Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Azwar Abubakar: Masuk Main Sogok, Mental PNS Rusak
Selasa, 03 Januari 2012
“Temuan PPATK itu secepatnya diserahkan ke aparat hukum, sehingga bisa diproses secara hukum,’’ kata Azwar Abubakar kepada Rakyat Merdeka (Grup JPNN), pekan lalu.
Menurut politisi PAN itu, secara umum ada korelasi antara sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang buruk dengan integritas pegawai tersebut.
“Kalau masuk harus main sogok, membayar sejumlah dana, maka mental PSN itu pasti rusak. Sebab, yang dipikirkan bagaimana mengembalikan uang sogok tersebut,’’ paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Apa Anda optimistis bisa merubah pola sogok itu?
Kita jangan pesimistis. Ini bisa kita rubah. Kalau tidak bisa dirubah, berarti kita akan gagal.
Apa yang Anda lakukan?
Sistem rekrutmen PNS harus diperbaiki. Kemudian pejabat yang menerima calon PNS itu tidak bisa disogok. Kami harapkan agar PNS itu tidak bisa disuap.
Apa Anda memberi apresiasi terhadap temuan PPATK itu?
Ya. Keberhasilan PPATK itu menunjukkan lembaga itu semakin tajam. PPATK tidak hanya dapat dari transaksi perbankan tapi juga lembaga lain, seperti jual beli mobil, jual beli emas.
Saya berharap temuan ini secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar diperiksa secara hukum. Apakah kekayaan itu dari korupsi atau uang warisan atau berkaitan dengan penyelewengan proyek.
Apa PNS muda itu bermain dalam proyek?
Saya mensinyalir seperti itu. Ini kan akhir tahun. Banyak sekali proyek yang baru selesai 70 persen bahkan 60 persen. Uangnya belum diserahkan, tapi dimasukan dulu ke rekening penyelenggara proyek. Ini jelas penyimpangan. Proyek tidak selesai, dia bilang selesai.
Temuan PPATK ini mencoreng citra birokrasi?
Itu kan salah satu cara memperkecil penyimpangan atau korupsi. Birokrasi pun harus ada pengawasan masyarakat. Temuan PPATK ini merupakan sinyalemen agar PNS tidak berbuat korupsi.
Apa langkah pencegahan yang dilakukan kementerian Anda?
Kami mendorong birokrasi terbuka dalam hal pelayanan publik. Jangan ada suap atau mempersulit hal-hal yang sederhana. Kemudian proses pengadaan melalui internet.
Bagaimana dengan rekrutmen PNS?
Selama ini terjadi pembengkakan pegawai, baik melalui jalur honorarium, maupun asas kekerabatan. Selain itu, dalam tes ada yang tidak murni. Ada beberapa daerah yang bagus. Tapi tidak sedikit yang melakukan permainan.
Bagaimana caranya agar tidak terjadi praktek seperti itu?
Serahkan proses rekrutmen itu pada pihak independen. Kemudian LSM ikut mengawasi. Pelaksanaan tesnya harus serentak. Dengan begitu, kita akan mendapatkan orang jujur dan kemampuan bagus.
Nanti kita akan rapikan. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Oknum yang bermain dalam rekrutmen itu harus ditindak. Kembalikan kepercayaan anak-anak kita yang ingin menjadi PNS. Sumber: jpnn.com
