Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Menteri Agama Akui Kecolongan Terkait Temuan KPK
Jumat, 15 April 2011
Jakarta -
Hasil kajian KPK tentang banyaknya titik rawan korupsi di Kemenag
tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh kementerian tersebut. Menteri
Agama, Suryadharma Ali mengaku kecolongan oleh anak buahnya mengenai
kelanjutan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.
Menurutnya selama ini ia telah menima laporan dari anak buahnya kalau tidak lanjut akan temuan KPK tersebut telah selesai dilakukan, tetapi ternyata tidak dari temuan itu yang ditindak lanjuti.
"Ini akan saya kroscek, karena staf saya mengatakan selesai, selesai, selesai. Ternyata ada surat KPK yang menyatakan, dari 48 hanya 6 yang selesai," kata Suryadharma Ali saat ditemui ketika hendak check up di RS MMC, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2011).
Menurut Ketua Umum PPP tersebut, perihal ketidakberesan tersebut baru diketahuinya dari adanya surat dar KPK yang menyatakan kalau hanya 6 dari 48 temuan titik rawan korupsi tersebut yang telah diselesaikan. Surya mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya tersebut.
"Tidak tertutup kemungkinan, makanya nanti kita kroscek dulu laporannya, kan katanya beres-beres, tapi ternyata ada surat KPK itu ternyata tidak beres," imbuhnya.
Seperti diberitakan, KPK menemukan sejumlah titik lemah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya adalah dalam pengelolaan pembiayaan haji. Indikasi pemborosannya mencapai ratusan miliar.
"Jumlahnya signifikan. Ratusan miliar," kata Wakil Ketua KPK M Jasin usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (6/5/2010).
Menurut Jasin, ada sejumlah komponen dari pembiayaan haji yang masih tidak efisien. Ia mencontohkan, dalam penggunaan alat transportasi pesawat.
"Misalnya pesawat, jumlah seatnya kan sekarang ada 440. Tapi yang digunakan hanya 350, apa nggak bisa dimaksimalkan hingga 400. Kan bisa lebih hemat biaya carternya," tanya Jasin. (fjr/anw)
Menurutnya selama ini ia telah menima laporan dari anak buahnya kalau tidak lanjut akan temuan KPK tersebut telah selesai dilakukan, tetapi ternyata tidak dari temuan itu yang ditindak lanjuti.
"Ini akan saya kroscek, karena staf saya mengatakan selesai, selesai, selesai. Ternyata ada surat KPK yang menyatakan, dari 48 hanya 6 yang selesai," kata Suryadharma Ali saat ditemui ketika hendak check up di RS MMC, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2011).
Menurut Ketua Umum PPP tersebut, perihal ketidakberesan tersebut baru diketahuinya dari adanya surat dar KPK yang menyatakan kalau hanya 6 dari 48 temuan titik rawan korupsi tersebut yang telah diselesaikan. Surya mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya tersebut.
"Tidak tertutup kemungkinan, makanya nanti kita kroscek dulu laporannya, kan katanya beres-beres, tapi ternyata ada surat KPK itu ternyata tidak beres," imbuhnya.
Seperti diberitakan, KPK menemukan sejumlah titik lemah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya adalah dalam pengelolaan pembiayaan haji. Indikasi pemborosannya mencapai ratusan miliar.
"Jumlahnya signifikan. Ratusan miliar," kata Wakil Ketua KPK M Jasin usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (6/5/2010).
Menurut Jasin, ada sejumlah komponen dari pembiayaan haji yang masih tidak efisien. Ia mencontohkan, dalam penggunaan alat transportasi pesawat.
"Misalnya pesawat, jumlah seatnya kan sekarang ada 440. Tapi yang digunakan hanya 350, apa nggak bisa dimaksimalkan hingga 400. Kan bisa lebih hemat biaya carternya," tanya Jasin. (fjr/anw)
sumber: http://www.detiknews.com/
