Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Pemda Dievaluasi, Mayoritas Provinsi Berkinerja Tinggi: Kepala Daerah Bermasalah, Skor Berkurang
Selasa, 26 April 2011
BOGOR - Kementrian Dalam Negeri
(Kemendagri) secara resmi merilis hasil Evaluasi Kinerja dan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD). Hasilnya, dari EKPPD yang
diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaran Pemda itu, mayoritas Pemprov berkinerja tinggi.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan saat mengumumkan peringkat kinerja Pemda di Balai Kota Bogor bersamaan dengan peringatan Hari Otda ke-15, Senin (25/4), mengungkapkan, terdapat 173 indikator penilaian. Sedangkan daerah yang dievaluasi adalah 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota.
Namun hanya ada 3 Provinsi yang dinobatkan dalam 3 besar. Dari 33 provinsi, peringkat pertama diraih Sulawesi Utara. Sedangkan rangking kedua adalah Sulawesi Selatan, dan ketiga adalah Jawa Tengah.
Mayoritas Provinsi atau 29 dari 33 provinsi berkinerja tinggi. Sulut meraih skor tertinggi yaitu 2,9701. Selanjutnya Sulsel meraih skor 2,90605 dan Jawa Tengah 2,8960. Sedangkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah masuk dalam kinerja sedang. Pemprov Sulawesi Tengah dengan skor 1,0531 adalah provinsi yang menempati juru kunci dari hasil evaluasi.
Dari 398 kabupaten, hanya 343 yang dievaluasi. Pemkab yang masuk 10 besar sesuai rangking adalah Jombang, Bojonegoro, Sragen, Pacitan, Boalemo, Enrekang, Buleleng, Luwu Utara, Karanganyar dan Lulon Progo. Dari 343 Pemkab yang dievaluasi, 269 Pemkab masuk dalam kategori tinggi. Jombang berada di peringkat pertama dengan skor 2,8711.
Sedangkan di posisi sedang, ada 70 Pemkab. Sisanya, lima Pemkab yang masuk kategori rendah adalah Parigi Moutong, Halmahera Utara, Supriori, Tolikara dan Seram Bagian Timur. Pekmab Seram berada di urutan terendah dengan skor 0,3764.
Untuk Pemkot, dari 93 Pemkot hanya 86 yang dievaluasi. Sebanyak 82 Pemkot berkinerja tinggi. Pemkot yang masuk 10 besar sesuai rangking adalah Surakarta, Semarang, Banjar, Yogyakarta, Cimahi, Sawahlunto, Probolinggo, Mojokerto, Sukabumi dan Bogor. Surakarta berada di urutan pertama dengan 2,9346. Sedangkan Pemkot yang masuk kategori sedang sesuai rangking adalah Tomohon, Singkawang, Palu dan Kupang. Kupang berada di urutan buncit dengan skor 1,3947.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, hendaknya pemeringkatan tersebut semakin memacu kinerja daerah. "Terutama fungsinya dalam melayani masyarakat," ucapnya sebelum membagikan penghargaan kepada para kepala daerah yang dianggap berprestasi.
"Ini adalah amanah PP Nomor 5 Tahun 2008 tentang EKPPD. Hasilnya ini untuk pembinaan dan kapasatias daerah ke depan," imbuhnya.
Ada pun Djohermansayh Djohan mengakui bahwa ada beberapa daerah sekornya terpaksa dikurangi lantaran kepala daerahnya ataupun pejabat daerahnya terseret dengan kasus hukum. "Akuntabilitas dan transparansi itu merupakan indikator. Kalau ada yang terlibat kasus hukum, itu mengurangi skor," ucapnya. (ara/jpnn)
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan saat mengumumkan peringkat kinerja Pemda di Balai Kota Bogor bersamaan dengan peringatan Hari Otda ke-15, Senin (25/4), mengungkapkan, terdapat 173 indikator penilaian. Sedangkan daerah yang dievaluasi adalah 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota.
Namun hanya ada 3 Provinsi yang dinobatkan dalam 3 besar. Dari 33 provinsi, peringkat pertama diraih Sulawesi Utara. Sedangkan rangking kedua adalah Sulawesi Selatan, dan ketiga adalah Jawa Tengah.
Mayoritas Provinsi atau 29 dari 33 provinsi berkinerja tinggi. Sulut meraih skor tertinggi yaitu 2,9701. Selanjutnya Sulsel meraih skor 2,90605 dan Jawa Tengah 2,8960. Sedangkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah masuk dalam kinerja sedang. Pemprov Sulawesi Tengah dengan skor 1,0531 adalah provinsi yang menempati juru kunci dari hasil evaluasi.
Dari 398 kabupaten, hanya 343 yang dievaluasi. Pemkab yang masuk 10 besar sesuai rangking adalah Jombang, Bojonegoro, Sragen, Pacitan, Boalemo, Enrekang, Buleleng, Luwu Utara, Karanganyar dan Lulon Progo. Dari 343 Pemkab yang dievaluasi, 269 Pemkab masuk dalam kategori tinggi. Jombang berada di peringkat pertama dengan skor 2,8711.
Sedangkan di posisi sedang, ada 70 Pemkab. Sisanya, lima Pemkab yang masuk kategori rendah adalah Parigi Moutong, Halmahera Utara, Supriori, Tolikara dan Seram Bagian Timur. Pekmab Seram berada di urutan terendah dengan skor 0,3764.
Untuk Pemkot, dari 93 Pemkot hanya 86 yang dievaluasi. Sebanyak 82 Pemkot berkinerja tinggi. Pemkot yang masuk 10 besar sesuai rangking adalah Surakarta, Semarang, Banjar, Yogyakarta, Cimahi, Sawahlunto, Probolinggo, Mojokerto, Sukabumi dan Bogor. Surakarta berada di urutan pertama dengan 2,9346. Sedangkan Pemkot yang masuk kategori sedang sesuai rangking adalah Tomohon, Singkawang, Palu dan Kupang. Kupang berada di urutan buncit dengan skor 1,3947.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, hendaknya pemeringkatan tersebut semakin memacu kinerja daerah. "Terutama fungsinya dalam melayani masyarakat," ucapnya sebelum membagikan penghargaan kepada para kepala daerah yang dianggap berprestasi.
"Ini adalah amanah PP Nomor 5 Tahun 2008 tentang EKPPD. Hasilnya ini untuk pembinaan dan kapasatias daerah ke depan," imbuhnya.
Ada pun Djohermansayh Djohan mengakui bahwa ada beberapa daerah sekornya terpaksa dikurangi lantaran kepala daerahnya ataupun pejabat daerahnya terseret dengan kasus hukum. "Akuntabilitas dan transparansi itu merupakan indikator. Kalau ada yang terlibat kasus hukum, itu mengurangi skor," ucapnya. (ara/jpnn)
