Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Korupsi Ancam Demokrasi
Jumat, 22 April 2011
Hasrul Harahap
Ketika dilantik menjadi Perdana Menteri
China pada tahun 1998, Zhu Rongji mengatakan "Berikan saya 100 peti mati
99 akan saya kirim untuk para koruptor, satu buat saya sendiri
seandainya saya melakukan korupsi"
Korupsi yang tersistematis akan menghancurkan tatanan demokrasi di suatu negara, karena negara yang menganut sistem demokrasi pada umumnya sangat menentang hadirnya korupsi. Negara-negara modern yang menganut sistem demokrasi sudah dipastikan sistem pemerintahannya bersih dari budaya korupsi. Demokrasi yang menganut nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesamaan hak, kejujuran, kebebasan berpendapat harus diposisikan sebagai proses atau alat untuk menuju kesejahteraan secara adil dan merata.
Pasang surutnya pemberantasan korupsi dinegara kita ini membuktikan telah memporak-porandakan sistem nilai yang ada. Menurut Transparency International mengeluarkan hasil survey bahwa Indonesia menempati urutan ke 6 terkorup didunia dari 158 negara. Ini membuktikan bahwa pemerintahan masih belum serius dalam pembarantasan korupsi. Komitmen pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi kemudian hanya sekedar merupakan retorika politik belaka. Pemberantasan korupsi memang tidak mudah, apalagi dengan hitangan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono mengingat kompleksitas permasalahan korupsi. Eksistensi korupsi di Indonesia merupakan budaya yang sudah lama tertanam dalam masyarakat Indonesia bahkan bak jamur di musim hujan.
Dalam Inpres No. 5/2004 presiden mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk melakukan percepatan dan langkah-langkah kongkrit dalam melakukan pemberantasan korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Ternyata, dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono tidak banyak yang dilakukan dalam melakukan pemberantasan korupsi di semua lini. Perlu kiranya pemerintah harus mengambil langkah strategis dan sistematis dalam pemberantasan korupsi di semua lini.
Salah satunya dengan mengkonsolidasikan lembaga-lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian untuk andil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh Karena itu, dengan dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2004 tentu belum cukup dijadikan dasar dalam memberantas korupsi tanpa dukungan dan komitmen yang kuat oleh para penegak hukum dan pemimpin yang mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Teresposnya "istana didalam penjara" Kompas (13/01/2010) bukti nyata mandulnya kontrol hukum yang diamanahkan kepada para penegak hukum, bahwa penegakan hukum di Indonesia belum menjadi prioritas dan pilar utama dalam agenda pemerintahan SBY-Boediono.
Demokrasi sebagai Alat
Negara republik dengan sistem pemerintah yang menganuh sistem demokrasi seperti halnya Indonesia adalah bentuk ideal negara menurut Mochtar Lubis. Dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, bukan penguasa, Mochtar Lubis juga mengatakan: "meskipun lembaga-lembaga demokrasi lengkap tersedia seperti DPR, MPR, pers dan trias politika dianut, yakni pemisahan antara lembaga legislative, yudikatif dan pemerintah, tetapi yang lebih dominan dalam peta politik kita ini adalah pemerintah".
Demokrasi sebagai nilai untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat secara merata harus dijadikan kendaraan dalam memberantas mafia korupsi, bukan demokrasi yang dilegitimasi untuk mengeksploitasi kepentingan kelompok tertentu. Sehingga kemudian berdemokrasi tidak hanya dijadikan instrumen untuk meraih kekuasaan semata tetapi bagaimana berdemokrasi bisa meminimalisir korupsi yang menjadi tradisi. Berdemokrasi seharusnya harus memberikan solusi dalam mengatasi persoalan korupsi sehingga terbangun peradaban masyarakat madani. Posisi negara dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian sangat strategis sebagai alat untuk pemberantasan korupsi.
Korupsi yang menjadi racun demokrasi seyogiyanya diposisikan sebagai musuh bersama (common enemy) dalam kinerja pemerintahan, sehingga tatanan birokrasi yang selama ini menjadi objeknya korupsi dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya konstitusi. Jihad melawan korupsi yang kerap kali menjadi visi pemerintah ternyata mandek ditengah jalan, karena demokrasi yang menjadi instrumen dalam proses dinamika politik tidak menempatkan posisi rakyat sebagai subjek politik tetapi lebih menitik beratkan terhadap kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi seharusnya memberikan harapan kepada masyarakat yang terbingkai dalam sebuah negara sehingga pemerintah menjamin hak-hak warganya dalam proses demokratisasi. Ini merupakan tantangan yang berat buat pemerintah dan bangsa ini dalam membasmi korupsi yang telah menjadi tradisi?
Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi masyarakat berhak memperolah informasi yang transparan terkait mengenai penyelenggaraan negara dan kemudian birokrasi pemerintahan wajib memberikan informasi yang berkorelasi mengenai kepentingan umum sehingga terbentuk komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat. Sehingga pemerintah yang transparan dan akuntabel akan melahirkan masyarakat yang bersih sehingga terbentuk kepercayaan (trust) publik kepada pemerintah.
Penegakan Hukum
Lemahnya pengawasan penegakan hukum kita menjadi salah satu dasar merebaknya penyakit korupsi di negeri ini, bahkan sampai menjalar ke institusi negara seperti DPR, Kejaksaan, Kepolisian. Salah satu dibentuknya KPK merupakan terjadinya demoralisasi dalam lembaga-lembaga penegakan hukum. Rasionalisasi eksistensi KPK karena tidak satupun dari lembaga-lembaga hukum yang terlibat kasus korupsi seperti Kepolisian, Kehakiman, DPR, dan Kejaksaan. Sebenarnya KPK tidak perlu dibentuk kalau saja lembaga-lembaga hukum tadi bisa menjalankan fungsi dan perannya dan memiliki kredibelitas dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Mau tidak mau harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan para lembaga-lembaga penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi sehingga kemudian ini menjadi efek jera (shock theraphy) bagi yang melakukan korupsi. Sudah saatnya negeri ini bebas dari praktek korupsi maka diperlukan lembaga-lembaga hukum yang mempunyai komitmen dan tanggungjawab yang kuat dalam hal pemberantas korupsi. Hanya dengan birokrasi yang transparan dan akuntable di lembaga-lembaga hukum dan kasus korupsi bisa di antisipasi, sehingga terbentuknya pemerintah yang bersih. Jadi, Marilah kita bersama-sama menyelesaikan kasus korupsi karena masa depan negara dan bangsa akan terancam seandainya eksistensi korupsi masih menjadi tradisi.
Penulis adalah Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2008-2010
Korupsi yang tersistematis akan menghancurkan tatanan demokrasi di suatu negara, karena negara yang menganut sistem demokrasi pada umumnya sangat menentang hadirnya korupsi. Negara-negara modern yang menganut sistem demokrasi sudah dipastikan sistem pemerintahannya bersih dari budaya korupsi. Demokrasi yang menganut nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesamaan hak, kejujuran, kebebasan berpendapat harus diposisikan sebagai proses atau alat untuk menuju kesejahteraan secara adil dan merata.
Pasang surutnya pemberantasan korupsi dinegara kita ini membuktikan telah memporak-porandakan sistem nilai yang ada. Menurut Transparency International mengeluarkan hasil survey bahwa Indonesia menempati urutan ke 6 terkorup didunia dari 158 negara. Ini membuktikan bahwa pemerintahan masih belum serius dalam pembarantasan korupsi. Komitmen pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi kemudian hanya sekedar merupakan retorika politik belaka. Pemberantasan korupsi memang tidak mudah, apalagi dengan hitangan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono mengingat kompleksitas permasalahan korupsi. Eksistensi korupsi di Indonesia merupakan budaya yang sudah lama tertanam dalam masyarakat Indonesia bahkan bak jamur di musim hujan.
Dalam Inpres No. 5/2004 presiden mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk melakukan percepatan dan langkah-langkah kongkrit dalam melakukan pemberantasan korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Ternyata, dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono tidak banyak yang dilakukan dalam melakukan pemberantasan korupsi di semua lini. Perlu kiranya pemerintah harus mengambil langkah strategis dan sistematis dalam pemberantasan korupsi di semua lini.
Salah satunya dengan mengkonsolidasikan lembaga-lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian untuk andil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh Karena itu, dengan dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2004 tentu belum cukup dijadikan dasar dalam memberantas korupsi tanpa dukungan dan komitmen yang kuat oleh para penegak hukum dan pemimpin yang mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Teresposnya "istana didalam penjara" Kompas (13/01/2010) bukti nyata mandulnya kontrol hukum yang diamanahkan kepada para penegak hukum, bahwa penegakan hukum di Indonesia belum menjadi prioritas dan pilar utama dalam agenda pemerintahan SBY-Boediono.
Demokrasi sebagai Alat
Negara republik dengan sistem pemerintah yang menganuh sistem demokrasi seperti halnya Indonesia adalah bentuk ideal negara menurut Mochtar Lubis. Dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, bukan penguasa, Mochtar Lubis juga mengatakan: "meskipun lembaga-lembaga demokrasi lengkap tersedia seperti DPR, MPR, pers dan trias politika dianut, yakni pemisahan antara lembaga legislative, yudikatif dan pemerintah, tetapi yang lebih dominan dalam peta politik kita ini adalah pemerintah".
Demokrasi sebagai nilai untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat secara merata harus dijadikan kendaraan dalam memberantas mafia korupsi, bukan demokrasi yang dilegitimasi untuk mengeksploitasi kepentingan kelompok tertentu. Sehingga kemudian berdemokrasi tidak hanya dijadikan instrumen untuk meraih kekuasaan semata tetapi bagaimana berdemokrasi bisa meminimalisir korupsi yang menjadi tradisi. Berdemokrasi seharusnya harus memberikan solusi dalam mengatasi persoalan korupsi sehingga terbangun peradaban masyarakat madani. Posisi negara dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian sangat strategis sebagai alat untuk pemberantasan korupsi.
Korupsi yang menjadi racun demokrasi seyogiyanya diposisikan sebagai musuh bersama (common enemy) dalam kinerja pemerintahan, sehingga tatanan birokrasi yang selama ini menjadi objeknya korupsi dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya konstitusi. Jihad melawan korupsi yang kerap kali menjadi visi pemerintah ternyata mandek ditengah jalan, karena demokrasi yang menjadi instrumen dalam proses dinamika politik tidak menempatkan posisi rakyat sebagai subjek politik tetapi lebih menitik beratkan terhadap kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi seharusnya memberikan harapan kepada masyarakat yang terbingkai dalam sebuah negara sehingga pemerintah menjamin hak-hak warganya dalam proses demokratisasi. Ini merupakan tantangan yang berat buat pemerintah dan bangsa ini dalam membasmi korupsi yang telah menjadi tradisi?
Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi masyarakat berhak memperolah informasi yang transparan terkait mengenai penyelenggaraan negara dan kemudian birokrasi pemerintahan wajib memberikan informasi yang berkorelasi mengenai kepentingan umum sehingga terbentuk komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat. Sehingga pemerintah yang transparan dan akuntabel akan melahirkan masyarakat yang bersih sehingga terbentuk kepercayaan (trust) publik kepada pemerintah.
Penegakan Hukum
Lemahnya pengawasan penegakan hukum kita menjadi salah satu dasar merebaknya penyakit korupsi di negeri ini, bahkan sampai menjalar ke institusi negara seperti DPR, Kejaksaan, Kepolisian. Salah satu dibentuknya KPK merupakan terjadinya demoralisasi dalam lembaga-lembaga penegakan hukum. Rasionalisasi eksistensi KPK karena tidak satupun dari lembaga-lembaga hukum yang terlibat kasus korupsi seperti Kepolisian, Kehakiman, DPR, dan Kejaksaan. Sebenarnya KPK tidak perlu dibentuk kalau saja lembaga-lembaga hukum tadi bisa menjalankan fungsi dan perannya dan memiliki kredibelitas dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Mau tidak mau harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan para lembaga-lembaga penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi sehingga kemudian ini menjadi efek jera (shock theraphy) bagi yang melakukan korupsi. Sudah saatnya negeri ini bebas dari praktek korupsi maka diperlukan lembaga-lembaga hukum yang mempunyai komitmen dan tanggungjawab yang kuat dalam hal pemberantas korupsi. Hanya dengan birokrasi yang transparan dan akuntable di lembaga-lembaga hukum dan kasus korupsi bisa di antisipasi, sehingga terbentuknya pemerintah yang bersih. Jadi, Marilah kita bersama-sama menyelesaikan kasus korupsi karena masa depan negara dan bangsa akan terancam seandainya eksistensi korupsi masih menjadi tradisi.
Penulis adalah Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2008-2010
