus independen salah satunya cara recruitment-nya harus baik sehingga merekrut anggota, misalnya untuk KPK benar-benar bersih.

DPR dalam hal ini punya peran yang signifikan dalam menentukan siapa yang layak yang menjadi ketua KPK atau pimpinan lembaga anti korupsi lainnya. Kalau recuitmennya sudah dipolitisasi maka kesananya tidak akan benar.

Sekali lagi akarnya komitmen penguasa dan parlemen juga karena parlemen ini sebagai sumber recruitmen, kalau itu tidak beres maka pembarantasan korupsi juga tidak akan beres.

Banyak yang menilai sistem dalam Birokrasi kita harus dipangkas karena sistem pengucuran dana maupun kebijakan yang sangat panjang sekarang ini banyak dimanfaatkan Korupsi. Tanggapan Anda?

Saya setuju dengan cara itu, karena korupsi itu sebetulnya lebih banyak adanya kerjasama antara pengusaha dan pejabat untuk mencari untung. Seringkali birokrat di pusat maupun didaerah berbuat untuk memperkaya diri.

Ini yang harus dicegahnya, makanya kami di DPR berusaha untuk mencegah hal itu salah satu contohnya dalam RUU Pemilukada besok bagaimana incumbent yang mempunyai potensi curang untuk dipaksa, diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak punya kesempatan untuk penyelewengan.

Apalagi kalau bicara Pemilukada bukan hanya korupsi uang, tapi korupsi fasilitas, dan Sumber Daya PNS dan sebagainya.

Birokrasi memang  menjadi salah satu dari sekian banyak faktor munculnya potensi  korupsi, kita setuju reformasi birokrasi dilakukan.  Salah satu yang paling vital adalah merubah mindset sumber daya manusianya dari PNS tingkat bawah sampai kepala dinas harus dirubah sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar melakukan pelayanan publik tanpa pamrih tanpa suap.

Selanjutnya ada rasionalisasi meja atau jalur dalam birokrasi itu karena jalur itula disamping memperlambat proses bisa juga menyuburkan korupsi suap. Makanya pemerintah harus menempatkan reformasi birokrasi dalam nomenclature  khusus

Apakah harus ada “Exemplars” atau panutan dari tokoh –tokoh masyarakat untuk menumbangkan korupsi ?

Saya kira iya, perlu pemimpin yang layak menjadi tauladan misalnya tokoh nasional untuk memimpin pemberantasan korupsi. Jadi, Indonesia membutuhkan exemplars yang berani,bersih dari korupsi demi menumbangkan korupsi, ketika korupsi sudah mendarah daging, kebutuhan  examplars diperlukan untuk mengkondisikan fasilitas proses perubahan prilaku yang sistematis.

Exemplars yang berani akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemberantasan korupsi itu ada. Kalau kemudian para elitnya malah korupsi maka semuanya gagal.

Bagaimana Dengan Pola Pemberantasan korupsi yang pandang bulu atau tebang pilih?

Mestinya korupsi itu tidak pandang bulu ketika pak SBY bicara anti korupsi benar – benar diterjemaahkan kedalam factual  siapapun yang salah harus dihukum, termasuk anggota parlemen, Menteri, pejabat tinggi lainnya.

Jangan tebang pilih, dan elit harus benar-benar memberi contoh benar-benar bersih tidak terlibat dalam korupsi. Itu penting bagi publik, karena kadang-kadang penjelasan Undang-undang itu tidak lebih penting ketimbang tauladan itu. SBY harus menyampaikan simbol-simbol tauladan itu kepada publik.

Jangan sampai ada presepsi di publik bahwa pemberantasan korupsi itu tebang pilih kemudian ada yang dikorbankan. Diproses sebenarnya ada juga orang yang dekat dengan kekuasaan, karena kepentingannya  “diamanain”.

Kalau pemerintah serius dan senang dengan pencitraan maka akan terangkat dengan sendirinya. Justeru kalau kemudian terlibat dalam politisasi lembaga anti korupsi saya kira tidak baik dan itu akan menimbulkan apatisme dibawah.

 Bagaimana sikap Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemberantasan korupsi?

Kalau PKB tegaslah, PKB anti korupsi dan mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi kalau kemudian ada anggota FPKB atau mungkin birokrat yang mungkin afiliasinya kepada PKB atau kepala Daerah yang menjadi tersangka korupsi ya harus mundur.

Bahkan kita memberi syarat dalam UU Pemilu itu, Tersangka korupsi tidak boleh maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Itu merupakan salah satu bentuk komitmen dari PKB bahwa pemberantasan korupsi itu tidak boleh setengah-setengah. Dan kita merasa bahwa anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat relatatif bersih

Karena Sudah mapan?

Bukan karena mapannya, tetapi tergantung ideologi dan saya kira niatnya maupun kesempatan. Kadang-kadang kan orang tidak punya niat korupsi tapi ada kesempatan korupsi akhirnya orang tersebut Korupsi. Mestinya kode etik anggota DPR/MPR itu begitu, yang tersangka langsung non aktif tidak perlu menunggu vonis.

Nah karena itu, PKB menentang dan tidak setuju dan tidak bersepakat setiap upaya dari siapapun untuk memperlemah institusi anti korupsi apakah itu KPK, kejaksaan atau yang lainnya karena justeru kemudian kalau kita memperlemah dengan politisasi yang lakukan semakin membuat pemberantasan korupsi itu akan semakin lemahnya.

Apakah PKB melihat ada upaya pelemahan Institusi anti korupsi semacam KPK?

PKB merasa ada upaya melemahkan posisi lembaga anti korupsi itu, makanya kemarin kenapa kita menolak usulan hak angket mafia pajak, karena tidak proporsional , maksudnya kasus – kasus yang berkaitan dengan hukum, serahkan kepada lembaga yang mempunyai wewenang untuk menangani hal itu.

Kalau memang ada penyelewengan, pengemplangan dan manifulasi pajak sudah saja serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsiatau kejaksaaan. Itu lebih fair  ketimbang dibuat angket dan dipolitisasi oleh teman-teman di DPR. Jadi harus proporsional

Sudahlah DPR itu melakukan fungsinya sebagai, legislasi, pengawasan dan Budgeting jangan masuk ke ranah teknik penegakan hukum, itu pasti dipolitisasi.

Artinya PKB menganggap bahwa usulan hak angket pajak itu rentan dengan politisasi ?

Ya, rentan politisasi. Jadi dengan menolak usulan hak angket pajak  PKB bukan anti pemberantasan mafia pajak. Caranya saja yang berbeda, teman teman lain mungkin lebih memilih angket dan kita lebih proporsional memberikan wewenang dan otoritas kepada lembaga hukum.  Serahkan saja kepada KPK, serahkan saja kepada kejaksaan.

Pesan Moral yang ingin anda Sampaikan kepada bangsa Ini terkait Pemberantasan Korupsi ?

Pemberantasan korupsi harus secara total dengan merubah mindset kita terlebih dahulu, baik itu dari sisi kognitif, afektif dan behavioral. Juga saya berharap dalam pemberantasan korupsi ini elite memilik vision, pandangan kedepan dan kesadaran amanah atau  sense of mission

sumber: http://www.koruptorindonesia.com/
Tags: