Home » Terali
Selamat datang di Blog Anti Korupsi - Berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri - Brantas KKN
Diduga Terima Suap, Jaksa Ditangkap KPK
JAKARTA (Pos Kota) –Penjara tampaknya tidak pernah membuat jera penegak hukum. Padahal sejumlah jaksa telah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dipenjarakan karena kasus suap.
Pukul 19.00 tadi, sorang Jaksa yang menjabat Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Cibonong berinisial Sis dicomot aparat KPK di halaman kantornya Cibinong. Dia bersama seorang yang diduga pelaku penyuapan bernama AB. Selain itu juga disebut-sebut ada satu perempuan tetapi belum diketahui inisialnya.
Ditemukan uang Rp100 juta di mobil Nisan X-trail milik Sis. Diduga sebagai uang suap untuk kasus yang saat ini sedang ditangani di Pengadilan Cibinong, Bogor.
Dua orang yang ditangkap itu langsung dibawa ke Gedung KPK untuk diinterogasi. Mereka yang ditangkap itu dibawa ke KPK dengan pengawaman menggunakan mobil berbeda.
Menurut informasi yang beredar, uang suap itu terkait dengan rencana tuntutan (rentut) kasus yang akan disidangkan pada Kamis nanti. “Katanya penyuap minta supaya tuntutannya diringankan,” kata seorang di lingkungan Kejari Cibinong yang tak mau disebut namanya.
Tidak ada satu kalimatpun keluar dari tiga orang yang ditangkap KPK itu. Bahkan Kasubagbin terus menundukkan kepalanya saat ditanya wartawan di Gedung KPK. Demikian juga satu orang lain yang digiring masuk ke Gedung KPK
Jurubicara KPK Johan Budi mengaku KPK menangkap jaksa berinisial S dan satu orang lain dari swasta berinisial AB. Penangkapan itu memang terkait dengan dugaan penyuapan. Dia tidak menyebut adanya satu perempuan yang juga ditangkap bersama mereka.
“Penyuapan itu terjadi diduga terkait dengan tuntutan hukum. Kabarnya, pihak berperkara ingin tuntutannya diringankan. Tapi belum pasti nanti kita tunggu hasil pemeriksaannya,” kata Johan Budi. (rizal/iwan/b)
sumber: Pos Kota
Dugaan Korupsi Hibah Rp 4 M ke USU, Poldasu akan Periksa Saksi Ahli
Kasubbid PID Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Jumat (18/11) mengatakan, keterangan pihak LKPP sangat diperlukan karena mereka mengetahui ada tidaknya pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan dana hibah Rp 4 miliar dari PT Pertamina ke USU. Jika ditemukan pelanggaran atau penyelewengan, maka penyelidikan kasusnya akan diteruskan hingga adanya penetapan tersangka.
Sebaliknya, kata Nainggolan, jika keterangan LKPP tidak ditemukan dugaan penyimpangan dana hibah tersebut, bisa jadi penyelidikan tidak akan dilanjutkan.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Reskrim Khusus Polda Sumut mengumpulkan keterangan saksi dan bukti terkait dugaan korupsi dana hibah tersebut. Dekan Fakultas Ekonomi USU, John Tafbu Ritonga dan Ketua Pengadaan Proyek, Suhardi sudah duluan dimintai keterangannya untuk klarifikasi menyusul PR II USU, Prof Armansyah Ginting dan PPK, Suranto,ST,MT.
Selain para pejabat USU tersebut, penyidik Tipikor Poldasu sudah memeriksa pihak PT Pertamina Medan dan pihak PT Pertamina Pusat, pejabat dibagian Bendahara.
Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi dalam penggunaan hibah Rp 4 miliar dari PT Pertamina terkuak atas laporan sebuah lembaga Swadaya Masyarakat “Kmaksu”. PT Pertamina memberikan bantuan hibah Rp 4 miliar ke USU, dengan perjanjian untuk pembangunan aula Fakultas Ekonomi Rp 2 miliar, untuk Fakultas Tekhnik Rp 1 miliar dan Fakultas Keperawatan Rp 1 miliar.
Namun belakangan diduga, dana Rp 1 miliar untuk pembangunan Fakultas Tehknik dialihkan ke Biro Rektor USU. Bahkan, dana itu digunakan untuk pengadaan LPSE, pembelian komputer, software, serta pengecetan ruangan dan meja yang diperkirakan tidak sampai Rp 1 miliar.
Ada dugaan untuk pembangunan Fakultas Ekonomi yang semula ditetapkan Rp 2 miliar hanya terealisasi Rp 1,4 miliar, sehingga pembangunan aula yang dibawahi Jhon Tafbu Ritonga selaku Dekan Fakultas Ekonomi USU, terbengkalai.
Kemudian, sisa anggaran Rp 600 juta disebut-sebut digunakan untuk biaya konsultan dan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pembangunan Hospital Mini di Fakultas Keperawatan USU dari Rp 1 miliar hanya terealisasi Rp 800 juta, sisanya Rp 200 juta digunakan biaya konsultan.
Sementara, pihak Poldasu yang memintai keterangan pejabat PT Pertamina Pusat mengatakan, dana hibah yang sudah sempat cair baru Rp.800 juta namun setelah munculnya masalah, sehingga pihak Pertamina Pusat tidak mencairkan dana hibah secara keseluruhan. (Jst)
dari: PORTALKRIMINAL.COM -
Pengadilan Tipikor di Daerah Surga Koruptor
Memvonis Bebas 25 Terdakwa
"Kurang dari dua tahun sudah 25 terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor," kata Febri Diansyah.
Jakarta, Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah menjadi surga para koruptor di negara ini.
Vonis bebas Wali Kota Bekasi (nonaktif) Mochtar Mohamad di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (11/10/2011) lalu, menjadi vonis bebas ke-25 yang terjadi di Pengadilan Tipikor daerah.
Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (12/10/2011), mengatakan, bebasnya Mochtar menambah daftar kasus korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor di daerah.
"Dalam catatan ICW, kurang dari dua tahun sudah 25 terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor pasca-lahirnya UU Pengadilan Tipikor tahun 2008 lalu," kata Febri Diansyah.
Ke-25 terdakwa korupsi yang divonis bebas tersebut terdiri atas 1 orang di Pengadilan Tipikor Semarang, 21 orang di Pengadilan Tipikor Surabaya, dan 3 orang di Pengadilan Tipikor Bandung.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas terhadap Mochtar, meskipun jaksa penuntut umum mendakwanya dengan 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.
"Hal seperti ini sebenarnya sudah kami perkirakan, saat RUU Pengadilan Tipikor disusun DPR. Pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah yang ambisius oleh DPR, di tengah belum siapnya Mahkamah Agung, diprediksi akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan, sekarang terbukti," kata Febri.
Kasus Dugaan Korupsi BOS di Kemenag Dikebut
Bogor, Salah seorang staf Kementerian Agama Kabupaten Bogor berinisial S, kembali diperiksa Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor. Sampai saat ini, sedikitnya delapan orang staf di Kemenag Kabupaten Bogor sudah menjalani pemeriksaan.
Sejumlah staf lainnya dan pejabat teras di instansi itu juga direncanakan menjalani pemeriksaan secara maraton. Pemeriksaan masih terkait dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010, dengan total kerugian negara mencapai Rp500 miliar.
Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Imron Ermawan, mengatakan, saat ini perkembangan kasus tersebut terus didalami pihaknya, dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.
“Satu orang staf wanita berinisial S sudah kami periksa sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB sebagai saksi. Materinya seputar proses perizinan dan pencairan BOS itu,” ungkap Imron, Senin (24/10).
Menurut penyidikan yang dilakukannya, dana BOS tersebut telah digunakan untuk hal yang tidak semestinya, sehingga merugikan keuangan negara.
“Kami akan terus melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang bersangkutan dengan persoalan itu. Pemeriksaan akan dilakukan dari tingkat staf hingga jajaran pimpinan di Kemenag. Nanti dilihat dulu, perlu dipanggil atau tidak, semuanya tergantung kepada hasil pemeriksaan para saksi,” ujar Imron.
Kepolisian, kata Imron, juga berjanji mengungkap kasus dugaan korupsi itu hingga tuntas. Di antara 8 saksi yang diperiksa, kata Imron, dua di antaranya berinisial FM yang belakangan diketahui pensiunan Kemenag dan MD yang masih bekerja sebagai staf di Kemenag. “Kami akan selesaikan kasus ini hingga tuntas,” tegasnya.
Mantan Ketua Kandepag, Zaenal Abidin, dan mantan Kasi Pontren yang sekarang menjabat Kasi Mapenda, Bahrul Ulum, juga disebut-sebut masuk dalam daftar pemanggilan saksi. “Jadi, dana BOS tersebut tidak sampai kepada salah satu Salafiah (pondok pesantren, red). Data yang ada dilaporkan fiktif,” ungkapnya.
Kepala Kantor Departemen (Kandepag) Kabupaten Bogor, Suhendra, mengaku baru mengetahui kasus itu. Suhendra berkilah, saat berlangsungnya kongkalikong yang telah merugikan keuangan negara itu, dirinya masih menjalani tugas di Karawang.
Suhendra juga mengaku akan mendukung adanya pengungkapan kasus yang diduga akan menyeret sejumlah pejabat Kemenag Kabupaten Bogor.
“Kami tidak akan menghalangi jalannya penyidikan. Saya tidak tahu secara pasti kasus itu. Saat kejadian itu saya masih tugas di Karawang,” tandas Suhendra kepada wartawan.
Suhendra mengatakan, selama ini kasus itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP. Hasilnya, Kemenag harus mengembalikan uang yang diduga diselewengkan. “Sudah ada pemeriksaan dari BPKP yang menyatakan harus dikembalikan uang itu,” ujarnya.
Sejumlah staf lainnya dan pejabat teras di instansi itu juga direncanakan menjalani pemeriksaan secara maraton. Pemeriksaan masih terkait dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010, dengan total kerugian negara mencapai Rp500 miliar.
Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Imron Ermawan, mengatakan, saat ini perkembangan kasus tersebut terus didalami pihaknya, dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.
“Satu orang staf wanita berinisial S sudah kami periksa sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB sebagai saksi. Materinya seputar proses perizinan dan pencairan BOS itu,” ungkap Imron, Senin (24/10).
Menurut penyidikan yang dilakukannya, dana BOS tersebut telah digunakan untuk hal yang tidak semestinya, sehingga merugikan keuangan negara.
“Kami akan terus melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang bersangkutan dengan persoalan itu. Pemeriksaan akan dilakukan dari tingkat staf hingga jajaran pimpinan di Kemenag. Nanti dilihat dulu, perlu dipanggil atau tidak, semuanya tergantung kepada hasil pemeriksaan para saksi,” ujar Imron.
Kepolisian, kata Imron, juga berjanji mengungkap kasus dugaan korupsi itu hingga tuntas. Di antara 8 saksi yang diperiksa, kata Imron, dua di antaranya berinisial FM yang belakangan diketahui pensiunan Kemenag dan MD yang masih bekerja sebagai staf di Kemenag. “Kami akan selesaikan kasus ini hingga tuntas,” tegasnya.
Mantan Ketua Kandepag, Zaenal Abidin, dan mantan Kasi Pontren yang sekarang menjabat Kasi Mapenda, Bahrul Ulum, juga disebut-sebut masuk dalam daftar pemanggilan saksi. “Jadi, dana BOS tersebut tidak sampai kepada salah satu Salafiah (pondok pesantren, red). Data yang ada dilaporkan fiktif,” ungkapnya.
Kepala Kantor Departemen (Kandepag) Kabupaten Bogor, Suhendra, mengaku baru mengetahui kasus itu. Suhendra berkilah, saat berlangsungnya kongkalikong yang telah merugikan keuangan negara itu, dirinya masih menjalani tugas di Karawang.
Suhendra juga mengaku akan mendukung adanya pengungkapan kasus yang diduga akan menyeret sejumlah pejabat Kemenag Kabupaten Bogor.
“Kami tidak akan menghalangi jalannya penyidikan. Saya tidak tahu secara pasti kasus itu. Saat kejadian itu saya masih tugas di Karawang,” tandas Suhendra kepada wartawan.
Suhendra mengatakan, selama ini kasus itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP. Hasilnya, Kemenag harus mengembalikan uang yang diduga diselewengkan. “Sudah ada pemeriksaan dari BPKP yang menyatakan harus dikembalikan uang itu,” ujarnya.
Sumber : Pelita Online.com
Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Kemenag
Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama adalah tiga kementerian yang dilaporkan oleh Ketua KPK Busyro Muqaddas kepada Presiden RI."Khusus untuk Kemenag transparansi dan akuntabilitas memang menjadi persoalan serius mengingat reformasi birokrasi di Kementerian ini masih di atas ke atas. Kemenag bersama Kemendiknas mendapat berkah alokasi anggaran 20% dari APBN," ujar Ketua FPPI Ahmad Fairus di Jakarta, Kamis (13/10).
Besarnya anggaran Kemenag, yang secara khusus dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sekitar 28 triliun untuk tahun 2011 tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
"Dari berbagai praktik realisasi anggaran, diduga kuat dana itu banyak yang dialokasikan untuk kepentingan partai politik asal Menteri Agama dan untuk kelompok-kelompok dan pejabat tertentu saja," kata Fairus.
Menurutnya, Direktorat Jenderal Penidikan Islam dengan demikian menjadi lumbung anggaran bagi Kementerian Agama dan siapapun yang bisa mengendalian Kementerian Agama. Apalagi Direktorat ini nyaris tidak pernah dipersoalkan publik, karena publik umumnya menyoal dana yang terhimpun dalam Direktorat Jenderal Haji.
"Mudah dijawab, karena dana haji adalah dana publik yang harus dipertanggungjawabkan. Sekalipun dana yang berada di Ditjen Pendis ini juga wajib dipertanggung jawabkan, tapi karena Inspektorat Jenderal di Kementerian ini juga diduga tidak cukup bergigi, bahkan justru diduga menjadi pelindung maka Kementerian Agama selalu memperoleh predikat wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tukasnya.
Ada beberapa modus pengerukan anggaran yang diduga menjadi praktik di Direktorat Pendidikan Islam dan pembentukan jaringan perkoncoan di Kementerian Agama, membentuk yayasan sebagai penghimpun dana yang dikendalikan oleh pejabat; merancang program untuk sektor pendidikan yang memiliki hubungan dengan pejabat; 3] menggelontorkan proyek-proyek ke perusahaan-perusahan pejabat yang dikelola
Oleh orang lain;
4] merealokasi anggaran bantuan bagi madrasah untuk madrasah-madrasah yang memiliki hubungan dengan pejabat;
5] mengganti secara
sewenang-wenang penerima beasiswa Kemenag; dan
6] memberikan plot-plot
khusus pengangkatan pegawai di lingkungan Kemenag. Pelaporan Busyro Muqoddas ke Presiden RI dan rencana reshuffle Kebinet Indonesia Bersatu (KIB) harus dijadikan sebagai momentum reformasi menyeluruh di Kementerian Agama ini. Tidak cukup mengganti Menteri Agama dengan tokoh yang nonparpol, tapi juga tokoh yang punya integritas kuat dan track record bersih dan mampu memberantas berbagai dugaan korupsi di Kemenag. Arah penyelidikan dugaan korupsi yang
mungkin nanti akan dilakukan KPK, selain ke Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, secara khusus harus dialamatkan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, karena unit kerja ini mengelola hampir 80% anggaran Kementerian Agama RI.*elm
Sumber : Jurnalnet.com
Dade Angga dan Djalal Dipastikan Aktif Kembali!
Surabaya, Bupati Pasuruan non aktif Dade Angga dan Bupati Jember non aktif Muhammad Zainal Abidin (MZA) Djalal dipastikan akan aktif lagi menduduki jabatannya.
Untuk Dade Angga diagendakan akan aktif kembali pada Jumat (7/10/2011) lusa melalui prosesi penyerahan SK Mendagri oleh Gubernur Jatim Soekarwo di kantor gubernur, Jl Pahlawan Surabaya.Praktis, seluruh fasilitas seperti mobil dinas, rumah dinas dan tunjangan akan dikembalikan ke Dade Angga dan Djalal pasca pengaktifan kembali sebagai bupati.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Suprayitno kepada beritajatim.com, Rabu (5/10/2011) mengatakan, Mendagri telah menandatangani SK untuk pengaktifan kembali Dade Angga pada Selasa (4/10/2011) kemarin.
"Sejak kemarin, staf saya sedang mengambil surat Mendagri di Jakarta untuk pengaktifan kembali Dade Angga. Mungkin sore nanti sudah pulang. Pak Gubernur jadwalkan penyerahan SK Mendagri pada Jumat lusa di ruang Kadiri, kantor gubernur," katanya.
Menurut dia, Mahkamah Agung (MA) telah menolak gugatan banding jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus Dade Angga pada 27 Juli 2011 dan kasus Djalal pada 16 September 2011. Proses pengaktifan kembali pasca keputusan MA, biasanya memakan waktu sekitar 2-3 bulan. Ini seperti Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar yang diaktifkan kembali oleh gubernur pada 9 Agustus 2011, pasca keputusan MA keluar 26 Mei 2011.
Untuk diketahui, Bupati Pasuruan Dade Angga dinonaktifkan karena terjerat kasus korupsi uang kas daerah Kabupaten Pasuruan senilai Rp 74 miliar. Tapi akhirnya divonis bebas oleh MA.
Sama halnya dengan Djalal yang divonis bebas PN Surabaya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mesin daur ulang aspal. Keputusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Sejak menjadi terdakwa kasus ini, Djalal dinonaktifkan dari posisi bupati Jember dan Menteri Dalam Negeri serta mengangkat Zarkasi sebagai penjabat sejak 10 November 2010 lalu. [tok/ted/ beritajatim.com]
Dua Pejabat China Dieksekusi
BEIJING, KOMPAS.com — China mengeksekusi mati dua mantan wakil wali kota, Selasa (19/7/2011), karena menerima uang suap dalam jumlah jutaan dollar AS. Demikian kantor berita resmi negara itu,Xinhua. Kedua mantan pejabat itu, Xu Maiyong dan Jiang Renjie, sebelumnya bekerja di kota-kota yang makmur di pantai timur China yang sedang berkembang pesat.
Xinhua, yang mengutip Mahkamah Agung Rakyat, melaporkan kedua orang itu dieksekusi pada Selasa pagi. Xu, 52 tahun, adalah mantan wakil wali kota Hangzhou dan dijatuhi hukuman mati pada Mei lalu. Ia dilaporkan menerima uang suap senilai 198 juta yuan (sekitar Rp 261 miliar) dan melakukan penggelapan serta penyalahgunaan kekuasaan. "Xu telah menggunakan kekuasaan untuk ikut campur dalam kontrak-kontrak proyek dan untuk membantu perusahaan dan orang memperoleh tanah, promosi, dan pengurangan pajak," lapor Xinhua.
Xu terkenal karena gaya hidupnya yang mewah. Media China melaporkan, para penyidik menemukan batangan emas dan perhiasan mahal di rumahnya. Jumlah gundiknya juga dilaporkan ada puluhan orang.
Sementara Jiang, 62 tahun, adalah mantan wakil wali kota Suzhou. Ia dijatuhi hukuman mati tahun 2008 karena menerima suap lebih dari 108 juta yuan (sekitar Rp 142,8 miliar).
Menurut laporan media sebelumnya, kedua orang itu merupakan anggota Partai Komunis. Berdasarkan jajak pendapat, korupsi oleh para pejabat negara merupakan sumber ketidakpuasan publik di China. Karena itu, dalam sebuah pidato pada awal bulan ini ketika menandai ulang tahun ke-90 Partai Komunis yang berkuasa, Presiden China Hu Jintao mengatakan, perang melawan korupsi merupakan kunci untuk "menang atau kalah dalam mendapatkan dukungan publik serta hidup atau matinya partai".
Cirus Sinaga Dituntut 6 Tahun Penjara
“Meminta majelis hakim memutuskan terdakwa Cirus Sinaga terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata jaksa Nasril Naib saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Kamis (29/9).
Menurut Naib, Cirus terbukti sah secara hukum melanggar dakwaan kedua, Pasal 21 dari dakwaan alternatif yang didakwakan jaksa. Ia dianggap menghalang-halangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan saat ia menjadi jaksa peneliti berkas Gayus Tambunan saat disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Jaksa senior Kejaksaan Agung itu telah menghilangkan dan menambah pasal.
Oleh penyidik Polri, Gayus semula disangka pasal korupsi dan pencucian uang, tetapi kemudian dalam rencana dakwaan pasal korupsinya dihilangkan dan ditambahkan pasal penggelapan agar kasusnya bisa ditangani Bagian Pidana Umum yang menjadi pos Cirus.
Jaksa sebagai penegak hukum seharusnya bekerja sesuai aturan yang berlaku, Cirus justru bertindak sebaliknya. Tak hanya itu saja, Cirus juga dianggap tidak menunjukkan penyesalannya. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, sopan selama persidangan, dan terdakwa sedang sakit sehingga masih membutuhkan pengobatan intensif.
Menanggapi tututan itu, Cirus akan mengajukan pembelaan. “Atas tuntutan JPU saya juga akan mengajukan pembelaan dan juga penasehat hukum,” ujar Cirus. Ketua Majelis Hakim Albertina Ho memberi waktu terdakwa dan kuasa hukum untuk menyusun pembelaan hingga sidang pekan depan, 6 Oktober nanti. (MI/DOR)
ICW: Korupsi Hutan di Kalimantan Rp 9,1 Triliun
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan dalam pengelolaan hutan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sejumlah perusahaan berindikasi melakukan tindakan korupsi hingga Rp 9,1 triliun. Untuk itu, pihaknya melaporkan dugaannya tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami melaporkan kasus dugaan korupsi Rp 9,1 triliun di Kalbar dan Kalteng yang melibatkan 15 perusahaan," kata Koordinator Bidang Hukum ICW, Febrydiansah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/9).
Febri menyebutkan di daerah Sambang, Ketapang, dan Bengkayan, setidaknya ada tujuh perusahaan yang diduga melakukan aktifitas penyerobotan kawasan hutan untuk kepentingan terutama bisnis kelapa sawit. Hal tersebut sesuai kajian yang dilakukan oleh ICW.
"Perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar SK Menteri Kehutanan No 259 Tahun 2000 tentang Penunjukan Kuasa Hutan," ujarnya.
Sedangkan di Kalimantan tengah, kondisinya sama tetapi modusnya sedikit berbeda. Di kabupaten Seruyan, kata Febri, oknum pejabat dengan inisial DA diduga membentuk perusahaan-perusahaan “boneka” untuk memberikan izin lokasi kepada perusahaan-perusahaan tertentu.
Selain itu, Febry mengatakan si DA ini juga memberikan ijin lokasi pada kawasan-kawasan yang sesungguhnya tidak dapat dijadikan sebagai areal perkebunan tanpa ijin pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu.
"Jika ditelusuri lebih lanjut, perusahaan tersebut memiliki afiliasi langsung dengan oknum pejabat tersebut diantaranya hubungan saudara," paparnya.
Atas sepak terjang DA ini, ICW meminta KPK untuk melakukan proses hukum secara serius terhadap praktek dugaan korupsi dibalik alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit yang terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur serta mengembalikan kerugian keuangan negara di sektor kehutanan dan perkebunan. (vvn/jo)
Dituntut 12 Tahun, Bupati Lamtim Menangis
BANDARLAMPUNG – Airmata Bupati Lampung Timur (Lamtim) nonaktif, Satono tak lagi terbendung usai mendengar tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Senin (26/9).
Ia tak menyangka JPU menuntutnya 12 tahun pidana penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp10.586.575.000.
Berkas tuntutan yang dibacakan A. Kohar, JPU berpendapat Satono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur tahun 2005-2008 senilai Rp119 miliar.
"Jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam kurun waktu satu bulan setelah memeroleh kekuatan hukum tetap (inkracht), maka harta-benda terdakwa disita untuk kemudian dilelang, dan jika tidak mencukupi maka ditambah pidana penjara selama tiga tahun," urai A. Kohar.
Kohar menambahkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tim JPU berkeyakinan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPJuncto pasal 64 ayat 1 KUHP.
Dihadapan majelis hakim yang terdiri dari Robert Simorangkir (ketua), Ida Ratnawati dan Itong Isnaeni (anggota), Kohar juga menyebutkan modus yang digunakan Satono yakni bersama-sama dengan Komisaris Utama PT BPR Tripanca Setiadana Sugiarto Wiharjo alias Alay memindahkan dana kas daerah Lamtim yang sebelumnya disimpan di bank umum (Bank Lampung kantor kas Sukadana dan Bank Madiri cabang Metro) ke BPR Tripanca Setiadana dalam kurun waktu 2005-2008.
"Apa yang dilakukan Satono telah melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa dana kas daerah seharusnya ditempatkan di bank umum," tutur Kohar.
Namun, sambung Kohar, setelah terdakwa menjabat Bupati Lamtim periode 2005 sampai 2010, terdakwa beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Sugiarto Wiharjo (Alay), yang dalam pertemuan tersebut Alay menawarkan kepada terdakwa untuk menyimpan dana kas daerah Lamtim dalam bentuk tabungan di BPR Tripanca Setiadana.
"Selanjutnya, terdakwa menyetujui untuk memindahkan sebagian dana kas daerah dari bank umum ke Bank Tripanca Setiadana," timpal Yusna Adia, anggota tim JPU lainnya.
Atas penempatan dana kas daerah Lamtim pada BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, terdakwa secara pribadi mendapatkan bunga tambahan senilai Rp10.586.575.000.
JPU membeberkan bahwa bunga tambahan itu telah diambil oleh Satono dengan cara ditarik tunai dari PT BPR Tripanca Setiadana di Bandarlampung senilai Rp2.187.112.500.
Lalu diterima secara tunai oleh terdakwa di kantor BPR Tripanca Center Bandarlampung senilai Rp500.000.000, ditransfer ke nomor rekening terdakwa di BPR Tripanca Setiadana dengan nomor 3000277605 dengan bukti setor tunai nomor C.No.5234529 tanggal 27 Desember 2006 di Bandarlampung senilai Rp276.863.300.
Kemudian diterima terdakwa dalam bentuk deposito atas nama istri terdakwa yakni Rice Megawati di BPR Tripanca Setiadana Bandarlampung senilai Rp1.000.000.000 dan dibayarkan kepada Sugiarto Wiharjo alias Alay sebagai kompensasi utang terdakwa di Bandarlampung senilai Rp6.622.599.200.
Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp119.448.199.800. Dengan rincian saldo pokok sebesar Rp89.500.000.000 serta dana bunga tabungan dana kas daerah Lamtim pada tabungan Tripanca Plus sebesar Rp19.361.624.800 tidak dapat ditarik oleh terdakwa karena terhitung sejak 24 Maret 2009, PT BPR Tripanca Setiadana telah dicabut izinnya berdasar Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/Kep.GBI/2009.
Sementara, Sopian Sitepu penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa tuntutan JPU terhadap Satono tidaklah berdasarkan landasan hukum, karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menjadi pertimbangan bagi JPU untuk menyusun tuntutan.
"JPU menjadikan Surat Dakwaan menjadi tuntutan tanpa mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan. Misalnya, JPU tetap menuntut terdakwa untuk membayar ganti kerugian senilai lebih dari Rp10 miliar, padahal tak ada satu pun saksi yang menyatakan bahwa Satono telah menerima bunga dari tabungan kasda lamtim di BPR Tripanca Setiadana. Kalau kami istilahkan, Tuntutan ini adalah tuntutan asal selamat bagi JPU," ungkap Sopian seusai persidangan kemarin.
Ia juga menyebut JPU telah melakukan analogi hukum dengan menjadikan pasal 22 ayat 3 dan 4 UU no. 1/2004 tentang keuangan negara sebagai landasan menjerat dan melakukan penuntutan terhadap Satono.
"Dalam pasal 3 dan 4 UU No.1/2004 mengatur keuangan negara, tapi kemudian JPU menganalogikannya untuk mengatur keuangan daerah. Disini jelas, bahwa JPU telah melakukan analogi hukum yang nyata-nyata dilarang oleh hukum positif di RI berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP," tutur Sopian didampingi Sumarsih dan Nuki (anggota tim penasehat hukum).
Terpisah, Budi Sanjaya, ketua tim advokasi untuk Lampung Timur menyatakan bahwa tuntutan JPU yang mencapai 12 tahun sudah membuktikan rasa keadilan bagi warga Lamtim.
"Saya rasa tuntutan 12 tahun penjara sudah cukup menjadi pelajaran bagi Satono, walaupun kalau menurut saya bisa saja dia dituntut 20 tahun penjara. Tapi paling tidak JPU sudah mempunyai keyakinan bahwa Satono memang telah melakukan korupsi secara sah dan meyakinkan. Saya yakin, JPU adalah orang yang pintar sehingga melalui proses persidangan yang lalu dapat memberikan satu kesimpulan untuk kemudian melakukan penuntutan," tuturnya.
Di sisi lain, ia juga mengkritisi sikap majelis hakim yang hanya memberi waktu Penasehat Hukum terdakwa untuk membuat nota pembelaan (Pledoi) selama tiga hari sehingga dimungkinkan tim pengacara tidak dapat maksimal untuk menyusun nota pembelaan secara maksimal.
"Ya seyogyanya majelis hakim dapat memberikan porsi untuk penasehat hukum terdakwa menyusun pembelaan. Tapi mau bagaimana lagi, pengacara hanya diberi waktu se bentar lantaran Rabu mendatang (28/9) sudah menjalani sidang dengan membacakan pledoi," tutupnya. (jar/ary)
Dugaan Suap: KPK Periksa Dirjen dan Mantan Dirjen Kemennakertrans
JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Roosari Tyas Wardani; mantan Dirjen P2MKT, Djoko Susilo Purnomo; serta eks Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT), Harry Heriawan Saleh, Senin (12/9/2011).
Ketiganya dimintai keterangan sebagai saksi untuk I Nyoman Suisayana, tersangka kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans).
"Benar, mereka diperiksa untuk tersangka INS (I Nyoman Suisayana)" ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK Jakarta, Senin.
Dalam kasus ini, Harry yang pernah menjabat Dirjen P2KT dinilai tahu banyak soal program PPIDT yang dianggarkan di APBN Perubahan 2011 untuk bidang transmigrasi sejak April. Saat Herry lengser dari jabatannya pada 23 Juli, proyek senilai Rp 500 miliar tersebut diwariskan kepada Jamaluddin Malik. Harry juga diduga pernah mengikuti pertemuan pembahasan proyek itu bersama Nyoman, mantan pejabat Kementerian Keuangan; Sindhu Malik yang juga menjadi konsultan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR); Ali Mudhori staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Acos, konsultan Banggar DPR yang juga orang dekat Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung.
Adapun Djoko Sidik Pramono saat menjabat sebagai Dirjen P2MKT diduga pernah bertemu Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) Tamsil Linrung untuk membahas program PPIDT. Djoko juga diduga sempat membicarakan masalah program dengan Sindhu Malik, Ali Mudhori, dan Acos.
Posisi Djoko kini ditempati Roosari. Kasus dugaan suap PPIDT melibatkan Nyoman, Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi P2KT Dadong Irbarelawan, serta pihak swasta, Dharnawati. Kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas, mengungkapkan, ketiga tersangka diduga melakukan percobaan penyuapan terhadap Muhaimin Iskandar dengan bukti uang Rp 1,5 m
Dugaan Suap di Kemenakertrans: DPR Cuma Nilai Menakertrans tidak Beretika
Komisi IX hanya mempersoalkan Menakertrans Muhaimin Iskandar karena meninggalkan DPR terkait proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 Kabupaten tahun 2011.
Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning menegaskan seharusnya pihaknya diberitahukan mengenai proyek senilai Rp500 miliar itu. Sekalipun tidak ada dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kemenakertrans.
"Cuma salahnya, dia nggak tembusin ke kita. Mau duitnya dari mana, yang namanya perkawanan apa salahnya bilang. Itu tidak beretika namanya," kata Ribka, seusai rapat kerja Komisi IX dengan Menakertrans di Gedung DPR, Kamis (8/9).
Kasus suap ini terungkap setelah KPK menangkap dua pejabat kemenkertrans dan seorang pengusaha karena diduga melakukan serah terima uang terkait pencairan dana PPID. Dalam beberapa kesempatan termasuk saat raker, Muhaimin mengaku kaget dengan suap yang menimpa dua pejabatnya.
Tidak mau namanya terseret, pria yang karib disapa Cak Imin ini mengaku namanya telah dicatut.
Komisi IX ternyata tidak mendalami dugaan suap tersebut.
Ribka beralasan, jika benar sudah terjadi suap, pasti akan terungkap melalui proses hukum.
"Aku tidak tahu. Itu di luar aku. Rp1,5 m, Rp500 m, Rp7,5 m, aku tidak tahu. Tidak tahu dah apa benar dicatut atau tidak. Dia (Imin) saja tadi mengaku terkaget-kaget," ujar Ribka.
"Biar proses hukum yang berjalan. Nanti kan juga terungkap. Soal tuduhan THR untuk kemenakertrans, yah itu kan karena dekat lebaran," tutup Ribka. (Nav/OL-10)
Mantan Kepala Dinas Bina Marga Pemko Medan, Diperiksa
MEDAN(EKSPOSnews): Mantan Kepala Dinas Bina Marga Pemko Medan Gindo Maraganti Hasibuan diperiksa penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut), Selasa 23 Agustus 2011.
Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi pengadaan alat berat saat ia menjabat. Korupsi sebesar Rp2 miliar tersebut terdiri atas,pengadaan 3 unit backhoe loader,1 unit motor grader,dan 1 unit asphalt mixing plat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah( APBD) dan APBDP Pemko Medan TA 2009.Kasus tersebut dilaporkan dengan No LP/403/XI/ 2010/Dit Reskrim Tanggal 15 November 2010.
“Ini pemeriksaan lanjutan kasus korupsi pengadaan alat berat oleh Dinas Bina Marga,” ungkap Kasubbid Pengelola Informasi dan Data (PID) Humas Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) MP Nainggolan Selasa 23 Agustus 2011 .
MP Nainggolan menambahkan, pemeriksaan itu juga sebagai tindak lanjut atas penetapan tiga bawahannya sebagai tersangka dan selanjutnya ditahan. Pemeriksaan Gindo tersebut untuk mengetahui aliran dana pada proyek tersebut karena saat itu Gindo yang menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga juga merupakan pengguna anggaran (PA). Terkait kasus dugaan korupsi lainnya di Dinas Bina Marga Pemko Medan saat Gindo menjabat sebagai kepala dinas, menurut MP Nainggolan masih sedang didalami penyidik.
Sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut, di sejumlah proyek di Dinas Bina Marga tersebut ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp2,4 miliar.“ Dalam waktu dekat, kasus tersebut akan ditingkatkan menjadi penyidikan,” ungkap mantan Kapolres Nias itu.
Dalam sejumlah proyek di dinas tersebut,Gindo mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ahmad Buhori Siregar dan empat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiaatan (PPTK) yakni, Utuh Januar Sitompul,Mardian Habibi Gultom,Suwito, serta tiga orang panitia.Kemudian,Ketua Panitia Pemilihan Langsung (PL) Eddy Zaliman Saputra. Saat Gindo menjabat,Dinas Bina Marga juga mengelola proyek tanpa tender atau penunjukkan langsung (PL) untuk mengerjakan pengaspalan sejumlah jalan di Medan.
Yakni, Jamin Ginting, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gatot Subroto, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan Yos Sudarso Medan, yang menelan biaya sebesar Rp3,5 miliar. Proyek senilai Rp38 miliar lebih tersebut,oleh Gindo dibagi dua dalam daftar penggunaan anggaran.Pertama,Rp20 miliar dan telah ditentukan lokasi proyek sesuai daftar sebanyak 221 paket.Kemudian,Rp19 miliar untuk 215 paket sehingga totalnya 436 paket.
Masing-masing paket bernilai Rp10 miliar untuk 21 kecamatan. Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menemukan adanya kecurangan pada pelaksanaan proyek tersebut. Sebab,proyek dikerjakan langsung oleh Dinas Bina Marga dengan menentukan proyek penggalian/pengorekan drainase berdasarkan daerah rawan banjir.
Kemudian, Dinas Bina Marga saat itu juga langsung menunjuk pelaksananya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50 juta.Perbuatan tersebut juga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai UU No 20/2001 tentangPemberantasan Tipikor.(si)
Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi pengadaan alat berat saat ia menjabat. Korupsi sebesar Rp2 miliar tersebut terdiri atas,pengadaan 3 unit backhoe loader,1 unit motor grader,dan 1 unit asphalt mixing plat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah( APBD) dan APBDP Pemko Medan TA 2009.Kasus tersebut dilaporkan dengan No LP/403/XI/ 2010/Dit Reskrim Tanggal 15 November 2010.
“Ini pemeriksaan lanjutan kasus korupsi pengadaan alat berat oleh Dinas Bina Marga,” ungkap Kasubbid Pengelola Informasi dan Data (PID) Humas Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) MP Nainggolan Selasa 23 Agustus 2011 .
MP Nainggolan menambahkan, pemeriksaan itu juga sebagai tindak lanjut atas penetapan tiga bawahannya sebagai tersangka dan selanjutnya ditahan. Pemeriksaan Gindo tersebut untuk mengetahui aliran dana pada proyek tersebut karena saat itu Gindo yang menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga juga merupakan pengguna anggaran (PA). Terkait kasus dugaan korupsi lainnya di Dinas Bina Marga Pemko Medan saat Gindo menjabat sebagai kepala dinas, menurut MP Nainggolan masih sedang didalami penyidik.
Sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut, di sejumlah proyek di Dinas Bina Marga tersebut ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp2,4 miliar.“ Dalam waktu dekat, kasus tersebut akan ditingkatkan menjadi penyidikan,” ungkap mantan Kapolres Nias itu.
Dalam sejumlah proyek di dinas tersebut,Gindo mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ahmad Buhori Siregar dan empat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiaatan (PPTK) yakni, Utuh Januar Sitompul,Mardian Habibi Gultom,Suwito, serta tiga orang panitia.Kemudian,Ketua Panitia Pemilihan Langsung (PL) Eddy Zaliman Saputra. Saat Gindo menjabat,Dinas Bina Marga juga mengelola proyek tanpa tender atau penunjukkan langsung (PL) untuk mengerjakan pengaspalan sejumlah jalan di Medan.
Yakni, Jamin Ginting, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gatot Subroto, Jalan Brigjen Katamso, dan Jalan Yos Sudarso Medan, yang menelan biaya sebesar Rp3,5 miliar. Proyek senilai Rp38 miliar lebih tersebut,oleh Gindo dibagi dua dalam daftar penggunaan anggaran.Pertama,Rp20 miliar dan telah ditentukan lokasi proyek sesuai daftar sebanyak 221 paket.Kemudian,Rp19 miliar untuk 215 paket sehingga totalnya 436 paket.
Masing-masing paket bernilai Rp10 miliar untuk 21 kecamatan. Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menemukan adanya kecurangan pada pelaksanaan proyek tersebut. Sebab,proyek dikerjakan langsung oleh Dinas Bina Marga dengan menentukan proyek penggalian/pengorekan drainase berdasarkan daerah rawan banjir.
Kemudian, Dinas Bina Marga saat itu juga langsung menunjuk pelaksananya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50 juta.Perbuatan tersebut juga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai UU No 20/2001 tentangPemberantasan Tipikor.(si)
Kapolsek Cicendo Salahgunakan Wewenang
Bandung - Kapolsek Cicendo Kompol Brusel Duta Samodra terlibat penyalahgunaan wewenang sebagai anggota Polri karena diduga menerima suap Rp1 miliar.
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Widodo Eko Prihastopo mengungkapkan, ada beberapa pelanggaran kode etik di kepolisian. Namun, pelanggaran bagi kasus Kompol Brusel termasuk penyalahgunaan wewenang.
"Kategorinya adalah penyalahgunaan wewenang," singkat Widodo kepada wartawan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Merdeka, Rabu (24/8/2011).
Dia pun enggan menjelaskan secara rinci kepada wartawan terkait kasus yang menimpa bawahannya itu. Pasalnya, Widodo telah menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Jabar.
Selain itu, dia berharap kejadian serupa tidak terulang kepada para kapolsek lain. Ia mengimbau kepada kapolsek-kapolsek lain untuk sering turun ke lapangan.
"Jangan di kantor saja, kapolsek-kapolsek harus mau turun ke lapangan untuk memantau dinamika masyarakat di wilayahnya masing-masing," katanya.
Kapolsek Cicendo Kompol Brusel Duta Samodra dikabarkan ditahan di Mapolda Jabar Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung karena diduga terlibat suap senilai Rp1 miliar.
Berdasarkan kabar yang beredar di lingkungan Polri, khususnya wilayah Polda Jabar, Brusel ditahan karena diam-diam melepaskan seorang anggota sindikat jaringan narkotika internasional asal malaysia berinisial A pada bulan lalu. Diduga juga, dia telah menerima uang suap Rp1 miliar untuk membebaskan tersangka dari tahanan. [gin]
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Widodo Eko Prihastopo mengungkapkan, ada beberapa pelanggaran kode etik di kepolisian. Namun, pelanggaran bagi kasus Kompol Brusel termasuk penyalahgunaan wewenang.
"Kategorinya adalah penyalahgunaan wewenang," singkat Widodo kepada wartawan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Merdeka, Rabu (24/8/2011).
Dia pun enggan menjelaskan secara rinci kepada wartawan terkait kasus yang menimpa bawahannya itu. Pasalnya, Widodo telah menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Jabar.
Selain itu, dia berharap kejadian serupa tidak terulang kepada para kapolsek lain. Ia mengimbau kepada kapolsek-kapolsek lain untuk sering turun ke lapangan.
"Jangan di kantor saja, kapolsek-kapolsek harus mau turun ke lapangan untuk memantau dinamika masyarakat di wilayahnya masing-masing," katanya.
Kapolsek Cicendo Kompol Brusel Duta Samodra dikabarkan ditahan di Mapolda Jabar Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung karena diduga terlibat suap senilai Rp1 miliar.
Berdasarkan kabar yang beredar di lingkungan Polri, khususnya wilayah Polda Jabar, Brusel ditahan karena diam-diam melepaskan seorang anggota sindikat jaringan narkotika internasional asal malaysia berinisial A pada bulan lalu. Diduga juga, dia telah menerima uang suap Rp1 miliar untuk membebaskan tersangka dari tahanan. [gin]
Sumber: Inilah Jabar
Minta Uang Damai, Kapolsek Dihukum 4 Tahun Penjara
Jakarta - Pernah bermasalah dengan polisi lalu diajak damai dengan konpensasi sejumlah uang ? Laporkan polisi nakal tersebut. Polisi yang meminta uang 86 (uang damai) bisa berakhir seperti yang menimpa AKP Pangadilan Siregar, dipecat dan dihukum 4 tahun penjara.
Kasus tersebut bermula ketika polisi menangkap 4 warga yang menghisap ganja di Desa Pulau Gadang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, pada tahun 2010 silam. Satu tersangka dibebaskan. Sementara 3 lainnya, yaitu Anto, Dendi, dan Isal dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh polisi.
“Ketiganya dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan oleh Polsek Singingi,” seperti dilansir situs resmi Kejaksaan Agung yang diperoleh detikcom, Rabu, (24/8/2011) tengah malam.
Dalam proses penyidikan inilah, Kapolsek Singingi, AKP Pangadilan Siregar menawarkan jalan damai asalkan ada uang Rp 100 juta. Sebagai dana awal, ketiga terdakwa harus menyetor Rp 50 juta.
Jika transaksi mulus, AKP Siregar berjanji akan membebaskan ketiganya. Namun, karena satu dua hal, ulah Kapolsek tersebut dilaporkan ke atasan AKP Pangadilan Siregar. Lantas, AKP Pangadilan Siregar pun diproses secara hukum.
Setelah melalui proses pengadilan, AKP Pangadilan Siregar pun divonis 4 tahun penjara. “Menghukum terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim, Pengadilan Negeri (PN) Rengat, Rudi Ruswoyo.
Menurut majelis hakim, Pangadilan Siregar terbukti secara sah melanggar Pasal 12 UU No 31/ 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu menerima gratifikasi. Selain 4 tahun penjara, ia juga didenda Rp 200 juta, subsider 1 bulan penjara.
Pertimbangan hakim yang memberatkan yaitu status terdakwa sebagai aparat. Terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang gencar dilancarkan pemerintah. “Sebagai anggota Polri, terdakwa tidak memberikan contoh yang baik dalam penindakan dan pemberantasan korupsi,” tegas Rudi.
Kasus tersebut bermula ketika polisi menangkap 4 warga yang menghisap ganja di Desa Pulau Gadang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, pada tahun 2010 silam. Satu tersangka dibebaskan. Sementara 3 lainnya, yaitu Anto, Dendi, dan Isal dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh polisi.
“Ketiganya dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan oleh Polsek Singingi,” seperti dilansir situs resmi Kejaksaan Agung yang diperoleh detikcom, Rabu, (24/8/2011) tengah malam.
Dalam proses penyidikan inilah, Kapolsek Singingi, AKP Pangadilan Siregar menawarkan jalan damai asalkan ada uang Rp 100 juta. Sebagai dana awal, ketiga terdakwa harus menyetor Rp 50 juta.
Jika transaksi mulus, AKP Siregar berjanji akan membebaskan ketiganya. Namun, karena satu dua hal, ulah Kapolsek tersebut dilaporkan ke atasan AKP Pangadilan Siregar. Lantas, AKP Pangadilan Siregar pun diproses secara hukum.
Setelah melalui proses pengadilan, AKP Pangadilan Siregar pun divonis 4 tahun penjara. “Menghukum terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim, Pengadilan Negeri (PN) Rengat, Rudi Ruswoyo.
Menurut majelis hakim, Pangadilan Siregar terbukti secara sah melanggar Pasal 12 UU No 31/ 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu menerima gratifikasi. Selain 4 tahun penjara, ia juga didenda Rp 200 juta, subsider 1 bulan penjara.
Pertimbangan hakim yang memberatkan yaitu status terdakwa sebagai aparat. Terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang gencar dilancarkan pemerintah. “Sebagai anggota Polri, terdakwa tidak memberikan contoh yang baik dalam penindakan dan pemberantasan korupsi,” tegas Rudi.
MA Perberat Hukuman Haposan Menjadi 12 Tahun
Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman mantan pengacara Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, menjadi 12 tahun penjara.
"Ya, hukumannya diperberat, dari tadinya 9 tahun (di tingkat banding) di menjadi 12 tahun," kata Hakim Agung Krisna Harahap saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Kamis.
Majelis hakim perkara Haposan ini diketuai oleh Artidjo Alkostar, sedangkan Krisna sebagai anggota bersama Syamsul Chaniago.
Selain divonis 12 tahun, Haposan juga divonis membayar Rp500 juta dan jika tidak mampu membayar ganti delapan bulan kurungan.
Menurut majelis, Haposan secara sah dan meyakinkan bersalah mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau saksi dalam perkara korupsi.
Selain itu, majelis juga berpendapat bahwa Haposan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Haposan didakwa atas tiga hal tindak pidana. Pertama, Haposan terbukti memberikan keterangan palsu mengenai asal-usul uang Gayus senilai Rp28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi.
Haposan dinilai ikut merekayasa perjanjian fiktif antara Andi Kosasih dan Gayus HP Tambunan dengan tujuan agar uang Rp28 miliar milik Gayus yang diblokir polisi seolah-olah milik Andi.
Diduga uang Gayus tersebut diduga berasal dari hasil korupsi terkait pajak.
Atas perbuatannya ini, Haposan didakwa melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua, Haposan terbukti memberikan uang sebesar 6.000 dolar AS kepada penyidik M Arafat Enanie saat menangani perkara Gayus.
Haposan didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketiga, Haposan terbukti turut serta memberikan uang kepada mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Susno Duadji sebesar Rp500 juta.
Uang tersebut diberikan melalui Sjahril Djohan. Atas perbuatan ini, Haposan didakwa melanggar Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999.
(J008/S023)
"Ya, hukumannya diperberat, dari tadinya 9 tahun (di tingkat banding) di menjadi 12 tahun," kata Hakim Agung Krisna Harahap saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Kamis.
Majelis hakim perkara Haposan ini diketuai oleh Artidjo Alkostar, sedangkan Krisna sebagai anggota bersama Syamsul Chaniago.
Selain divonis 12 tahun, Haposan juga divonis membayar Rp500 juta dan jika tidak mampu membayar ganti delapan bulan kurungan.
Menurut majelis, Haposan secara sah dan meyakinkan bersalah mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau saksi dalam perkara korupsi.
Selain itu, majelis juga berpendapat bahwa Haposan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Haposan didakwa atas tiga hal tindak pidana. Pertama, Haposan terbukti memberikan keterangan palsu mengenai asal-usul uang Gayus senilai Rp28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi.
Haposan dinilai ikut merekayasa perjanjian fiktif antara Andi Kosasih dan Gayus HP Tambunan dengan tujuan agar uang Rp28 miliar milik Gayus yang diblokir polisi seolah-olah milik Andi.
Diduga uang Gayus tersebut diduga berasal dari hasil korupsi terkait pajak.
Atas perbuatannya ini, Haposan didakwa melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua, Haposan terbukti memberikan uang sebesar 6.000 dolar AS kepada penyidik M Arafat Enanie saat menangani perkara Gayus.
Haposan didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketiga, Haposan terbukti turut serta memberikan uang kepada mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Susno Duadji sebesar Rp500 juta.
Uang tersebut diberikan melalui Sjahril Djohan. Atas perbuatan ini, Haposan didakwa melanggar Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999.
(J008/S023)
KPK Dalami Kasus Korupsi Hakim Imas
Komisi Pemberantasan Korupsi masih enggan membeberkan perkembangan penyelidikan kasus penyuapan Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Imas Dianasari dan Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda. “Penyidik masih melakukan pendalaman dalam kasus ini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Jumat, 15 Juli.
Pada kasus dugaan penyuapan ini, KPK menetapkan Imas dan Odi sebagai tersangka. Keduanya ditangkap di Cafe La Ponyo, oleh KPK di kawasan Cinunuk, Bandung pada 30 Juni lalu bersama duit dugaan suap sebesar Rp 200 juta. Duit ini diduga untuk memuluskan perkara PT Onamba di tingkat kasasi, setelah sengketa dengan para pekerjanya dimenangkan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial.
Pada dokumen yang diperoleh wartawan, kasus ini diduga melibatkan hakim ad hoc Mahkamah Agung Arif Sujito. Dia diduga bekerja sama dengan hakim Imas ihwal perkara PT Onamba di MA nantinya. Duit dari Odi itu sebesar Rp 200 juta juga rencananya diberikan kepada Arif. Pengacara Odi, Syafruddin Lubis membenarkan adanya dugaan keterlibatan hakim di MA, namun tak mengetahui identitasnya. “Seharusnya ini diusut juga KPK,” kata Syafruddin seusai pemeriksaan kliennya di kantor KPK.
Adapun pengacara Imas, Anthony Hilman yang dikonfirmasi, tidak membantah maupun mengiyakan dugaan keterlibatan hakim di MA. “Saya no comment saja,” katanya singkat.
Pengacara Imas lainnya, Jhon Elly Tumanggor sebelumnya mengatakan, ada hakim di MA yang pernah berhubungan dengan Imas dalam perkara Onamba. Namun dia pun enggan menyebut identitasnya.”Tanya saja kepada penyidik,” katanya.
Pada Jumat ini, KPK kembali memeriksa Odi sebagai tersangka. Syafruddin mengatakan, penyidik mempertanyakan kepada kliennya soal beberapa bukti yang disita KPK, di antaranya soal biaya penginapan di salah hotel di Ancol oleh Imas dan keluarganya. “Odi tak membantah itu,” ujar Syafruddin. (Rusman Paraqbueq)
Sumber: tempointeraktif, Jumat, 15 Juli 2011
Pemasok Mesin Jahit Divonis Empat Tahun
JAKARTA, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Albertina Ho menjatuhkan vonis hukuman penjara selama empat tahun terhadap Direktur Utama PT Ladang Sutera Indonesia (Lasindo), Musfar Azis. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin jahit di Departemen Sosial 2004-2006.
PT Lasindo merupakan rekanan Kementerian Sosial dalam proyek pengadaan yang turut menjerat mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah itu. Pembacaan vonis tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/7/2011).
"Musfar Azis terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Albertina.
Selain itu, Musfar diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Dia juga diwajibkan mengganti kerugian negara akibat perbuatannya senilai Rp 13,2 miliar.
"Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda akan dilelang. Jika tidak ada harta benda, akan diganti dengan pidana penjara 4 tahun," ujar Albertina.
Mendengarkan vonis terhadapnya itu, Musfar terlihat meneteskan air mata. Berdasarkan fakta persidangan, menurut hakim, Mustar terbukti menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri hingga merugikan negara.
Dia menggelembungkan harga mesin jahit merek JITU model LSD 9990 setelah perusahaannya ditunjuk langsung sebagai rekanan Kemensos. Penunjukkan langsung terhadap perusahaan yang dipimpin Musfar itu diusulkan oleh Dirjen Bantuan Sosial Fakir Miskin, Amrun Daulay yang disetujui oleh Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah.
Amrun kini menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Sementara Bachtiar telah divonis satu tahun delapan bulan penjara dalam kasus itu.Vonis terhadap Musfar tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun kepada Musfar.
Menurut Albertina, hal yang meringankan hukuman Musfar adalah keterlibatannya dalam membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui proyek bantuan sosial di Depsos.
"Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Albertina. Menanggapi vonis hakim tersebut, Musfar menyatakan akan pikir-pikir apakah mengajukan banding atau tidak. Demikian juga dengan tim jaksa penuntut umum.
sumber: http://nasional.kompas.com/
Kejati Bidik Korupsi Tol Gate Bandara Juanda
Surabaya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membidik dugaan korupsi Pembangunan tol gate Bandara Juanda Surabaya yang diduga menyimpang. Hasil penyidikan tim pidsus kejati jatim, kerugian negara akibat dugaan korupsi ini sekitar Rp 10 miliar. Sedangkan pembangunan tol sendiri menghabiskan anggaran sekitar Rp 4 miliar.
Kajati Jatim Abdul Taufiq mengungkapkan dugaan korupsi itu muncul dari proses pembangunannya yang tidak prosedural. Misalnya, untuk pendanaan dan proses pembangunan tol gate ini, PT Angkasa Pura menyerahkan kepada pihak kedua. Sebagai kompensasinya PT Angkasa Pura memberikan space iklan ke pihak kedua seluas 1.400 meter persegi.
Kajati Jatim Abdul Taufiq mengungkapkan dugaan korupsi itu muncul dari proses pembangunannya yang tidak prosedural. Misalnya, untuk pendanaan dan proses pembangunan tol gate ini, PT Angkasa Pura menyerahkan kepada pihak kedua. Sebagai kompensasinya PT Angkasa Pura memberikan space iklan ke pihak kedua seluas 1.400 meter persegi.
Hal ini dinilai menyimpang, karena seharusnya untuk penggunaan space iklan harus ada proses lelang dengan penawaran tertinggi. "Tapi ini malah ditukarbangunkan dengan tol gate, ini yang salah," kata Abdul Taufiq,
Nilai kompensasi dalam tukar bangun ini juga tergolong rendah. Berdasarkan survey terhadap penggunaan iklan di lokasi yang sama, untuk luasan 1.400 meter harusnya seharga Rp 7 miliar, tapi kenyataannya hanya diganti dengan bangunan Rp 4 miliar.
Nilai kompensasi dalam tukar bangun ini juga tergolong rendah. Berdasarkan survey terhadap penggunaan iklan di lokasi yang sama, untuk luasan 1.400 meter harusnya seharga Rp 7 miliar, tapi kenyataannya hanya diganti dengan bangunan Rp 4 miliar.
Dan yang menjadi masalah lagi, ternyata pihak kedua ini tidak memakai space iklan itu, tapi dijual kembali kepada pengusaha reklame terbesar di Surabaya dengan harga Rp 13 miliar. Proses tukar bangun dan pelimpahan ke pihak ketiga inilah yang diduga bermuatan korupsi. "Kami memiliki bukti-bukti awal terkait penyimpangan ini, karena itu kasus ini kami tingkatkan ke penyidikan," terang jaksa asli tuban ini.
Aspidus kejati Jatim Sodung Situmorang mengatakan, hasil penelaahan timya, kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi ini sekitar Rp 10 miliar, dihitung hari nilai jual akhir space iklan itu dengan kompensasi pembangunan tol gate.
Sodung juga mencium aroma kolusi dalam proses ini karena pihak kedua dan ketiga yang terlibat dalam kerjasama ini cukup menguasai space iklan di bandara juanda. Hanya jaksa berdarah batak ini enggan mengungkap perusahaan yang dimaksud. "Nanti saja, beritanya ini dulu," katanya.
Aspidus kejati Jatim Sodung Situmorang mengatakan, hasil penelaahan timya, kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi ini sekitar Rp 10 miliar, dihitung hari nilai jual akhir space iklan itu dengan kompensasi pembangunan tol gate.
Sodung juga mencium aroma kolusi dalam proses ini karena pihak kedua dan ketiga yang terlibat dalam kerjasama ini cukup menguasai space iklan di bandara juanda. Hanya jaksa berdarah batak ini enggan mengungkap perusahaan yang dimaksud. "Nanti saja, beritanya ini dulu," katanya.
Terkait siapa tersangkanya, Sodung juga enggan membuka. "Yang jelas dugaan korupsi cukup kuat, tersangkjanya menyusul," tukasnya.
Humas PT Angkasa Pura Firston Mansyur saat dikonfirmasi belum bisa memberi pernyataan karena masih sibuk pelatihan di Jakarta. Dia lau menyarankan untuk konfirmasi ke manajer komersial Asrori, namun saat dihubungi tidak bisa. [cik/kun/Reporter : Nyuciek Asih ]
Humas PT Angkasa Pura Firston Mansyur saat dikonfirmasi belum bisa memberi pernyataan karena masih sibuk pelatihan di Jakarta. Dia lau menyarankan untuk konfirmasi ke manajer komersial Asrori, namun saat dihubungi tidak bisa. [cik/kun/Reporter : Nyuciek Asih ]
Mantan Sekda Lutim Terjerat Kasus Korupsi
Luwu Timur, Sulsel (ANTARA News) - Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lutim), UP terjerat kasus dugaan korupsi senilai Rp3,7 miliar lebih.
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Malili, Kabupaten Luwu Timur akan melimpahkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan UP ke Pengadilan Tipikor Makassar awal Juni 2011.
"Berkas perkaranya sudah rampung, rencananya kita akan limpahkan ke Pengadilan Tipikor tanggal 1 Juni 2011," kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Malili, Ivone D Mundung, di Lutim, Senin.
Selain UP, kasus ini juga menyeret mantan Bendahara Pemkab Lutim, Hamnir sebagai tersangka. Bahkan Hamnir telah menjalani persidangan di PN Malili.
Namun berbeda dengan Hamnir yang disidangkan di PN Malili, UP rencananya akan menjalani persidangan di Pengdilan Tipikor Makassar.
"Berdasarkan infromasi yang kami terima, sidang korupsi yang mendudukkan mantan Sekda Lutim sebagai terdakwa adalah kasus pertama yang ditangani Pengadilan Tipikor Makassar," kata Ivone.
Kasus dugaan korupsi ini berawal dari temuan BPKP yang menemukan pengeluaran kas daerah tahun 2007-2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif).
Hasil pemeriksaan auditur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan terdapat dugaan penyelewengan keuangan Negara pada sekretariat daerah senilai Rp3,7 miliar.
Adapun item kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antara lain, pengadaan tanah untuk lokasi perkantoran, perjalanan dinas sekretariat daerah, belanja operasional bupati dan wakil bupati, hingga ketekoran kas daerah.
Dari total kerugian yang disebutkan BPKP, Hamnir telah melakukan upaya pengembalian kerugian negara Rp1,9 miliar. (T.KR-MH/F003)
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Malili, Kabupaten Luwu Timur akan melimpahkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan UP ke Pengadilan Tipikor Makassar awal Juni 2011.
"Berkas perkaranya sudah rampung, rencananya kita akan limpahkan ke Pengadilan Tipikor tanggal 1 Juni 2011," kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Malili, Ivone D Mundung, di Lutim, Senin.
Selain UP, kasus ini juga menyeret mantan Bendahara Pemkab Lutim, Hamnir sebagai tersangka. Bahkan Hamnir telah menjalani persidangan di PN Malili.
Namun berbeda dengan Hamnir yang disidangkan di PN Malili, UP rencananya akan menjalani persidangan di Pengdilan Tipikor Makassar.
"Berdasarkan infromasi yang kami terima, sidang korupsi yang mendudukkan mantan Sekda Lutim sebagai terdakwa adalah kasus pertama yang ditangani Pengadilan Tipikor Makassar," kata Ivone.
Kasus dugaan korupsi ini berawal dari temuan BPKP yang menemukan pengeluaran kas daerah tahun 2007-2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif).
Hasil pemeriksaan auditur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan terdapat dugaan penyelewengan keuangan Negara pada sekretariat daerah senilai Rp3,7 miliar.
Adapun item kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antara lain, pengadaan tanah untuk lokasi perkantoran, perjalanan dinas sekretariat daerah, belanja operasional bupati dan wakil bupati, hingga ketekoran kas daerah.
Dari total kerugian yang disebutkan BPKP, Hamnir telah melakukan upaya pengembalian kerugian negara Rp1,9 miliar. (T.KR-MH/F003)
