Home »

Vacuum of Power dan Izin SBY

Senin, 25 April 2011
Tidak akan terbuka celah vacuum of power apabila kepala daerah tersangka korupsi maupun wakil kepala daerah tersangka korupsi disidik atau diberhentikan sekalipun akibat kejahatan tindak pidana korupsi
PERNYATAAN  juru bicara Kejaksaan Agung yang menyebutkan pemeriksaan 61 kepala daerah/wakil kepala daerah terhambat karena belum ada izin Presiden tak hanya membuat panas istana, tetapi juga membikin gerah politikus Partai Demokrat.

Bendahara umum DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin, menegaskan Presiden SBY tidak mungkin mengganjal izin pemeriksaan untuk menyelidiki atau menyidik kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, mengingat Presiden memiliki komitmen tinggi dalam penegakan hukum. Izin itu diperlukan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Dikatakan, “kan jangan sampai roda pemerintahan di daerah terganggu, sementara keterlibatan dalam kasus hukum belum tentu ada.” (SM, 14/4). 

Pernyataan itu menggelitik otak saya. Perihal apakah Presiden memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi adalah hal lain. Yang ingin dibahas kali ini apakah benar salah satu alasan diberlakukannya izin Presiden, sebagai prasyarat menyidik kepala daerah koruptor, untuk mencegah terganggunya roda pemerintahan di daerah?

Asumsi awal yang terbangun dari pernyataan tersebut, terganggunya roda pemerintahan di daerah karena kosongnya posisi kepala daerah yang bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintah pusat maupun urusan wajib di daerah. Ketiadaan kepala daerah ini berpotensi menimbulkan vacuum of power.

Secara general, vacuum of power atau a power vacuum dimaknai sebagai sebuah situasi politik yang dapat terjadi ketika pemerintah tidak dapat memegang kendali pusat pemerintahan (wikipedia.org). Penyebab situasi ini bermacam-macam, bisa karena perang, kudeta militer, bencana alam, kematian, atau lainnya. Intinya, vacuum of power terjadi apabila tidak ada pelaksana pemerintahan.

Lalu, benarkah penyidikan terhadap kepala daerah tersangka korupsi akan mengakibatkan vacuum of power, atau minimal mengganggu roda pemerintahan?

Rasa-rasanya agak susah membayangkan ketika kepala daerah koruptor disidik akan menimbulkan situasi politik yang mengarah ke vacuum of power. Paling tidak karena tiga alasan. Pertama, dalam rumusan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah tidak hanya diartikan sebagai kepala daerah.

Pasal 1 angka 3 UU 32 Tahun 2004 menyatakan, “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.” Makna ketentuan ini adalah, pemerintah daerah tidak hanya dijalankan oleh kepala daerah belaka, melainkan ada perangkat daerah lainnya yang menopang kepala daerah.

Kontraproduktif
Ketentuan tersebut selaras dengan model pemilihan secara langsung kepala daerah yang dipilih bersama dengan wakil kepala daerah dalam satu paket. Pemilihan langsung ini memberikan legitimasi politik yang sama kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Makna lainnya adalah dengan legitimasi yang sama antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, maka wakil kepala daerah dapat menjalankan fungsi kepala daerah ketika kepala daerah berhalangan permanen menjalankan roda pemerintah daerah.

Kedua, definisi pemerintah daerah tidak mengacu pada institusi atau organ, melainkan mengacu pada fungsi. Kepala daerah menjalankan kinerjanya bukan karena organ atau institusi atau posisi perseorangan, melainkan karena fungsinya sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah yang mengurus urusan pemerintah pusat maupun urusan wajib daerah. Artinya, ketika kepala daerah berhalangan (misalnya, karena sedang disidik), tidak serta-merta fungsinya juga berhalangan. Fungsi kepala daerah dapat dijalankan oleh wakil kepala daerah.

Ketiga, kalaupun kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersama ternyata sedang disidik karena terjerat kasus hukum, maka fungsi menyelenggarakan pemerintah daerah tetap berlangsung. Fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk sementara waktu dijalankan oleh sekretaris daerah, yang kemudian mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih lagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Pendek kata, tidak akan terbuka celah vacuum of power apabila kepala daerah tersangka korupsi maupun wakil kepala daerah tersangka korupsi disidik atau diberhentikan sekalipun akibat kejahatan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, logika diperlukannya izin Presiden untuk mencegah terjadinya vacuum of power tidak ketemu. Oleh karena itu, ketentuan izin Presiden untuk memulai memeriksa kepala daerah bermasalah perlu dikaji ulang.

Lagipula, bukanlah sebuah langkah mundur untuk menghapuskan izin Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ketika faktanya izin Presiden tersebut kontraproduktif dengan perang melawan melawan koruptor.

–Hifdzil Alim, Peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM; Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UGM

WACANA, Suara Merdeka, 25 April 2011 (NB)
Tags: