JAKARTA -- Kinerja
kabupaten/kota di wilayah Sumut mengecewakan. Untuk tingkat kabupaten
misalnya, dari 344 kabupaten se-Indonesia, tidak satu pun kabupaten di
Sumut yang masuk 10 besar.
Terbaik di Sumut adalah Taput yang menduduki peringkat 48 dengan skor
2,5876. Menyusul kemudian Serdang Bedagai 63 (2,5639), Langkat 103
(2,4669), Samosir peringkat 107 (skor 2,4592), Deli Serdang 110
(2,4445), Dairi 120 (2,4157), dan Tapteng peringkat 135 (2,3898).
Selanjutnya Madina peringkat 172 (skor 2,3230), Simalungun 174 (2,3172),
Tobasa 184 (2,2958), Humbahas 185 (2,2936), Tapsel 205 (2,2407), Karo
219 (2,1852), Asahan peringkat 228 (skor 2,1578). Sementara, Labuhan
Batu peringkat 230 (2,1500), Pakpak Bharat 249 (2,0932), Nias 259
(2,0582), dan Nisel 280 (1,9416).
Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini disusun
berdasarkan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun
2009. Pengumuman dibacakan di peringatan hari otonomi daerah di Bogor,
Senin (25/4). "Ini hanya pengumumannya saja. Pemberian penghargaan saat
17 Agustus oleh presiden di Istana," terang Dirjen Otda Kemendagri,
Djohermansyah Djohan.
Untuk tingkat kabupaten ini, peringkat pertama Kabupaten Jombang, Jatim.
Sedang terburuk Kabupaten Seram Bagian Timur. Aspek yang dinilai
adalah kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan publik, dan
daya saing.
Sementara, untuk tingkat Kota, dari 86 Kota, tak satu pun Kota di Sumut
yang masuk 10 besar. Tertinggi dari Sumut Kota Tanjang Balai yang
menduduki peringkat 17 dengan skor 2,6423, disusul Kota Binjai 39
(2,5111), Kota Medan 51 (2,4635), Kota Tebing Tinggi 58 (2,4004), Kota
Padang Sidempuan 66 (2,3493), Kota Sibolga 74 (2,2351), dan Kota
Pematangsiantar peringkat 77 dengan skor 2,1919. Untuk tingkat Kota,
peringkat pertama Kota Surakarta dan terburuk Kota Kupang.
Yang lumayan untuk tingkat provinsi. Dari 33 provinsi, Pemprov Sumut
menduduki peringkat 10. "Penilaian kabupaten/kota terpisah dengan
provinsi. Bisa provinsinya baik, kabupatennya jelek, atau sebaliknya,"
kata Djohermansyah.
Ditanya apakah suatu daerah yang kepala daerahnya tersangkut hukum
mempengaruhi penilaian? "Ya, karena menyangkut ketaatan terhadap UU,
transparansi pengelolaan keuangan," jawab Djohermansyah. Sekedar
diketahui, Gubernur Sumut Syamsul tersangkut perkara korupsi APBD
Langkat. Hanya saja, kasusnya terjadi saat dia masih menjadi bupati
Langkat. Saat ini Syamsul sudah berstatus terdakwa dan sudah
dinonaktifkan dari jabatannya.
Untuk kinerja kabupaten daerah hasil pemekaran sejak 1999-2009, masih
lumayan. Kabupaten Samosir menduduki peringkat ketiga dari 164 kabupaten
hasil pemekaran yang dievaluasi. Disusul Serdang Bedagai di peringkat
5, Humbahas 49, Batubara 62, Pakpak Bharat 64, Padang Lawas 65,
Labuhanbatu Utara 78, Labuhanbatu Selatan 92, Nias Selatan 105, Padang
Lawas Utara 146, Nias Barat 148, dan Nias Utara peringkat 161. Untuk
peringkat pertama kabupaten hasil pemekaran diduduki Dharmas Raya,
Sumbar.
Sedang untuk Kota hasil pemekaran, Kota Padangsidempuan peringkat 22
dari 34 Kota. Sedang Kota Gunungsitoli berada di nomor buncit, yakni
34. Ditanya sanksi bagi daerah yang kinerjanya merah, Djohermansyah
mengatakan, tidak akan disiapkan sanski. "Tapi akan ada pembinaan,"
ujarnya.
Dijelaskan, rata-rata daerah masih kurang dalam penciptaan good
governance, khususnya pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
Dikatakan, untuk kinerja pemda tahun 2010 juga akan dievaluasi.
(sam/jpnn)